DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024

Nomor: 19
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai peserta, penyelenggaraan, Sumber Daya Manusia, Penjaminan Mutu, dan Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan Profesi guru;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pendidikan Profesi Guru; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun jdih.kemdikbud.go.id 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENDIDIKAN PROFESI GURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disingkat PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi calon guru atau guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik.
2.Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
3.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4.Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
5.Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
6.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
10.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jdih.kemdikbud.go.id pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 2

PPG bertujuan untuk pemenuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PESERTA PENDIDIKAN PROFESI GURU

Pasal 3

(1)Peserta PPG terdiri atas:
1. a.calon Guru yang akan mengajar pada Satuan Pendidikan; dan
2. b.Guru tertentu.
(2)Guru tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Guru penggerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik;
2. b.Guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi Guru namun belum memiliki Sertifikat Pendidik;
3. c.Guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023/2024, belum memiliki Sertifikat Pendidik, dan tidak termasuk Guru sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
4. d.Guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum memiliki Sertifikat Pendidik; atau
5. e.Guru yang telah memiliki Sertifikat Pendidik namun ingin menambah Sertifikat Pendidik yang berbeda.
(3)Peserta PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga Negara Indonesia;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sarjana terapan;
4. d.memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
5. e.tidak terdaftar sebagai Guru pada data pokok pendidikan;
6. f.belum memiliki Sertifikat Pendidik; dan
7. g.bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
(4)Peserta PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga Negara Indonesia;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sarjana terapan;
4. d.mengajar pada Satuan Pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; jdih.kemdikbud.go.id
5. e.belum mencapai batas usia pensiun Guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
6. f.bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU

Pasal 4

(1)PPG dilaksanakan oleh LPTK melalui Program Studi PPG.
(2)LPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi lain.
(3)Program Studi PPG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan rumpun ilmu terapan pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

PPG diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut:

a.penerimaan calon peserta PPG;
b.pembelajaran PPG; dan
c.uji kompetensi peserta PPG.

Pasal 6

(1)Penerimaan calon peserta PPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui seleksi nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian.
(2)Seleksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.seleksi administratif;
2. b.tes tertulis; dan
3. c.wawancara.
(3)Seleksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mempertimbangkan:
1. a.penguasaan substansi bidang ilmu; dan
2. b.motivasi untuk menjadi Guru.

Pasal 7

Tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi Guru tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 8

(1)Pembelajaran PPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menggunakan kurikulum yang disusun dan dikembangkan oleh LPTK dengan berpedoman pada jdih.kemdikbud.go.id capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPTK dapat bekerja sama dengan:
1. a.organisasi profesi Guru;
2. b.kementerian/lembaga; dan/atau
3. c.dunia usaha atau dunia industri.

Pasal 9

(1)Pembelajaran PPG minimal 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester.
(2)Pembelajaran PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
1. a.luring;
2. b.daring; atau
3. c.bauran.

Pasal 10

(1)Pembelajaran PPG terdiri atas:
1. a.kelompok mata kuliah inti;
2. b.kelompok mata kuliah selektif; dan
3. c.kelompok mata kuliah elektif.
(2)Kelompok mata kuliah inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kelompok mata kuliah yang wajib ditempuh oleh peserta PPG.
(3)Kelompok mata kuliah selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok mata kuliah yang dipilih oleh peserta PPG dari sejumlah pilihan yang disediakan oleh Kementerian.
(4)Kelompok mata kuliah elektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan mata kuliah yang dipilih oleh peserta PPG dari sejumlah pilihan yang disediakan oleh LPTK.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…