DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021

Nomor: 22
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember; jdih.kemdikbud.go.id Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); jdih.kemdikbud.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS JEMBER. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Organisasi UNEJ terdiri atas:

a.Senat;
b.Pemimpin UNEJ;
c.Satuan Pengawas Internal;
d.Dewan Penyantun; dan
e.Dewan Pengawas.
1. 2.Ketentuan ayat (2) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Anggota Senat terdiri atas:
1. a.paling banyak 3 (tiga) orang wakil profesor dari setiap fakultas;
2. b.2 (dua) orang wakil Dosen bukan profesor dari setiap fakultas;
3. c.Rektor; jdih.kemdikbud.go.id
4. d.wakil Rektor;
5. e.dekan;
6. f.direktur pascasarjana;
7. g.Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
8. h.Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.
(2)Anggota Senat yang berasal dari:
1. a.wakil profesor dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
  1. 1.dipilih oleh Senat Fakultas jika terdapat 3 (tiga) profesor atau lebih dari setiap fakultas; atau
  2. 2.ditetapkan sebagai anggota Senat jika terdapat paling banyak 3 (tiga) profesor dari setiap fakultas;
2. b.wakil Dosen bukan profesor dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas.
(3)Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
(4)Prosedur operasional mengenai pembentukan Senat Fakultas ditetapkan oleh Rektor.
(5)Prosedur operasional mengenai persyaratan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Unsur organisasi atau unit kerja di bawah Pemimpin UNEJ terdiri atas:
1. a.unit pelaksana administrasi;
2. b.fakultas, dan pascasarjana; jdih.kemdikbud.go.id
3. c.lembaga;
4. d.unit penunjang akademik atau sumber belajar; dan
5. e.badan pengembangan bisnis.
(2)Rektor dapat mengusulkan perubahan unit kerja sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
(3)Perubahan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

4.Di antara ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 58A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

(1)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan badan layanan umum UNEJ;
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

5.Diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 73 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1)Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin UNEJ.
(1a)Pengangkatan dan pemberhentian Ketua Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas. jdih.kemdikbud.go.id
(2)Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

6.Ketentuan ayat (2) Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

(1)Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1. a.Organisasi UNEJ yang telah ada tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan dilakukan penyesuaian Organisasi UNEJ berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
2. b.semua kegiatan akademik dan nonakademik yang sedang diselenggarakan tetap diselenggarakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.
(2)Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemdikbud.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2021 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 929 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); jdih.kemdikbud.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS JEMBER. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Organisasi UNEJ terdiri atas:

a.Senat;
b.Pemimpin UNEJ;
c.Satuan Pengawas Internal;
d.Dewan Penyantun; dan
e.Dewan Pengawas.
1. 2.Ketentuan ayat (2) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Anggota Senat terdiri atas:
1. a.paling banyak 3 (tiga) orang wakil profesor dari setiap fakultas;
2. b.2 (dua) orang wakil Dosen bukan profesor dari setiap fakultas;
3. c.Rektor; jdih.kemdikbud.go.id
4. d.wakil Rektor;
5. e.dekan;
6. f.direktur pascasarjana;
7. g.Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
8. h.Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.
(2)Anggota Senat yang berasal dari:
1. a.wakil profesor dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
  1. 1.dipilih oleh Senat Fakultas jika terdapat 3 (tiga) profesor atau lebih dari setiap fakultas; atau
  2. 2.ditetapkan sebagai anggota Senat jika terdapat paling banyak 3 (tiga) profesor dari setiap fakultas;
2. b.wakil Dosen bukan profesor dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas.
(3)Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
(4)Prosedur operasional mengenai pembentukan Senat Fakultas ditetapkan oleh Rektor.
(5)Prosedur operasional mengenai persyaratan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Unsur organisasi atau unit kerja di bawah Pemimpin UNEJ terdiri atas:
1. a.unit pelaksana administrasi;
2. b.fakultas, dan pascasarjana; jdih.kemdikbud.go.id
3. c.lembaga;
4. d.unit penunjang akademik atau sumber belajar; dan
5. e.badan pengembangan bisnis.
(2)Rektor dapat mengusulkan perubahan unit kerja sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
(3)Perubahan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

4.Di antara ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 58A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

(1)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan badan layanan umum UNEJ;
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

5.Diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 73 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1)Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin UNEJ.
(1a)Pengangkatan dan pemberhentian Ketua Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas. jdih.kemdikbud.go.id
(2)Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

6.Ketentuan ayat (2) Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

(1)Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1. a.Organisasi UNEJ yang telah ada tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan dilakukan penyesuaian Organisasi UNEJ berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
2. b.semua kegiatan akademik dan nonakademik yang sedang diselenggarakan tetap diselenggarakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.
(2)Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemdikbud.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2021 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 929 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 41

Pasal 43

Pasal 49

Pasal 58A

Pasal 73

Pasal 102

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 41

Pasal 43

Pasal 49

Pasal 58A

Pasal 73

Pasal 102

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020