DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022

Nomor: 22
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); jdih.kemdikbud.go.id
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STANDAR MUTU BUKU, STANDAR PROSES DAN KAIDAH PEMEROLEHAN NASKAH, SERTA STANDAR PROSES DAN KAIDAH PENERBITAN BUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Buku adalah adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala. jdih.kemdikbud.go.id
2.Naskah Buku adalah draf karya tulis dan/atau karya gambar yang memuat bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.
3.Buku Pendidikan adalah Buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.
4.Buku Teks adalah Buku yang disusun untuk pembelajaran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku.
5.Buku Teks Utama adalah Buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh Pemerintah Pusat tanpa dipungut biaya.
6.Buku Teks Pendamping adalah Buku yang memuat materi untuk memperluas, memperdalam, dan melengkapi materi pokok dalam Buku siswa.
7.Buku Teks Pendamping Muatan Lokal yang selanjutnya disebut Buku Teks Muatan Lokal adalah Buku teks yang berisi muatan lokal.
8.Buku Umum adalah jenis Buku di luar Buku Pendidikan.
9.Kaidah adalah norma dan/atau aturan yang digunakan dalam pemerolehan naskah dan penerbitan Buku.
10.Pelaku Perbukuan adalah penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang Buku elektronik, penerbit, dan toko Buku.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 2

Standar mutu Buku, standar proses dan Kaidah pemerolehan naskah, serta standar proses dan Kaidah penerbitan Buku bertujuan menghasilkan Buku Pendidikan dan Buku Umum yang bermutu jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 3

(1)Ruang lingkup standar mutu Buku mencakup:
1. a.standar mutu Buku Pendidikan; dan
2. b.standar mutu Buku Umum.
(2)Standar mutu Buku Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
1. a.standar mutu Buku Teks Utama;
2. b.standar mutu Buku Teks Pendamping;
3. c.standar mutu Buku Teks Muatan Lokal; dan
4. d.Standar mutu Buku Nonteks.
(3)Standar mutu Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup semua jenis Buku di luar Buku Pendidikan.
(4)Standar mutu Buku sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.standar mutu Buku cetak; dan
2. b.standar mutu Buku elektronik.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup standar proses pemerolehan Naskah Buku meliputi:
1. a.standar proses pemerolehan Naskah Buku Pendidikan; dan
2. b.standar proses pemerolehan Naskah Buku Umum.
(2)Standar proses pemerolehan Naskah Buku Pendidikan dan Naskah Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.standar proses pemerolehan Naskah Buku cetak; dan
2. b.standar proses pemerolehan Naskah Buku elektronik.

Pasal 5

(1)Ruang lingkup standar proses penerbitan Buku mencakup:
1. a.standar proses penerbitan Buku Pendidikan; dan
2. b.standar proses penerbitan Buku Umum. jdih.kemdikbud.go.id
(2)Standar proses penerbitan Buku Pendidikan dan Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.standar proses penerbitan Buku cetak; dan
2. b.standar proses penerbitan Buku elektronik.

Pasal 6

(1)Ruang lingkup Kaidah pemerolehan Naskah Buku meliputi:
1. a.Kaidah pemerolehan Naskah Buku Pendidikan; dan
2. b.Kaidah pemerolehan Naskah Buku Umum.
(2)Kaidah pemerolehan Naskah Buku Pendidikan dan Naskah Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Kaidah pemerolehan Naskah Buku cetak; dan
2. b.Kaidah pemerolehan Naskah Buku elektronik.

Pasal 7

(1)Ruang lingkup Kaidah penerbitan Buku meliputi:
1. a.Kaidah penerbitan Buku Pendidikan; dan
2. b.Kaidah penerbitan Buku Umum.
(2)Kaidah penerbitan Buku Pendidikan dan Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kaidah penerbitan Buku cetak; dan
2. b.Kaidah penerbitan Buku elektronik.

BAB II

STANDAR MUTU BUKU PENDIDIKAN DAN BUKU UMUM

Pasal 8

Standar mutu Buku Pendidikan terdiri atas:

a.standar materi;
b.standar penyajian; jdih.kemdikbud.go.id
c.standar desain: dan
d.standar grafika.

Pasal 9

(1)Standar materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan standar pemenuhan:
1. a.syarat isi Buku; dan
2. b.standar kelayakan isi Buku.
(2)Syarat isi Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
1. a.tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
2. b.tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan;
3. c.tidak mengandung unsur pornografi;
4. d.tidak mengandung unsur kekerasan; dan
5. e.tidak mengandung ujaran kebencian.
(3)Standar kelayakan isi Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
1. a.kelayakan isi Buku Teks; dan
2. b.kelayakan isi Buku nonteks.
(4)Kelayakan isi Buku Teks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup:
1. a.Buku Teks Utama;
2. b.Buku Teks Pendamping; dan
3. c.Buku Teks Muatan Lokal.
(5)Kelayakan isi Buku Teks Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mencakup aspek:
1. a.kebenaran dari segi keilmuan;
2. b.kesesuaian dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku;
3. c.kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.kesesuaian dengan konteks dan lingkungan; dan
5. e.kesatupaduan antarbagian isi Buku. jdih.kemdikbud.go.id
(6)Kelayakan isi Buku Teks Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mencakup aspek:
1. a.keluasan, kedalaman, dan kelengkapan materi pokok;
2. b.kebenaran dari segi keilmuan;
3. c.kesesuaian dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku;
4. d.kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.kesesuaian dengan konteks dan lingkungan; dan
6. f.kesatupaduan antarbagian isi Buku.
(7)Kelayakan isi Buku Teks Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c mencakup aspek:
1. a.kesesuaian dengan kearifan lokal, keunikan dan/atau potensi daerah;
2. b.kesesuaian dengan dokumen muatan lokal;
3. c.kebenaran dari segi keilmuan;
4. d.kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.kesesuaian dengan konteks dan lingkungan; dan
6. f.kesatupaduan antarbagian isi Buku.
(8)Kelayakan isi Buku nonteks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup aspek:
1. a.kesesuaian untuk pengayaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
2. b.keterkaitan dengan standar nasional pendidikan;
3. c.kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan kesesuaian dengan konteks serta lingkungan.
(9)Buku nonteks sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa Buku pengayaan, referensi, atau panduan yang memuat materi untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 10

(1)Standar penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup aspek:
1. a.kelayakan penyampaian isi Buku sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; dan
2. b.kelayakan penggunaan bahasa yang tepat dan komunikatif sesuai dengan tingkat penguasaan Bahasa peserta didik.
(2)Kelayakan penyampaian isi Buku sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pola penulisan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik secara runtut dan berkesinambungan.
(3)Kelayakan penggunaan bahasa yang tepat dan komunikatif sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tingkat kesederhanaan atau tingkat kerumitan bahasa sesuai dengan kemampuan berbahasa peserta didik dan perjenjangan Buku.

Pasal 11

(1)Standar desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan:
1. a.standar penggunaan ilustrasi;
2. b.standar pendesainan halaman isi; dan
3. c.standar pendesainan halaman kover Buku.
(2)Penerapan standar desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); jdih.kemdikbud.go.id
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STANDAR MUTU BUKU, STANDAR PROSES DAN KAIDAH PEMEROLEHAN NASKAH, SERTA STANDAR PROSES DAN KAIDAH PENERBITAN BUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Buku adalah adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala. jdih.kemdikbud.go.id
2.Naskah Buku adalah draf karya tulis dan/atau karya gambar yang memuat bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.
3.Buku Pendidikan adalah Buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.
4.Buku Teks adalah Buku yang disusun untuk pembelajaran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku.
5.Buku Teks Utama adalah Buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh Pemerintah Pusat tanpa dipungut biaya.
6.Buku Teks Pendamping adalah Buku yang memuat materi untuk memperluas, memperdalam, dan melengkapi materi pokok dalam Buku siswa.
7.Buku Teks Pendamping Muatan Lokal yang selanjutnya disebut Buku Teks Muatan Lokal adalah Buku teks yang berisi muatan lokal.
8.Buku Umum adalah jenis Buku di luar Buku Pendidikan.
9.Kaidah adalah norma dan/atau aturan yang digunakan dalam pemerolehan naskah dan penerbitan Buku.
10.Pelaku Perbukuan adalah penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang Buku elektronik, penerbit, dan toko Buku.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 2

Standar mutu Buku, standar proses dan Kaidah pemerolehan naskah, serta standar proses dan Kaidah penerbitan Buku bertujuan menghasilkan Buku Pendidikan dan Buku Umum yang bermutu jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 3

(1)Ruang lingkup standar mutu Buku mencakup:
1. a.standar mutu Buku Pendidikan; dan
2. b.standar mutu Buku Umum.
(2)Standar mutu Buku Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
1. a.standar mutu Buku Teks Utama;
2. b.standar mutu Buku Teks Pendamping;
3. c.standar mutu Buku Teks Muatan Lokal; dan
4. d.Standar mutu Buku Nonteks.
(3)Standar mutu Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup semua jenis Buku di luar Buku Pendidikan.
(4)Standar mutu Buku sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.standar mutu Buku cetak; dan
2. b.standar mutu Buku elektronik.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup standar proses pemerolehan Naskah Buku meliputi:
1. a.standar proses pemerolehan Naskah Buku Pendidikan; dan
2. b.standar proses pemerolehan Naskah Buku Umum.
(2)Standar proses pemerolehan Naskah Buku Pendidikan dan Naskah Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.standar proses pemerolehan Naskah Buku cetak; dan
2. b.standar proses pemerolehan Naskah Buku elektronik.

Pasal 5

(1)Ruang lingkup standar proses penerbitan Buku mencakup:
1. a.standar proses penerbitan Buku Pendidikan; dan
2. b.standar proses penerbitan Buku Umum. jdih.kemdikbud.go.id
(2)Standar proses penerbitan Buku Pendidikan dan Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.standar proses penerbitan Buku cetak; dan
2. b.standar proses penerbitan Buku elektronik.

Pasal 6

(1)Ruang lingkup Kaidah pemerolehan Naskah Buku meliputi:
1. a.Kaidah pemerolehan Naskah Buku Pendidikan; dan
2. b.Kaidah pemerolehan Naskah Buku Umum.
(2)Kaidah pemerolehan Naskah Buku Pendidikan dan Naskah Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Kaidah pemerolehan Naskah Buku cetak; dan
2. b.Kaidah pemerolehan Naskah Buku elektronik.

Pasal 7

(1)Ruang lingkup Kaidah penerbitan Buku meliputi:
1. a.Kaidah penerbitan Buku Pendidikan; dan
2. b.Kaidah penerbitan Buku Umum.
(2)Kaidah penerbitan Buku Pendidikan dan Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kaidah penerbitan Buku cetak; dan
2. b.Kaidah penerbitan Buku elektronik.

BAB II

STANDAR MUTU BUKU PENDIDIKAN DAN BUKU UMUM

Pasal 8

Standar mutu Buku Pendidikan terdiri atas:

a.standar materi;
b.standar penyajian; jdih.kemdikbud.go.id
c.standar desain: dan
d.standar grafika.

Pasal 9

(1)Standar materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan standar pemenuhan:
1. a.syarat isi Buku; dan
2. b.standar kelayakan isi Buku.
(2)Syarat isi Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
1. a.tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
2. b.tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan;
3. c.tidak mengandung unsur pornografi;
4. d.tidak mengandung unsur kekerasan; dan
5. e.tidak mengandung ujaran kebencian.
(3)Standar kelayakan isi Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
1. a.kelayakan isi Buku Teks; dan
2. b.kelayakan isi Buku nonteks.
(4)Kelayakan isi Buku Teks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup:
1. a.Buku Teks Utama;
2. b.Buku Teks Pendamping; dan
3. c.Buku Teks Muatan Lokal.
(5)Kelayakan isi Buku Teks Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mencakup aspek:
1. a.kebenaran dari segi keilmuan;
2. b.kesesuaian dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku;
3. c.kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.kesesuaian dengan konteks dan lingkungan; dan
5. e.kesatupaduan antarbagian isi Buku. jdih.kemdikbud.go.id
(6)Kelayakan isi Buku Teks Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mencakup aspek:
1. a.keluasan, kedalaman, dan kelengkapan materi pokok;
2. b.kebenaran dari segi keilmuan;
3. c.kesesuaian dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku;
4. d.kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.kesesuaian dengan konteks dan lingkungan; dan
6. f.kesatupaduan antarbagian isi Buku.
(7)Kelayakan isi Buku Teks Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c mencakup aspek:
1. a.kesesuaian dengan kearifan lokal, keunikan dan/atau potensi daerah;
2. b.kesesuaian dengan dokumen muatan lokal;
3. c.kebenaran dari segi keilmuan;
4. d.kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.kesesuaian dengan konteks dan lingkungan; dan
6. f.kesatupaduan antarbagian isi Buku.
(8)Kelayakan isi Buku nonteks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup aspek:
1. a.kesesuaian untuk pengayaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
2. b.keterkaitan dengan standar nasional pendidikan;
3. c.kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan kesesuaian dengan konteks serta lingkungan.
(9)Buku nonteks sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa Buku pengayaan, referensi, atau panduan yang memuat materi untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 10

(1)Standar penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup aspek:
1. a.kelayakan penyampaian isi Buku sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; dan
2. b.kelayakan penggunaan bahasa yang tepat dan komunikatif sesuai dengan tingkat penguasaan Bahasa peserta didik.
(2)Kelayakan penyampaian isi Buku sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pola penulisan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik secara runtut dan berkesinambungan.
(3)Kelayakan penggunaan bahasa yang tepat dan komunikatif sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tingkat kesederhanaan atau tingkat kerumitan bahasa sesuai dengan kemampuan berbahasa peserta didik dan perjenjangan Buku.

Pasal 11

(1)Standar desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan:
1. a.standar penggunaan ilustrasi;
2. b.standar pendesainan halaman isi; dan
3. c.standar pendesainan halaman kover Buku.
(2)Penerapan standar desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik.