DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023

Nomor: 22
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, lingkup standar sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 www.peraturan.go.id 2023, No.226 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan.
2.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
3.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
4.Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
5.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan tertentu.
6.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7.Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang www.peraturan.go.id 2023, No.226 Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Pasal 2

Standar Sarana dan Prasarana digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang Pendidikan menengah.

BAB II

LINGKUP STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

(1)Standar Sarana dan Prasarana terdiri atas:
1. a.Standar Sarana dan Prasarana pada pendidikan anak usia dini;
2. b.Standar Sarana dan Prasarana pada Jenjang Pendidikan dasar; dan
3. c.Standar Sarana dan Prasarana pada Jenjang Pendidikan menengah.
(2)Standar Sarana dan Prasarana pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Standar Sarana dan Prasarana pada taman kanak-kanak/raudatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa/ kelompok bermain/taman penitipan anak/bentuk lain yang sederajat.
(3)Standar Sarana Prasarana pada Jenjang Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Standar Sarana dan Prasarana pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar luar biasa/paket A/bentuk lain yang sederajat; dan
2. b.Standar Sarana dan Prasarana pada sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama luar biasa/paket B/bentuk lain yang sederajat.
(4)Standar Sarana dan Prasarana pada Jenjang Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Standar Sarana dan Prasarana pada sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah atas luar biasa/paket C/bentuk lain yang sederajat; dan
2. b.Standar Sarana dan Prasarana pada sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan/ bentuk lain yang sederajat. www.peraturan.go.id 2023, No.226

BAB III

KOMPONEN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 4

(1)Standar Sarana dan Prasarana pada pendidikan anak usia dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang Pendidikan menengah terdiri atas komponen:
1. a.sarana; dan
2. b.prasarana.
(2)Standar Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
1. a.sarana spesifik; dan
2. b.prasarana spesifik.
(3)Sarana spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku untuk pendidikan khusus bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
(4)Prasarana spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku untuk:
1. a.pendidikan anak usia dini;
2. b.pendidikan kejuruan; dan
3. c.pendidikan khusus bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 5

(1)Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran.
(2)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.bahan pembelajaran;
2. b.alat pembelajaran; dan
3. c.perlengkapan.
(3)Bahan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a merupakan segala bentuk dan jenis materi yang digunakan dalam proses pembelajaran.
(4)Alat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan segala bentuk dan jenis benda yang digunakan dalam proses pembelajaran termasuk media untuk menyampaikan pesan dan informasi.
(5)Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk dan jenis benda yang berfungsi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran di satuan pendidikan.

Pasal 6

(1)Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi ketentuan:
1. a.sesuai dengan kebutuhan jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan tertentu; www.peraturan.go.id 2023, No.226
2. b.mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan Peserta Didik dengan memperhatikan gender, keberagaman budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan;
3. c.memperhatikan kebutuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
4. d.menggunakan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar satuan pendidikan;
5. e.keamanan, kesehatan, dan keselamatan; dan
6. f.ramah terhadap kelestarian lingkungan.
(2)Selain memenuhi ketentuan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sarana pada pendidikan anak usia dini harus memenuhi ketentuan:
1. a.sesuai dengan kebutuhan anak yang meliputi pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan;
2. b.keragaman dan kesempatan bermain, tahap perkembangan, dan memfasilitasi kebebasan Peserta Didik menentukan pilihan sesuai minatnya; dan
3. c.sesuai dengan perkembangan anak, karakteristik Peserta Didik, dan kebutuhan yang relevan bagi layanan program di satuan pendidikan anak usia dini.
(3)Selain memenuhi ketentuan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sarana pada pendidikan kejuruan harus memenuhi ketentuan:
1. a.jenis dan jumlah peralatan utama dan peralatan pendukung sesuai dengan konsentrasi keahlian;
2. b.kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup serta sesuai dengan ketentuan lain yang relevan dengan konsentrasi keahlian; dan
3. c.penyelenggaraan pembelajaran praktik berbasis proyek dan penyelenggaraan uji kompetensi keahlian sesuai dengan karakteristik konsentrasi keahlian yang dikembangkan.

Pasal 7

(1)Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
(2)Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.lahan;
2. b.bangunan; dan
3. c.ruang.

Pasal 8

(1)Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berupa sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
(2)Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: www.peraturan.go.id 2023, No.226
1. a.luas lahan dapat menampung sarana dan prasarana pendidikan dengan mempertimbangkan:
  1. 1.proyeksi jumlah Peserta Didik dan rombongan belajar;
  2. 2.ketuntasan belajar pada jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan; dan
  3. 3.jenis dan jumlah ruang;
2. b.memiliki ruang terbuka hijau untuk mendukung proses pembelajaran dan fungsi ekologis;
3. c.berada di lingkungan yang nyaman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat;
4. d.lokasi sesuai dengan peruntukan dan mendapat izin pemanfaatan lahan dari pemerintah daerah;
5. e.memiliki status hak atas tanah, tidak dalam sengketa, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. f.memiliki akses jalan yang layak untuk ditempuh dan memenuhi aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
(3)Dalam hal terdapat permukaan terbuka di atas air yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan, permukaan terbuka tersebut termasuk prasarana.

Pasal 9

(1)Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan.
(2)Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
1. a.memiliki luas bangunan dengan mempertimbangkan:
  1. 1.proyeksi jumlah Peserta Didik dan rombongan belajar; dan
  2. 2.jenis dan jumlah ruang;
2. b.tata bangunan yang meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian dan jarak bebas bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.keselamatan yang meliputi kekuatan konstruksi dan ketahanan terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, dan/atau manusia;
4. d.kesehatan yang meliputi penghawaan, pencahayaan, akses sumber air bersih, dan sanitasi;
5. e.keamanan yang berupa peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;
6. f.kenyamanan yang meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan; www.peraturan.go.id 2023, No.226
7. g.memiliki instalasi jaringan listrik dan/atau sumber energi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.aksesibilitas termasuk fasilitas untuk Penyandang Disabilitas; dan
9. i.menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan untuk pengguna bangunan dan lingkungan.

Pasal 10

(1)Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran teori, praktik, dan kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang dapat berupa ruang terbuka atau ruang tertutup.
(2)Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
1. a.jenis dan jumlah ruang disesuaikan dengan fungsi ruang menurut jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan;
2. b.keamanan dan keselamatan yang meliputi peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;
3. c.kesehatan yang meliputi kebersihan, penghawaan, pencahayaan, dengan mengutamakan penghawaan dan pencahayaan alami; dan
4. d.aksesibilitas termasuk fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 11

Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

a.ruang kelas;
b.ruang perpustakaan;
c.ruang laboratorium;
d.ruang administrasi;
e.ruang kesehatan;
f.tempat beribadah;
g.tempat bermain atau berolahraga;
h.kantin; dan
i.toilet.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…