DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2022

Nomor: 23
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan sebutan ITBH menjadi ITH sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/171/M.KT.01/2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, jdih.kemdikbud.go.id dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289)
6.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); jdih.kemdikbud.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 928) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie yang selanjutnya disebut ITH adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan ITH dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di ITH.
4.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di ITH. jdih.kemdikbud.go.id
5.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan ITH.
6.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

ITH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

ITH mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ITH menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi; jdih.kemdikbud.go.id
b.pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan Sivitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
e.pelaksanaan kegiatan administrasi.
1. 5.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Organisasi ITH terdiri atas:
1. a.Senat;
2. b.Pemimpin;
3. c.Satuan Pengawas Internal; dan
4. d.Dewan Penyantun.
(2)Ketentuan mengenai sistem pengelolaan organisasi ITH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta ITH.

6.Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Senat.
(3)Ketentuan mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta ITH. jdih.kemdikbud.go.id

7.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Rektor merupakan pemimpin ITH.
(2)Rektor sebagai pemimpin ITH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rektor menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
2. b.pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
3. c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. d.pelaksanaan pembinaan pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan; dan
5. e.pelaksanaan kegiatan layanan administrasi.
  1. 8.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Unsur organisasi di bawah pemimpin ITH terdiri atas:
1. a.pelaksana akademik;
2. b.pelaksana administrasi;
3. c.penjaminan mutu; dan
4. d.penunjang akademik atau sumber belajar.
(2)Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.jurusan; dan
2. b.lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. jdih.kemdikbud.go.id
(3)Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh biro.
(4)Unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu.
(5)Unsur penunjang akademik atau sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis.

9.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) merupakan unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi seluruh unsur di lingkungan ITH.
(2)Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Biro Umum dan Akademik.
(3)Biro Umum dan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

10.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) merupakan unsur penunjang akademik atau sumber belajar di lingkungan ITH. jdih.kemdikbud.go.id

11.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan sebutan ITBH menjadi ITH sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/171/M.KT.01/2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289)
6.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); jdih.kemdikbud.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 928) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie yang selanjutnya disebut ITH adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan ITH dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di ITH.
4.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di ITH. jdih.kemdikbud.go.id
5.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan ITH.
6.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

ITH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ITH menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi; jdih.kemdikbud.go.id
b.pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan Sivitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
e.pelaksanaan kegiatan administrasi.
1. 5.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Organisasi ITH terdiri atas:
1. a.Senat;
2. b.Pemimpin;
3. c.Satuan Pengawas Internal; dan
4. d.Dewan Penyantun.
(2)Ketentuan mengenai sistem pengelolaan organisasi ITH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta ITH.

6.Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Senat.
(3)Ketentuan mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta ITH. jdih.kemdikbud.go.id

7.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Rektor merupakan pemimpin ITH.
(2)Rektor sebagai pemimpin ITH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rektor menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
2. b.pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
3. c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. d.pelaksanaan pembinaan pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan; dan
5. e.pelaksanaan kegiatan layanan administrasi.
  1. 8.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Unsur organisasi di bawah pemimpin ITH terdiri atas:
1. a.pelaksana akademik;
2. b.pelaksana administrasi;
3. c.penjaminan mutu; dan
4. d.penunjang akademik atau sumber belajar.
(2)Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.jurusan; dan
2. b.lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. jdih.kemdikbud.go.id
(3)Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh biro.
(4)Unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu.
(5)Unsur penunjang akademik atau sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis.

9.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) merupakan unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi seluruh unsur di lingkungan ITH.
(2)Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Biro Umum dan Akademik.
(3)Biro Umum dan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

10.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) merupakan unsur penunjang akademik atau sumber belajar di lingkungan ITH. jdih.kemdikbud.go.id

11.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: