DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2023

Nomor: 23
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, kriteria perguruan tinggi, syarat penyelenggaraan, standar penyelenggaraan, tata kelola, akreditasi, evaluasi, sanksi dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan perkembangan hukum, pengaturan mengenai penyelenggaraan perguruan tinggi lembaga negara lain di luar kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Lembaga Negara Lain; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); www.peraturan.go.id 2023, No.322
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI LEMBAGA NEGARA LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
5.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

KRITERIA PERGURUAN TINGGI

Pasal 2

(1)Perguruan Tinggi lembaga negara lain yang terakreditasi dan/atau diakui di negara asal dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Perguruan Tinggi lembaga negara lain yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.Perguruan Tinggi termasuk peringkat 200 (dua ratus) terbaik dunia; atau
2. b.Perguruan Tinggi yang memiliki bidang studi yang termasuk peringkat 200 (dua ratus) terbaik dunia. www.peraturan.go.id 2023, No.322
(3)Menteri dapat menetapkan kriteria selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memenuhi kebutuhan nasional.

BAB III

SYARAT PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan Perguruan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:

a.Perguruan Tinggi lembaga negara lain yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengajukan izin penyelenggaraan kepada Menteri; atau
b.Perguruan Tinggi lembaga negara lain yang memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diundang oleh Menteri untuk mengajukan izin penyelenggaraan.

Pasal 4

(1)Perguruan Tinggi lembaga negara lain diselenggarakan di wilayah yang disetujui oleh Kementerian.
(2)Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan:
1. a.pendidikan akademik;
2. b.pendidikan vokasi; dan/atau
3. c.pendidikan profesi.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Program Studi yang dilakukan moratorium oleh Kementerian.

Pasal 5

(1)Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan dengan pendirian kampus cabang Perguruan Tinggi negara asal.
(2)Kampus cabang Perguruan Tinggi negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh badan penyelenggara.
(3)Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)berbentuk badan hukum yang berprinsip nirlaba.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan kampus cabang Perguruan Tinggi negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)harus memenuhi persyaratan:
1. a.mengajukan izin penyelenggaraan;
2. b.menggunakan nama yang sama dengan Perguruan Tinggi negara asal;
3. c.Menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi di Perguruan Tinggi negara asal;
4. d.memiliki Dosen dengan kualifikasi yang minimal sama dengan kualifikasi dosen Perguruan Tinggi negara asal;
5. e.memiliki tenaga kependidikan;
6. f.menyediakan akses terhadap sarana, prasarana, dan fasilitas untuk memenuhi capaian pembelajaran www.peraturan.go.id 2023, No.322 lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada Perguruan Tinggi negara asal; dan
7. g.memiliki komitmen kerja sama dalam penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi Indonesia.
(2)Program Studi sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memprioritaskan bidang sains, teknologi, rekayasa, matematika.
(3)Selain Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, Menteri dapat mengundang kampus cabang Perguruan Tinggi negara asal untuk menyelenggarakan Program Studi berbeda untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Pasal 7

(1)Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf e terdiri atas:
1. a.warga negara Indonesia; dan/atau
2. b.warga negara asing.
(2)Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
(3)Sistem dan mekanisme promosi jenjang kepangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti sistem dan mekanisme promosi jenjang kepangkatan Dosen pada Perguruan Tinggi negara asal.

BAB IV

STANDAR PENYELENGGARAAN

Pasal 8

Standar penyelenggaraan pendidikan kampus cabang Perguruan Tinggi negara asal sesuai dengan standar penyelenggaraan pendidikan pada Perguruan Tinggi negara asal.

BAB V

TATA KELOLA

Pasal 9

(1)Tata kelola kampus cabang Perguruan Tinggi negara asal mengikuti tata kelola Perguruan Tinggi negara asal.
(2)Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyesuaikan dengan tata kelola Perguruan Tinggi di Indonesia.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan kampus cabang Perguruan Tinggi negara asal dilakukan dengan ketentuan:
1. a.menggunakan capaian pembelajaran lulusan yang sama dengan capaian pembelajaran lulusan pada Perguruan Tinggi negara asal;
2. b.dalam hal terdapat Program Studi berdasarkan undangan dari Menteri untuk memenuhi kebutuhan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat www.peraturan.go.id 2023, No.322
(3), capaian pembelajaran lulusan dikembangkan oleh kampus cabang Perguruan Tinggi negara asal sesuai dengan tujuan Program Studi dimaksud;
1. c.kurikulum yang diselenggarakan oleh kampus cabang Perguruan Tinggi negara asal meliputi:
  1. 1.kurikulum yang sama dengan kurikulum Perguruan Tinggi negara asal; dan
  2. 2.kurikulum yang memuat mata kuliah wajib: a) Agama; b) Bahasa Indonesia; c) Pancasila; dan d) Kewarganegaraan, bagi mahasiswa Warga Negara Indonesia program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, sarjana, dan sarjana terapan;
2. d.menggunakan level kualifikasi lulusan yang sama dengan kualifikasi lulusan Perguruan Tinggi negara asal;
3. e.ijazah, gelar, surat keterangan pendamping ijazah, dan transkrip yang dikeluarkan oleh kampus cabang Perguruan Tinggi negara asal sama dengan ijazah, gelar, surat keterangan pendamping ijazah, dan transkrip yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi negara asal;
4. f.mahasiswa kampus cabang Perguruan Tinggi negara asal tercatat dalam basis data mahasiswa Perguruan Tinggi negara asal; dan
5. g.melaporkan data Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan Program Studi atau fakultas melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran di Indonesia.
(3)Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diakui setara dengan ijazah Perguruan Tinggi Indonesia.
(4)Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang menjelaskan konversi nilai IPK atau pengukuran lainnya.
(5)Mekanisme konversi nilai IPK atau pengukuran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan kesepakatan bersama Kementerian dengan Perguruan Tinggi lembaga negara lain pada saat pendirian kampus cabang Perguruan Tinggi negara asal.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…