DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2024

Nomor: 23
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai indentitas; penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; Sistem Pengelolaan; Pendanaan dan Kekayaan; Kerjasama; Sistem Penjaminan Mutu pada Universitas Jember

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Jember, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan pengelolaan perguruan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Politeknik Negeri Jember sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Statuta Politeknik Negeri Jember; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 132); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI JEMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Negeri Jember yang selanjutnya disebut Polije adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2.Statuta Polije yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Polije yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Polije.
3.Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan sampai program magister terapan dan program doktor terapan.
4.Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
5.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8.Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik di lingkungan Polije.
9.Direktur adalah Direktur Polije.
10.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Polije.
11.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Polije, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Polije.
13.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di Polije.

Pasal 2

Polije memiliki visi menjadi politeknik unggul di asia Tahun 2035.

Pasal 3

Polije memiliki misi:

a.menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan vokasi yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing;
b.menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan serta kesejahteraan masyarakat;
c.menyelenggarakan sistem pengelolaan pendidikan yang handal dengan berdasar pada prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas; dan
d.mengembangkan kerja sama baik tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 4

(1)Polije bertujuan:
1. a.menghasilkan lulusan yang berkepribadian Pancasila, kompeten dan berdaya saing serta memiliki kemampuan kewirausahaan;
2. b.menghasilkan produk penelitian terapan dan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan;
3. c.mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang handal, bersih, dan terpercaya; dan
4. d.menjalin kerja sama yang memenuhi prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan di tingkat nasional dan internasional.
(2)Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polije menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan memperhatikan:
1. a.tujuan pendidikan nasional;
2. b.kaidah, moral, etika, dan perkembangan terkini di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.kepentingan masyarakat; dan
4. d.ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, Polije menyusun:
1. a.rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan yang diarahkan untuk mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun;
2. b.rencana strategis merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program, dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
3. c.rencana kerja tahunan merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program, kegiatan, dan sasaran selama 1 (satu) tahun.
(2)Tata cara penyusunan dan penetapan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan oleh Direktur.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 6

(1)Polije berkedudukan di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur
(2)Polije sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan Politeknik Pertanian Negeri Jember berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/O/2002 tanggal 5 Nopember 2002 tentang Perubahan nama Politeknik Pertanian Negeri Jember menjadi Politeknik Negeri Jember.
(3)Polije sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 234/O/1998 tanggal 21 September 1998 tentang Pendirian Politeknik Pertanian Negeri Jember.
(4)Politeknik Pertanian Negeri Jember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perubahan dari Politeknik Pertanian Universitas Jember yang didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 219/D/T/1988 tanggal 29 Oktober 1988 tentang pembentukan Politeknik Pertanian Universitas Jember.
(5)Tanggal 29 Oktober ditetapkan sebagai dies natalis Polije.

Pasal 7

(1)Polije memiliki lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater.
(2)Ketentuan mengenai lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Tata cara penggunaan lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater ditetapkan oleh Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

(1)Polije menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam program diploma, program sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan.
(3)Selain menyelenggarakan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polije dapat menyelenggarakan pendidikan profesi jika memenuhi syarat.
(4)Penyelenggaraan Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program profesi, program spesialis, dan program subspesialis.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pendidikan di Polije menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
(3)Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun akademik dimulai.

Pasal 10

Proses pembelajaran di Polije dilaksanakan dengan sistem kredit semester sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2006