DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2023

Nomor: 26
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, jabatan, pengangakatan dan pemberhentian, perubahan organisasi dan tata kerja, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja merupakan kebutuhan yang perlu diatur untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Pontianak telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/1435/M.KT.01/2022;
d.bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Pontianak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak sudah tidak sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang www.peraturan.go.id 2023, No.319 Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Negeri Pontianak yang selanjutnya disebut Polnep adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar. www.peraturan.go.id 2023, No.319

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Polnep berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 3

Polnep mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Polnep menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi dan profesi;
b.pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan Sivitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
e.pelaksanaan kegiatan administrasi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi Polnep terdiri atas:

a.Senat;
b.pemimpin;
c.Satuan Pengawas Internal; dan
d.Dewan Penyantun.

Pasal 6

(1)Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Senat.
(3)Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2023, No.319

Pasal 7

(1)Direktur merupakan pemimpin Polnep.
(2)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
1. a.wakil direktur; dan
2. b.unsur organisasi di bawah pemimpin.

Pasal 8

(1)Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi dan profesi;
2. b.pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
3. c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. d.pelaksanaan pembinaan pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan; dan
5. e.pelaksanaan layanan administrasi.

Pasal 9

(1)Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf a terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Akademik dan Perencanaan;
2. b.Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum;
3. c.Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
4. d.Wakil Direktur Bidang Kerja Sama.
(2)Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 10

(1)Wakil Direktur Bidang Akademik dan Perencanaan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta urusan perencanaan.
(2)Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan dan umum. www.peraturan.go.id 2023, No.319
(3)Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
(4)Wakil Direktur Bidang Kerja Sama mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kerja sama, hubungan masyarakat, dan sistem informasi.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/O/2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/O/2002