DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2021

Nomor: 27
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Agustus 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan, organisasi, dan tata kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/569/M.KT.01/2021;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia; jdih.kemdikbud.go.id Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA. jdih.kemdikbud.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Balai Pengembangan Talenta Indonesia yang selanjutnya disingkat BPTI adalah unit pelaksana teknis yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
2.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)BPTI merupakan unit pelaksana teknis Kementerian di bidang pengembangan talenta peserta didik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Prestasi Nasional.
(2)BPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

BPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan talenta peserta didik. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPTI menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program pengembangan talenta peserta didik;
b.pelaksanaan pemetaan talenta peserta didik;
c.pelaksanaan asesmen talenta peserta didik;
d.pelaksanaan ajang talenta peserta didik;
e.pelaksanaan pelatihan pengembangan talenta peserta didik;
f.pelaksanaan pelatihan pengembangan kapasitas pemandu talenta;
g.pengelolaan data dan informasi talenta peserta didik;
h.pelaksanaan kemitraan pengembangan talenta peserta didik;
i.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan talenta peserta didik; dan
j.pelaksanaan urusan tata usaha Balai.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

BPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Umum; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JABATAN

Pasal 8

(1)Kepala BPTI merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
(2)Kepala Subbagian Umum merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI

Pasal 9

BPTI berlokasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. jdih.kemdikbud.go.id

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPTI berkoordinasi dengan:

a.unit utama dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian;
b.pemerintah daerah provinsi;
c.pemerintah daerah kabupaten/kota;
d.perguruan tinggi negeri dan/atau perguruan tinggi swasta; dan/atau
e.unit organisasi lainnya di luar Kementerian.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan, organisasi, dan tata kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/569/M.KT.01/2021;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA. jdih.kemdikbud.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Balai Pengembangan Talenta Indonesia yang selanjutnya disingkat BPTI adalah unit pelaksana teknis yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
2.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)BPTI merupakan unit pelaksana teknis Kementerian di bidang pengembangan talenta peserta didik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Prestasi Nasional.
(2)BPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

BPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan talenta peserta didik. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPTI menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program pengembangan talenta peserta didik;
b.pelaksanaan pemetaan talenta peserta didik;
c.pelaksanaan asesmen talenta peserta didik;
d.pelaksanaan ajang talenta peserta didik;
e.pelaksanaan pelatihan pengembangan talenta peserta didik;
f.pelaksanaan pelatihan pengembangan kapasitas pemandu talenta;
g.pengelolaan data dan informasi talenta peserta didik;
h.pelaksanaan kemitraan pengembangan talenta peserta didik;
i.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan talenta peserta didik; dan
j.pelaksanaan urusan tata usaha Balai.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

BPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Umum; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JABATAN

Pasal 8

(1)Kepala BPTI merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
(2)Kepala Subbagian Umum merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI

Pasal 9

BPTI berlokasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. jdih.kemdikbud.go.id

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPTI berkoordinasi dengan:

a.unit utama dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian;
b.pemerintah daerah provinsi;
c.pemerintah daerah kabupaten/kota;
d.perguruan tinggi negeri dan/atau perguruan tinggi swasta; dan/atau
e.unit organisasi lainnya di luar Kementerian.