DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2021

Nomor: 29
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pengangkatan Guru pada Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Bidang Pendidikan atau Jabatan Fungsional Lain di Bidang Pendidikan dan Pengangkatan Kembali pada Jabatan Fungsional Guru; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekonologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGANGKATAN GURU PADA JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI BIDANG PENDIDIKAN ATAU JABATAN FUNGSIONAL LAIN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI PADA JABATAN FUNGSIONAL GURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
3.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
4.Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5.Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
6.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembina manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
11.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

PENGANGKATAN PADA JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI BIDANG PENDIDIKAN ATAU JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA DI BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 2

(1)Guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dapat diangkat pada:
1. a.JPT;
2. b.Jabatan Administrasi; atau
3. c.JF lain, yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah.
(2)Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.Jabatan Administrator; atau
2. b.Jabatan Pengawas.

Pasal 3

(1)JPT yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berada pada:
1. a.lingkungan Kementerian atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; atau
2. b.instansi pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.
(2)Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b berada pada:
1. a.lingkungan Kementerian atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; atau
2. b.instansi pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.
(3)JF lain yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan rumpun JF keahlian yang memiliki kesesuaian kompetensi, tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

Pasal 4

(1)Pengangkatan Guru pada JPT, Jabatan Administrasi, atau JF lain yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dengan ketentuan:
1. a.menduduki JF Guru paling singkat 8 (delapan) tahun; dan
2. b.kebutuhan Guru di satuan pendidikan telah terpenuhi.
(2)Kebutuhan Guru di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB yang didasarkan pada formasi Guru pada satuan pendidikan yang dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Formasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan Menteri.
(4)Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan kepada direktur jenderal yang membidangi urusan Guru.

Pasal 5

Mekanisme pengangkatan Guru pada JPT, Jabatan Administrasi, atau JF lain yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Guru yang telah diangkat pada JPT, Jabatan Administrasi, atau JF lain yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah tidak dapat merangkap sebagai Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
(2)Guru yang telah diangkat pada JPT, Jabatan Administrasi, atau JF lain yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari JF Guru oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGANGKATAN KEMBALI PADA JABATAN FUNGSIONAL GURU

Pasal 7

(1)JPT, Jabatan Administrasi, atau JF lain yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah yang berasal dari JF Guru dapat diangkat kembali menjadi JF Guru.
(2)Pengangkatan kembali dalam JF Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan kembali pada JF.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 994 Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekonologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGANGKATAN GURU PADA JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI BIDANG PENDIDIKAN ATAU JABATAN FUNGSIONAL LAIN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI PADA JABATAN FUNGSIONAL GURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
3.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
4.Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5.Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
6.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembina manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
11.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

PENGANGKATAN PADA JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI BIDANG PENDIDIKAN ATAU JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA DI BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 2

(1)Guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dapat diangkat pada:
1. a.JPT;
2. b.Jabatan Administrasi; atau
3. c.JF lain, yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah.
(2)Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.Jabatan Administrator; atau
2. b.Jabatan Pengawas.

Pasal 3

(1)JPT yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berada pada:
1. a.lingkungan Kementerian atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; atau
2. b.instansi pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.
(2)Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b berada pada:
1. a.lingkungan Kementerian atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; atau
2. b.instansi pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.
(3)JF lain yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan rumpun JF keahlian yang memiliki kesesuaian kompetensi, tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

Pasal 4

(1)Pengangkatan Guru pada JPT, Jabatan Administrasi, atau JF lain yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dengan ketentuan:
1. a.menduduki JF Guru paling singkat 8 (delapan) tahun; dan
2. b.kebutuhan Guru di satuan pendidikan telah terpenuhi.
(2)Kebutuhan Guru di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB yang didasarkan pada formasi Guru pada satuan pendidikan yang dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Formasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan Menteri.
(4)Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan kepada direktur jenderal yang membidangi urusan Guru.

Pasal 5

Mekanisme pengangkatan Guru pada JPT, Jabatan Administrasi, atau JF lain yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Guru yang telah diangkat pada JPT, Jabatan Administrasi, atau JF lain yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah tidak dapat merangkap sebagai Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
(2)Guru yang telah diangkat pada JPT, Jabatan Administrasi, atau JF lain yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari JF Guru oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGANGKATAN KEMBALI PADA JABATAN FUNGSIONAL GURU

Pasal 7

(1)JPT, Jabatan Administrasi, atau JF lain yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah yang berasal dari JF Guru dapat diangkat kembali menjadi JF Guru.
(2)Pengangkatan kembali dalam JF Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan kembali pada JF.