DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2024

Nomor: 29
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan Fakultas Kedokteran pada Universitas Maritim Raja Ali Haji telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa ketentuan mengenai fakultas pada organisasi dan tata kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 18); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 18), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman;
2. b.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3. c.Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan;
4. d.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim;
5. e.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; dan
6. f.Fakultas Kedokteran.
(2)Susunan organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e, terdiri atas:
1. a.dekan dan wakil dekan;
2. b.senat fakultas;
3. c.jurusan;
4. d.laboratorium/bengkel/studio;
5. e.Bagian Umum; dan
6. f.kelompok jabatan fungsional.
(3)Susunan organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
1. a.dekan dan wakil dekan;
2. b.senat fakultas;
3. c.jurusan;
4. d.laboratorium/bengkel/studio;
5. e.Subbagian Umum; dan
6. f.Kelompok jabatan fungsional.
  1. 2.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi.
(2)Pembentukan jurusan ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan dari direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan tinggi.
(3)Dalam hal Rektor melakukan penutupan jurusan harus melaporkan kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan tinggi.

3.Diantara Pasal 28 dan Pasal 29, disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 28A dan Pasal 28B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

(1)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan fakultas
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada dekan.
(3)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh wakil dekan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28B

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A mempunyai tugas melakukan layanan teknis dan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat, dan pelaporan di lingkungan fakultas.

4.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Biro Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, keprotokolan dan umum.

5.Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Biro Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan keuangan;
b.pelaksanaan urusan kepegawaian;
c.pelaksanaan urusan ketatausahaan;
d.pelaksanaan urusan keprotokolan;
e.pelaksanaan urusan kearsipan;
f.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
g.pelaksanaan urusan hukum;
h.pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan; dan
i.pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.
1. 6.Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Ketentuan mengenai struktur UMRAH sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

7.Setelah huruf g pada Pasal 83, ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, direktur, wakil direktur, kepala biro, kepala bagian, kepala subbagian, kepala lembaga, dan kepala unit penunjang akademik di lingkungan UMRAH bertanggung jawab:

a.memimpin dan mengoordinasikan bawahan;
b.memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
c.menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik;
d.menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UMRAH;
e.menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan UMRAH;
f.menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel;
g.menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kinerja secara akuntabel, terintegrasi, dan tepat waktu; dan
h.memberikan layanan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan.
1. 8.Diantara Pasal 87 dan Pasal 88, disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 87A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2024 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Œ NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж Telah diperiksa dan disetujui oleh: Karo Hukum tgl Karo Ortala tgl Dirjen Dikti tgl Sesjen tgl LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…