DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); https://jdih.kemdikbud.go.id/
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); https://jdih.kemdikbud.go.id/
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
10.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

SASARAN KEGIATAN A. Sasaran kegiatan DAK Fisik Subbidang SMK yaitu Revitalisasi SMK melalui pembangunan dan pengembangan sarana prasarana SMK untuk mendukung sektor prioritas nasional.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2.Dana Alokasi Fisik Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3.Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang memuat data satuan pendidikan, https://jdih.kemdikbud.go.id/ peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
4.Satuan Pendidikan adalah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui https://jdih.kemdikbud.go.id/ sama/setara SMP atau MTs.
10.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
11.Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan terintegrasi atau dalam bentuk SDLB, SMPLB, atau SMALB.
12.Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
13.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
14.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15.Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
16.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. https://jdih.kemdikbud.go.id/

Pasal 2

Petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan merupakan pedoman operasional bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan.

Pasal 3

DAK Fisik Bidang Pendidikan dilaksanakan dengan prinsip:

a.efektif yaitu terlaksananya kegiatan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi, standar dan kriteria bangunan yang telah ditetapkan;
b.efisien yaitu pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan dana dan sumber daya yang tersedia;
c.transparan yaitu pelaksanaan harus dilakukan secara terbuka dan mengakomodasi aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah;
d.akuntabel yaitu pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis;
e.kepatuhan yaitu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.kearifan yaitu pelaksanaan menerapkan ciri khas daerah pada arsitektur bangunan dan diperkenankan melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan sesuai dengan kearifan lokal;
g.kesamaan kesempatan yaitu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan yang memperhatikan hak- hak semua siswa atau warga sekolah termasuk kemudahan akses bagi penyandang disabilitas; dan
h.keamanan dan kenyamanan yaitu pelaksanaan harus menjamin keselamatan dan kenyamanan warga sekolah dalam pembangunannya. https://jdih.kemdikbud.go.id/

BAB II

MENU KEGIATAN Menu kegiatan DAK Fisik Subbidang SMK yaitu Revitalisasi SMK melalui pembangunan dan pengembangan sarana prasarana bagi SMK dengan rincian menu kegiatan sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan yaitu Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai standar nasional pendidikan.
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
1. a.TK;
2. b.SD;
3. c.SMP;
4. d.SKB;
5. e.PKBM;
6. f.SMA;
7. g.SMK; dan
8. h.SLB.

Pasal 5

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.masih beroperasi;
b.memiliki peserta didik paling sedikit: 1) 24 (dua puluh empat) untuk TK kecuali TK pada daerah afirmasi; 2) 60 (enam puluh) untuk SD, SMP, SMA dan SMK kecuali SD, SMP, SMA dan SMK pada daerah afirmasi; dan 3) 40 (empat puluh) untuk SKB dan PKBM.
c.memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
d.mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e.menerima bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional pendidikan;
f.memiliki akreditasi paling rendah: https://jdih.kemdikbud.go.id/ 1) B untuk TK yang diselenggarakan oleh masyarakat dan 2) A untuk PKBM;
g.tidak menerima bantuan untuk prasarana dan sarana yang sama yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama;
h.diusulkan melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) DAK Fisik;
i.memiliki bangunan yang berada di atas tanah yang tidak dalam sengketa;
j.memiliki bangunan yang berada di atas tanah dengan hak atas tanahnya: 1) atas nama pemerintah daerah/unit pelaksana teknis daerah untuk satuan pendidikan negeri; 2) atas nama yayasan atau badan hukum yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; atau 3) khusus untuk Provinsi Papua/ Papua Barat hak atas tanah dapat berbentuk lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pejabat yang berwenang.
k.belum memiliki sarana dan/atau prasarana yang memenuhi standar sarana dan/atau prasarana belajar sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
l.sudah dilakukan verifikasi penilaian kondisi bangunan oleh Dinas bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau nama lain dinas yang memiliki fungsi keciptakaryaan untuk satuan pendidikan yang diusulkan untuk program rehabilitasi. https://jdih.kemdikbud.go.id/

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PRASARANA PENDIDIKAN A. Pelaksanaan Rehabilitasi Bangunan Rehabilitasi bangunan dilakukan berdasarkan kategori tingkat kerusakan sebagai berikut.

Pasal 6

(1)DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri atas DAK Fisik subbidang:
1. a.PAUD;
2. b.SD;
3. c.SMP;
4. d.SKB;
5. e.SMA;
6. f.SMK; dan
7. g.SLB.
(2)Subbidang DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menu kegiatan revitalisasi masing-masing Satuan Pendidikan dengan rincian:
1. a.rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang;
2. b.pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang; dan
3. c.pengadaan sarana pembelajaran.

Pasal 7

(1)Rincian menu kegiatan revitalisasi subbidang DAK fisik bidang pendidikan masing-masing Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Selain rincian menu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rincian menu kegiatan masing-masing subbidang meliputi:
1. a.kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung;
2. b.pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif; dan https://jdih.kemdikbud.go.id/
3. c.pengadaan peralatan teknologi, informasi, dan komunikasi, dan media pendidikan.
(3)Rincian menu kegiatan masing-masing subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN SARANA PENDIDIKAN A. Peralatan Praktik Utama SMK Spesifikasi peralatan praktik utama SMK diharapkan memenuhi kebutuhan kurikulum dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik Bidang Pendidikan sesuai dengan penetapan target keluaran, rincian, dan lokasi kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik Bidang Pendidikan yang telah disetujui Kementerian.
(2)DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas melalui mekanisme pengadaan barang/jasa dengan cara:
1. a.swakelola; dan/atau
2. b.penyedia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
(3)Dalam hal DAK Fisik Bidang Pendidikan dilakukan oleh Dinas melalui mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melibatkan Satuan Pendidikan, maka pelaksanaan swakelola harus mendapat persetujuan kepala Satuan Pendidikan.
(4)Pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. https://jdih.kemdikbud.go.id/

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan pada setiap subbidang untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk tahun berkenaan.
(2)Kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual yaitu biaya untuk kegiatan peningkatan prasarana yang dilakukan oleh jasa konsultansi konstruksi;
2. b.biaya tender yaitu biaya yang digunakan untuk kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa mulai dari identifikasi kebutuhan, pemilihan penyedia, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
3. c.jasa pendamping/fasilitator non aparatur sipil negara yaitu biaya personil yang berstatus bukan aparatur sipil negara yang membantu Dinas dalam rangka mendampingi/memfasilitasi penyelenggara swakelola;
4. d.jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual yaitu biaya yang digunakan untuk jasa konsultan pengawas yang bertugas melakukan pengawasan selama proses kegiatan berlangsung;
5. e.penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah yaitu biaya dalam penyelenggaraan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Dinas dalam rangka pra perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi; dan/atau
6. f.perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan yaitu biaya perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan wilayah kewenangannya. https://jdih.kemdikbud.go.id/

BAB V

JENIS, RASIO DAN DESKRIPSI RUANG PRAKTIK SISWA DAN PERALATAN PRAKTIK UTAMA BERDASARKAN KOMPETENSI KEAHLIAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggungjawab dalam pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan.
(2)Tugas dan tanggung jawab pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.persiapan teknis;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pelaporan; dan
4. d.pemantauan dan evaluasi.
(3)Tugas dan tanggung jawab pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYAMPAIAN PELAPORAN

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah harus menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan kepada Menteri setiap triwulan.
(2)Laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan meliputi:
1. a.realisasi penyerapan dana;
2. b.capaian keluaran (output) kegiatan; dan
3. c.kendala dan permasalahan pelaksanaan kegiatan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); https://jdih.kemdikbud.go.id/
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); https://jdih.kemdikbud.go.id/
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
10.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

SASARAN KEGIATAN A. Sasaran kegiatan DAK Fisik Subbidang SMK yaitu Revitalisasi SMK melalui pembangunan dan pengembangan sarana prasarana SMK untuk mendukung sektor prioritas nasional.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2.Dana Alokasi Fisik Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3.Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang memuat data satuan pendidikan, https://jdih.kemdikbud.go.id/ peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
4.Satuan Pendidikan adalah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui https://jdih.kemdikbud.go.id/ sama/setara SMP atau MTs.
10.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
11.Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan terintegrasi atau dalam bentuk SDLB, SMPLB, atau SMALB.
12.Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
13.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
14.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15.Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
16.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. https://jdih.kemdikbud.go.id/

Pasal 2

Petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan merupakan pedoman operasional bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan.

Pasal 3

DAK Fisik Bidang Pendidikan dilaksanakan dengan prinsip:

a.efektif yaitu terlaksananya kegiatan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi, standar dan kriteria bangunan yang telah ditetapkan;
b.efisien yaitu pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan dana dan sumber daya yang tersedia;
c.transparan yaitu pelaksanaan harus dilakukan secara terbuka dan mengakomodasi aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah;
d.akuntabel yaitu pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis;
e.kepatuhan yaitu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.kearifan yaitu pelaksanaan menerapkan ciri khas daerah pada arsitektur bangunan dan diperkenankan melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan sesuai dengan kearifan lokal;
g.kesamaan kesempatan yaitu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan yang memperhatikan hak- hak semua siswa atau warga sekolah termasuk kemudahan akses bagi penyandang disabilitas; dan
h.keamanan dan kenyamanan yaitu pelaksanaan harus menjamin keselamatan dan kenyamanan warga sekolah dalam pembangunannya. https://jdih.kemdikbud.go.id/

BAB II

MENU KEGIATAN Menu kegiatan DAK Fisik Subbidang SMK yaitu Revitalisasi SMK melalui pembangunan dan pengembangan sarana prasarana bagi SMK dengan rincian menu kegiatan sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan yaitu Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai standar nasional pendidikan.
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
1. a.TK;
2. b.SD;
3. c.SMP;
4. d.SKB;
5. e.PKBM;
6. f.SMA;
7. g.SMK; dan
8. h.SLB.

Pasal 5

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.masih beroperasi;
b.memiliki peserta didik paling sedikit: 1) 24 (dua puluh empat) untuk TK kecuali TK pada daerah afirmasi; 2) 60 (enam puluh) untuk SD, SMP, SMA dan SMK kecuali SD, SMP, SMA dan SMK pada daerah afirmasi; dan 3) 40 (empat puluh) untuk SKB dan PKBM.
c.memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
d.mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e.menerima bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional pendidikan;
f.memiliki akreditasi paling rendah: https://jdih.kemdikbud.go.id/ 1) B untuk TK yang diselenggarakan oleh masyarakat dan 2) A untuk PKBM;
g.tidak menerima bantuan untuk prasarana dan sarana yang sama yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama;
h.diusulkan melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) DAK Fisik;
i.memiliki bangunan yang berada di atas tanah yang tidak dalam sengketa;
j.memiliki bangunan yang berada di atas tanah dengan hak atas tanahnya: 1) atas nama pemerintah daerah/unit pelaksana teknis daerah untuk satuan pendidikan negeri; 2) atas nama yayasan atau badan hukum yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; atau 3) khusus untuk Provinsi Papua/ Papua Barat hak atas tanah dapat berbentuk lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pejabat yang berwenang.
k.belum memiliki sarana dan/atau prasarana yang memenuhi standar sarana dan/atau prasarana belajar sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
l.sudah dilakukan verifikasi penilaian kondisi bangunan oleh Dinas bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau nama lain dinas yang memiliki fungsi keciptakaryaan untuk satuan pendidikan yang diusulkan untuk program rehabilitasi. https://jdih.kemdikbud.go.id/

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PRASARANA PENDIDIKAN A. Pelaksanaan Rehabilitasi Bangunan Rehabilitasi bangunan dilakukan berdasarkan kategori tingkat kerusakan sebagai berikut.

Pasal 6

(1)DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri atas DAK Fisik subbidang:
1. a.PAUD;
2. b.SD;
3. c.SMP;
4. d.SKB;
5. e.SMA;
6. f.SMK; dan
7. g.SLB.
(2)Subbidang DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menu kegiatan revitalisasi masing-masing Satuan Pendidikan dengan rincian:
1. a.rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang;
2. b.pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang; dan
3. c.pengadaan sarana pembelajaran.

Pasal 7

(1)Rincian menu kegiatan revitalisasi subbidang DAK fisik bidang pendidikan masing-masing Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Selain rincian menu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rincian menu kegiatan masing-masing subbidang meliputi:
1. a.kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung;
2. b.pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif; dan https://jdih.kemdikbud.go.id/
3. c.pengadaan peralatan teknologi, informasi, dan komunikasi, dan media pendidikan.
(3)Rincian menu kegiatan masing-masing subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN SARANA PENDIDIKAN A. Peralatan Praktik Utama SMK Spesifikasi peralatan praktik utama SMK diharapkan memenuhi kebutuhan kurikulum dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik Bidang Pendidikan sesuai dengan penetapan target keluaran, rincian, dan lokasi kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik Bidang Pendidikan yang telah disetujui Kementerian.
(2)DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas melalui mekanisme pengadaan barang/jasa dengan cara:
1. a.swakelola; dan/atau
2. b.penyedia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
(3)Dalam hal DAK Fisik Bidang Pendidikan dilakukan oleh Dinas melalui mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melibatkan Satuan Pendidikan, maka pelaksanaan swakelola harus mendapat persetujuan kepala Satuan Pendidikan.
(4)Pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. https://jdih.kemdikbud.go.id/

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan pada setiap subbidang untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk tahun berkenaan.
(2)Kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual yaitu biaya untuk kegiatan peningkatan prasarana yang dilakukan oleh jasa konsultansi konstruksi;
2. b.biaya tender yaitu biaya yang digunakan untuk kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa mulai dari identifikasi kebutuhan, pemilihan penyedia, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
3. c.jasa pendamping/fasilitator non aparatur sipil negara yaitu biaya personil yang berstatus bukan aparatur sipil negara yang membantu Dinas dalam rangka mendampingi/memfasilitasi penyelenggara swakelola;
4. d.jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual yaitu biaya yang digunakan untuk jasa konsultan pengawas yang bertugas melakukan pengawasan selama proses kegiatan berlangsung;
5. e.penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah yaitu biaya dalam penyelenggaraan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Dinas dalam rangka pra perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi; dan/atau
6. f.perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan yaitu biaya perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan wilayah kewenangannya. https://jdih.kemdikbud.go.id/

BAB V

JENIS, RASIO DAN DESKRIPSI RUANG PRAKTIK SISWA DAN PERALATAN PRAKTIK UTAMA BERDASARKAN KOMPETENSI KEAHLIAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggungjawab dalam pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan.
(2)Tugas dan tanggung jawab pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.persiapan teknis;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pelaporan; dan
4. d.pemantauan dan evaluasi.
(3)Tugas dan tanggung jawab pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYAMPAIAN PELAPORAN

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah harus menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan kepada Menteri setiap triwulan.
(2)Laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan meliputi:
1. a.realisasi penyerapan dana;
2. b.capaian keluaran (output) kegiatan; dan
3. c.kendala dan permasalahan pelaksanaan kegiatan.