DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021

Nomor: 30
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Agustus 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;
c.bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi; jdih.kemdikbud.go.id
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); jdih.kemdikbud.go.id
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
11.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI. jdih.kemdikbud.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
2.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3.Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
4.Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
5.Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
6.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
7.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
8.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
9.Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus. jdih.kemdikbud.go.id
10.Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.
11.Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12.Korban adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.
13.Terlapor adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
14.Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
15.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

a.sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan
b.untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:

a.kepentingan terbaik bagi Korban;
b.keadilan dan kesetaraan gender;
c.kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
d.akuntabilitas;
e.independen;
f.kehati-hatian;
g.konsisten; dan
h.jaminan ketidakberulangan.

Pasal 4

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

a.Mahasiswa;
b.Pendidik;
c.Tenaga Kependidikan;
d.Warga Kampus; dan
e.masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

Pasal 5

(1)Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
2. b.memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban; jdih.kemdikbud.go.id
3. c.menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
4. d.menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
5. e.mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
6. f.mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
7. g.mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
8. h.menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
9. i.mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
10. j.membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
11. k.memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
12. l.menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
13. m.membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
14. n.memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
15. o.mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual; jdih.kemdikbud.go.id
16. p.melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
17. q.melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
18. r.memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
19. s.memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
20. t.membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
21. u.melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.
(3)Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:
1. a.memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
3. c.mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
4. d.mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
5. e.memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
6. f.mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
7. g.mengalami kondisi terguncang.

BAB II

PENCEGAHAN

Pasal 6

(1)Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui:
1. a.pembelajaran; jdih.kemdikbud.go.id
2. b.penguatan tata kelola; dan
3. c.penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.
(2)Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.
(3)Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
1. a.merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
2. b.membentuk Satuan Tugas;
3. c.menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
4. d.membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
5. e.menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
6. f.melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
7. g.melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
8. h.memasang tanda informasi yang berisi:
  1. 1.pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
  2. 2.peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
9. i.menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan jdih.kemdikbud.go.id
10. j.melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
(4)Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:
1. a.pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
2. b.organisasi kemahasiswaan; dan/atau
3. c.jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 7

(1)Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:
1. a.membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:
  1. 1.di luar area kampus;
  2. 2.di luar jam operasional kampus; dan/atau
  3. 3.untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan
2. b.berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
(2)Dalam hal Pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan. jdih.kemdikbud.go.id
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan
2. b.permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Pasal 8

(1)Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa meliputi:
1. a.membatasi pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu:
  1. 1.di luar area kampus;
  2. 2.di luar jam operasional kampus; dan/atau
  3. 3.untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan
2. b.berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.Mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan; dan
2. b.permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat

(2)ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.

BAB III

PENANGANAN

Pasal 10

Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui:

a.pendampingan;
b.pelindungan;
c.pengenaan sanksi administratif; dan
d.pemulihan Korban.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;
c.bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi; jdih.kemdikbud.go.id
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); jdih.kemdikbud.go.id
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
11.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI. jdih.kemdikbud.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
2.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3.Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
4.Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
5.Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
6.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
7.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
8.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
9.Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus. jdih.kemdikbud.go.id
10.Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.
11.Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12.Korban adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.
13.Terlapor adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
14.Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
15.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

a.sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan
b.untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:

a.kepentingan terbaik bagi Korban;
b.keadilan dan kesetaraan gender;
c.kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
d.akuntabilitas;
e.independen;
f.kehati-hatian;
g.konsisten; dan
h.jaminan ketidakberulangan.

Pasal 4

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

a.Mahasiswa;
b.Pendidik;
c.Tenaga Kependidikan;
d.Warga Kampus; dan
e.masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

Pasal 5

(1)Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
2. b.memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban; jdih.kemdikbud.go.id
3. c.menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
4. d.menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
5. e.mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
6. f.mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
7. g.mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
8. h.menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
9. i.mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
10. j.membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
11. k.memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
12. l.menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
13. m.membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
14. n.memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
15. o.mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual; jdih.kemdikbud.go.id
16. p.melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
17. q.melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
18. r.memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
19. s.memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
20. t.membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
21. u.melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.
(3)Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:
1. a.memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
3. c.mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
4. d.mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
5. e.memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
6. f.mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
7. g.mengalami kondisi terguncang.

BAB II

PENCEGAHAN

Pasal 6

(1)Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui:
1. a.pembelajaran; jdih.kemdikbud.go.id
2. b.penguatan tata kelola; dan
3. c.penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.
(2)Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.
(3)Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
1. a.merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
2. b.membentuk Satuan Tugas;
3. c.menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
4. d.membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
5. e.menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
6. f.melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
7. g.melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
8. h.memasang tanda informasi yang berisi:
  1. 1.pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
  2. 2.peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
9. i.menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan jdih.kemdikbud.go.id
10. j.melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
(4)Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:
1. a.pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
2. b.organisasi kemahasiswaan; dan/atau
3. c.jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 7

(1)Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:
1. a.membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:
  1. 1.di luar area kampus;
  2. 2.di luar jam operasional kampus; dan/atau
  3. 3.untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan
2. b.berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
(2)Dalam hal Pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan. jdih.kemdikbud.go.id
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan
2. b.permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Pasal 8

(1)Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa meliputi:
1. a.membatasi pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu:
  1. 1.di luar area kampus;
  2. 2.di luar jam operasional kampus; dan/atau
  3. 3.untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan
2. b.berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.Mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan; dan
2. b.permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat

(2)ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.

BAB III

PENANGANAN

Pasal 10

Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui:

a.pendampingan;
b.pelindungan;
c.pengenaan sanksi administratif; dan
d.pemulihan Korban.