DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2022

Nomor: 30
Tahun: 2022
Ditetapkan: 15 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaprada; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); jdih.kemdikbud.go.id
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Widyaprada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 188);
5.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Widyaprada adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan.
3.Pejabat Fungsional Widyaprada yang selanjutnya disebut Widyaprada adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pemetaan mutu pendidikan, pendampingan satuan jdih.kemdikbud.go.id pendidikan, pembimbingan satuan pendidikan, supervisi pendidikan, dan/atau pengembangan model penjaminan mutu pendidikan.
4.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Uji Kompetensi adalah proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja bagi calon Widyaprada atau Widyaprada yang akan mengikuti kenaikan jenjang jabatan.
6.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaprada yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
7.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai acuan teknis:

a.penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaprada; dan
b.pengukuran capaian kompetensi calon Widyaprada dan Widyaprada yang akan mengikuti kenaikan jenjang jabatan. jdih.kemdikbud.go.id

BAB II

MATERI, PESERTA, DAN METODE UJI KOMPETENSI

Pasal 3

(1)Materi Uji Kompetensi disusun dengan mengacu pada standar kompetensi Jabatan Fungsional Widyaprada meliputi:
1. a.kompetensi teknis;
2. b.kompetensi manajerial; dan
3. c.kompetensi sosial kultural.
(2)Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun berdasarkan jenjang Jabatan Fungsional Widyaprada.
(3)Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar kompetensi Jabatan Fungsional Widyaprada.

Pasal 4

Peserta Uji Kompetensi terdiri atas:

a.PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaprada melalui perpindahan dari jabatan lain;
b.PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaprada melalui promosi; dan
c.Widyaprada yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 5

(1)Peserta Uji Kompetensi bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaprada melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berijazah paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma empat (D-IV) di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
5. e.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penjaminan mutu pendidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
6. f.tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan
7. g.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai “Baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2)Peserta Uji Kompetensi bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaprada melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian;
2. b.PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Widyaprada atau Widyaprada yang akan menduduki jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi berdasarkan kriteria untuk diangkat melalui promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; jdih.kemdikbud.go.id
3. c.Penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai “Baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang; dan
4. d.tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju.
(3)Persyaratan peserta Uji Kompetensi bagi Widyaprada yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.memenuhi angka kredit minimal sesuai kebutuhan kenaikan jenjang jabatan;
5. e.tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju;
6. f.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai “Baik” dalam (dua) tahun terakhir.

Pasal 6

(1)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen berupa:
1. a.surat keputusan kenaikan pangkat dan surat keputusan jabatan terakhir;
2. b.surat pernyataan pimpinan yang menyatakan calon peserta memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.ijazah terakhir yang telah mendapat persetujuan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara; jdih.kemdikbud.go.id
4. d.surat keterangan pimpinan yang menyatakan calon peserta memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penjaminan mutu pendidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
5. e.surat pernyataan pimpinan unit kerja yang dituju mengenai ketersediaan lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan
6. f.penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen berupa:
1. a.surat pengusulan oleh pejabat pembina kepegawaian;
2. b.surat keterangan pimpinan yang menyatakan calon peserta belum menduduki Jabatan Fungsional Widyaprada atau Widyaprada yang akan menduduki jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi;
3. c.surat pernyataan pimpinan unit kerja yang dituju mengenai ketersediaan lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan
4. d.penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus dilengkapi dengan dokumen berupa:
1. a.surat keputusan kenaikan pangkat dan surat keputusan jabatan terakhir;
2. b.surat pernyataan pimpinan yang menyatakan calon peserta memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.Penetapan Angka Kredit (PAK);
4. d.surat pernyataan pimpinan unit kerja yang dituju mengenai ketersediaan lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan
5. e.penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 7

(1)Uji Kompetensi menggunakan metode:
1. a.tes tertulis;
2. b.portofolio; dan/atau
3. c.wawancara.
(2)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Pasal 8

(1)Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaprada diselenggarakan oleh Instansi Pembina.
(2)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagai pengguna Jabatan Fungsional Widyaprada setelah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi Widyaprada Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian. jdih.kemdikbud.go.id
(2)Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi Widyaprada Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah dikoordinasikan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian.
(3)Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi Widyaprada Ahli Muda dan Widyaprada Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah, atau membidangi penjaminan mutu pendidikan pada Instansi Pemerintah.

Pasal 10

(1)Penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berwenang:
1. a.membentuk dan menetapkan tim Uji Kompetensi;
2. b.menetapkan jadwal Uji Kompetensi;
3. c.menetapkan hasil Uji Kompetensi; dan
4. d.mengumumkan hasil Uji Kompetensi.
(2)Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:
1. a.unit kerja yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Widyaprada;
2. b.biro yang membidangi sumber daya manusia; dan
3. c.Widyaprada.
(3)Unsur biro yang membidangi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat melibatkan jabatan fungsional asesor sumber daya manusia aparatur.

Pasal 11

Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bertugas: jdih.kemdikbud.go.id

a.menyusun materi Uji Kompetensi;
b.menetapkan metode Uji Kompetensi;
c.memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi;
d.melaksanakan Uji Kompetensi; dan
e.mengolah hasil Uji Kompetensi.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); jdih.kemdikbud.go.id
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Widyaprada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 188);
5.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Widyaprada adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan.
3.Pejabat Fungsional Widyaprada yang selanjutnya disebut Widyaprada adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pemetaan mutu pendidikan, pendampingan satuan jdih.kemdikbud.go.id pendidikan, pembimbingan satuan pendidikan, supervisi pendidikan, dan/atau pengembangan model penjaminan mutu pendidikan.
4.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Uji Kompetensi adalah proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja bagi calon Widyaprada atau Widyaprada yang akan mengikuti kenaikan jenjang jabatan.
6.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaprada yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
7.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai acuan teknis:

a.penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaprada; dan
b.pengukuran capaian kompetensi calon Widyaprada dan Widyaprada yang akan mengikuti kenaikan jenjang jabatan. jdih.kemdikbud.go.id

BAB II

MATERI, PESERTA, DAN METODE UJI KOMPETENSI

Pasal 3

(1)Materi Uji Kompetensi disusun dengan mengacu pada standar kompetensi Jabatan Fungsional Widyaprada meliputi:
1. a.kompetensi teknis;
2. b.kompetensi manajerial; dan
3. c.kompetensi sosial kultural.
(2)Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun berdasarkan jenjang Jabatan Fungsional Widyaprada.
(3)Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar kompetensi Jabatan Fungsional Widyaprada.

Pasal 4

Peserta Uji Kompetensi terdiri atas:

a.PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaprada melalui perpindahan dari jabatan lain;
b.PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaprada melalui promosi; dan
c.Widyaprada yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 5

(1)Peserta Uji Kompetensi bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaprada melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berijazah paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma empat (D-IV) di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
5. e.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penjaminan mutu pendidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
6. f.tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan
7. g.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai “Baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2)Peserta Uji Kompetensi bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaprada melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian;
2. b.PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Widyaprada atau Widyaprada yang akan menduduki jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi berdasarkan kriteria untuk diangkat melalui promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; jdih.kemdikbud.go.id
3. c.Penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai “Baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang; dan
4. d.tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju.
(3)Persyaratan peserta Uji Kompetensi bagi Widyaprada yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.memenuhi angka kredit minimal sesuai kebutuhan kenaikan jenjang jabatan;
5. e.tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju;
6. f.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai “Baik” dalam (dua) tahun terakhir.

Pasal 6

(1)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen berupa:
1. a.surat keputusan kenaikan pangkat dan surat keputusan jabatan terakhir;
2. b.surat pernyataan pimpinan yang menyatakan calon peserta memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.ijazah terakhir yang telah mendapat persetujuan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara; jdih.kemdikbud.go.id
4. d.surat keterangan pimpinan yang menyatakan calon peserta memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penjaminan mutu pendidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
5. e.surat pernyataan pimpinan unit kerja yang dituju mengenai ketersediaan lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan
6. f.penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen berupa:
1. a.surat pengusulan oleh pejabat pembina kepegawaian;
2. b.surat keterangan pimpinan yang menyatakan calon peserta belum menduduki Jabatan Fungsional Widyaprada atau Widyaprada yang akan menduduki jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi;
3. c.surat pernyataan pimpinan unit kerja yang dituju mengenai ketersediaan lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan
4. d.penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus dilengkapi dengan dokumen berupa:
1. a.surat keputusan kenaikan pangkat dan surat keputusan jabatan terakhir;
2. b.surat pernyataan pimpinan yang menyatakan calon peserta memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.Penetapan Angka Kredit (PAK);
4. d.surat pernyataan pimpinan unit kerja yang dituju mengenai ketersediaan lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan
5. e.penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 7

(1)Uji Kompetensi menggunakan metode:
1. a.tes tertulis;
2. b.portofolio; dan/atau
3. c.wawancara.
(2)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Pasal 8

(1)Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaprada diselenggarakan oleh Instansi Pembina.
(2)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagai pengguna Jabatan Fungsional Widyaprada setelah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi Widyaprada Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian. jdih.kemdikbud.go.id
(2)Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi Widyaprada Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah dikoordinasikan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian.
(3)Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi Widyaprada Ahli Muda dan Widyaprada Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah, atau membidangi penjaminan mutu pendidikan pada Instansi Pemerintah.

Pasal 10

(1)Penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berwenang:
1. a.membentuk dan menetapkan tim Uji Kompetensi;
2. b.menetapkan jadwal Uji Kompetensi;
3. c.menetapkan hasil Uji Kompetensi; dan
4. d.mengumumkan hasil Uji Kompetensi.
(2)Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:
1. a.unit kerja yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Widyaprada;
2. b.biro yang membidangi sumber daya manusia; dan
3. c.Widyaprada.
(3)Unsur biro yang membidangi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat melibatkan jabatan fungsional asesor sumber daya manusia aparatur.

Pasal 11

Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bertugas: jdih.kemdikbud.go.id

a.menyusun materi Uji Kompetensi;
b.menetapkan metode Uji Kompetensi;
c.memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi;
d.melaksanakan Uji Kompetensi; dan
e.mengolah hasil Uji Kompetensi.