DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021

Nomor: 32
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi belum memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; jdih.kemdikbud.go.id

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156)
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENAMAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. jdih.kemdikbud.go.id
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

(1)Penamaan Program Studi merupakan proses pemberian nama Program Studi berdasarkan capaian pembelajaran lulusan.
(2)Penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diakui oleh masyarakat ilmiah yang relevan dan asosiasi atau organisasi profesi yang kredibel.

Pasal 3

(1)Penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:
1. a.pengajuan usul;
2. b.pengkajian usulan; dan
3. c.penetapan.
(2)Tahapan penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem yang dikelola oleh direktorat jenderal yang membidangi pendidikan tinggi.

Pasal 4

(1)Pengajuan usul penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
1. a.pemimpin Perguruan Tinggi; atau
2. b.pimpinan kementerian atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian bagi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.
(2)Pengajuan usul penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.penambahan nama Program Studi; dan/atau
2. b.perubahan nama Program Studi. jdih.kemdikbud.go.id
(3)Penambahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nama yang mengikuti:
1. a.kebutuhan dunia kerja; dan/atau
2. b.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4)Perubahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka penyesuaian nama dengan capaian pembelajaran lulusan Program Studi.

Pasal 5

(1)Pengkajian usulan nama Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.verifikasi dokumen; dan
2. b.evaluasi dokumen capaian pembelajaran.
(2)Pengkajian usulan nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangan.
(3)Dalam hal hasil pengkajian usulan nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, diumumkan melalui laman resmi Kementerian.
(4)Dalam hal hasil pengkajian usulan nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, diinformasikan kepada pengusul.

Pasal 6

Penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan kaidah Bahasa Indonesia dan dilengkapi dengan istilah Bahasa Inggris.

Pasal 7

Penetapan nama Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangan.

Pasal 8

Pedoman penamaan Program Studi ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangan. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 9

(1)Perguruan Tinggi menyesuaikan nama Program Studi dengan penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Penyesuaian nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status peringkat akreditasi Program Studi.

Pasal 10

Dalam penamaan Program Studi, Perguruan Tinggi dapat menggunakan nama Program Studi yang memiliki kekhasan Indonesia dan langka.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…