DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2021

Nomor: 34
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pengisian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; jdih.kemdikbud.go.id

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGISIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI. jdih.kemdikbud.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
5.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6.Biro adalah biro yang membidangi sumber daya manusia.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 2

Pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada Kementerian dilaksanakan dengan prinsip:

a.kompetitif, yaitu semua peserta seleksi bersaing secara sehat dan ditentukan berdasarkan hasil akhir seleksi;
b.adil, yaitu proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih;
c.objektif, yaitu dalam proses pendaftaran, seleksi, dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi sesuai keadaan yang sesungguhnya;
d.transparan, yaitu proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi, serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;
e.bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu seluruh proses seleksi harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
f.tidak dipungut biaya, yaitu peserta seleksi tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi.

BAB II

PERSYARATAN PENGISIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 3

Pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada Kementerian dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional oleh PNS selain PNS Kementerian.

Pasal 4

(1)Pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional harus memenuhi persyaratan:
1. a.berstatus PNS pada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan pemerintah daerah; jdih.kemdikbud.go.id
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pimpinan unit kerja instansi asal untuk mengikuti pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Kementerian;
4. d.memiliki masa kerja sebagai PNS paling sedikit 5 (lima) tahun;
5. e.memiliki masa jabatan pada jabatan terakhir paling sedikit 2 (dua) tahun;
6. f.memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dan/atau memiliki kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan yang dilamar;
7. g.memiliki hasil penilaian pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat paling rendah bernilai baik;
8. h.tidak sedang melaksanakan tugas belajar dan ikatan dinas tugas belajar;
9. i.tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
10. j.tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut; dan
11. k.bebas temuan dari Inspektorat instansi yang bersangkutan.
(2)Persyaratan pengisian PNS untuk Jabatan Fungsional dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengisian PNS untuk Jabatan Fungsional dosen.

BAB III

PERENCANAAN PENGISIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

(1)Perencanaan pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional terdiri atas: jdih.kemdikbud.go.id
1. a.pengusulan rencana kebutuhan pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional; dan
2. b.penetapan kebutuhan pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.
(2)Perencanaan pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan jabatan yang akan diisi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
(3)Pengusulan rencana kebutuhan pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh sekretaris unit utama berdasarkan permintaan Biro.
(4)Permintaan Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

(1)Biro melakukan analisis pengisian lowongan jabatan pada unit kerja untuk pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.
(2)Analisis pengisian lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.usul kebutuhan dari unit kerja; dan/atau
2. b.pola karier.
(3)Analisis pengisian lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja terkait.
(4)Hasil analisis pengisian lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan menjadi kebutuhan pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.
(5)Kebutuhan pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
1. a.nama jabatan;
2. b.unit kerja penempatan; jdih.kemdikbud.go.id
3. c.kualifikasi pendidikan;
4. d.jumlah lowongan; dan
5. e.kompetensi teknis yang diperlukan.
(6)Kebutuhan pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal selaku PyB.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGISIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1)Pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.pembentukan panitia seleksi;
2. b.pengumuman pengisian jabatan;
3. c.pelamaran;
4. d.seleksi;
5. e.penentuan hasil akhir seleksi;
6. f.pengumuman hasil akhir seleksi; dan
7. g.mutasi dan penempatan PNS.
(2)Pengisian PNS untuk Jabatan Fungsional dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengisian PNS untuk Jabatan Fungsional dosen.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, Sekretaris Jenderal selaku PyB membentuk panitia seleksi. jdih.kemdikbud.go.id
(2)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Jenderal selaku PyB.

Pasal 9

(1)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengumumkan pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional secara terbuka dalam laman resmi Kementerian.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama jabatan;
2. b.jumlah kebutuhan jabatan;
3. c.unit kerja penempatan;
4. d.jadwal tahapan seleksi; dan
5. e.persyaratan pelamar, paling sedikit meliputi:
  1. 1.kualifikasi pendidikan;
  2. 2.pangkat dan golongan; dan
  3. 3.pengalaman jabatan yang relevan.
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

Pasal 10

(1)Pelamar melakukan pendaftaran secara daring melalui laman resmi Kementerian.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melengkapi data pelamar paling sedikit terdiri atas:
1. a.nomor induk pegawai;
2. b.nama lengkap;
3. c.nomor identitas kependudukan;
4. d.pangkat dan golongan; jdih.kemdikbud.go.id
5. e.tempat dan tanggal lahir;
6. f.jabatan terakhir;
7. g.kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang diakui yang dipersyaratkan oleh jabatan;
8. h.jabatan yang dilamar;
9. i.unit kerja yang dilamar;
10. j.alamat surat elektronik (e-mail); dan
11. k.nomor telepon.
(3)Pelamar yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen persyaratan paling sedikit terdiri atas:
1. a.surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri c.q Sekretaris Jenderal selaku PyB;
2. b.kartu tanda penduduk;
3. c.ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
4. d.surat keputusan calon PNS dan surat keputusan PNS;
5. e.dokumen penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.surat keputusan penugasan jabatan terakhir;
7. g.daftar riwayat hidup;
8. h.surat pernyataan untuk mengikuti seleksi pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada Kementerian yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja asal;
9. i.pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang berwarna merah;
10. j.surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
11. k.surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan jdih.kemdikbud.go.id
12. l.surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada Inspektorat Jenderal instansi asal.
(4)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disampaikan secara elektronik dengan cara mengunggah hasil scan berwarna dokumen persyaratan asli di laman resmi Kementerian.
(5)Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan untuk mengikuti seleksi pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan huruf h menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…