DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2022

Nomor: 34
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/550/M.KT.01/2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik jdih.kemdikbud.go.id Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi adalah unit pelaksana teknis di bidang layanan pembiayaan pendidikan tinggi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. jdih.kemdikbud.go.id
(2)Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan layanan pembiayaan pendidikan tinggi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan dan fasilitasi pembiayaan pendidikan tinggi;
c.pelaksanaan kemitraan di bidang layanan pembiayaan pendidikan tinggi;
d.pengelolaan data dan informasi;
e.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan; dan
f.pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 5

(1)Tugas dan fungsi Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi dijabarkan dalam rincian tugas unit kerja.
(2)Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Umum; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan jdih.kemdikbud.go.id perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Struktur organisasi Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

LOKASI

Pasal 9

Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi berlokasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. jdih.kemdikbud.go.id

BAB V

JABATAN

Pasal 10

(1)Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/550/M.KT.01/2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik jdih.kemdikbud.go.id Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi adalah unit pelaksana teknis di bidang layanan pembiayaan pendidikan tinggi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. jdih.kemdikbud.go.id
(2)Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan layanan pembiayaan pendidikan tinggi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan dan fasilitasi pembiayaan pendidikan tinggi;
c.pelaksanaan kemitraan di bidang layanan pembiayaan pendidikan tinggi;
d.pengelolaan data dan informasi;
e.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan; dan
f.pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 5

(1)Tugas dan fungsi Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi dijabarkan dalam rincian tugas unit kerja.
(2)Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Umum; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan jdih.kemdikbud.go.id perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Struktur organisasi Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

LOKASI

Pasal 9

Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi berlokasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. jdih.kemdikbud.go.id

BAB V

JABATAN

Pasal 10

(1)Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.