DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021

Nomor: 35
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat nomor B/981/M.KT.01/2021 tanggal 19 Oktober 2021;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 2021, No.1315 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 693); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI. 2021, No.1315

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat LLDIKTI adalah satuan kerja yang membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)LLDIKTI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Pembinaan LLDIKTI secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan bidang tugasnya dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.
(3)LLDIKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I;
2. b.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II;
3. c.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
4. d.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV;
5. e.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V;
6. f.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI;
7. g.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII;
8. h.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII;
9. i.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX;
10. j.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X; 2021, No.1315
11. k.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI;
12. l.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII;
13. m.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII;
14. n.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV;
15. o.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV; dan
16. p.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI.
(4)LLDIKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala.

Pasal 3

LLDIKTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LLDIKTI menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
b.pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
c.pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
d.pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
e.pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
f.pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi;
g.pelaksanaan kerja sama;
h.pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
i.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan
j.pelaksanaan administrasi. 2021, No.1315

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

LLDIKTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.kepala;
b.bagian umum; dan
c.kelompok jabatan fungsional.

Pasal 6

Bagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bagian umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pengelolaan keuangan;
c.pengelolaan kepegawaian;
d.pengelolaan barang milik negara;
e.pelaksanaan urusan hukum;
f.pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
g.pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
h.pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan
i.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan. 2021, No.1315

Pasal 8

Bagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas kelompok jabatan fungsional. Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan Pasal 8 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai:

a.nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja LLDIKTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I; dan
b.struktur organisasi LLDIKTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2021, No.1315

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…