DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2023

Nomor: 35
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, materi, peserta, persyaratan dan metode uji kompetensi, tata cara pelaksanaan uji kompetensi dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, perlu mengatur penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); www.peraturan.go.id 2023, No.409
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1451);
5.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Uji kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dari pengembang teknologi pembelajaran.
2.Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. www.peraturan.go.id 2023, No.409
9.Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang selanjutnya disebut Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran.

BAB II

MATERI, PESERTA, PERSYARATAN, DAN METODE UJI KOMPETENSI

Pasal 2

(1)Materi Uji Kompetensi disusun dengan mengacu pada standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran meliputi:
1. a.kompetensi teknis;
2. b.kompetensi manajerial; dan
3. c.kompetensi sosial kultural.
(2)Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun berdasarkan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
(3)Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun sesuai standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Pasal 3

Peserta Uji Kompetensi terdiri atas:

a.PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui perpindahan dari jabatan lain;
b.PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui promosi; dan
c.Pengembang Teknologi Pembelajaran yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi.

Pasal 4

(1)Peserta Uji Kompetensi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (DIV) di bidang pendidikan, teknologi www.peraturan.go.id 2023, No.409 informasi/komputer, komunikasi/media, dan seni, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
5. e.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembang teknologi pembelajaran paling singkat 2 (dua) tahun;
6. f.tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan
7. g.nilai prestasi kerja dan atau predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2)Peserta Uji Kompetensi bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian;
2. b.PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran berdasarkan kriteria untuk diangkat melalui promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.memiliki prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
4. d.tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju.
(3)Persyaratan peserta Uji Kompetensi bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan;
5. e.tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan
6. f.memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.

Pasal 5

(1)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)harus dilengkapi dengan dokumen berupa:
1. a.keputusan kenaikan pangkat dan surat keputusan jabatan terakhir;
2. b.surat pernyataan pimpinan yang menyatakan calon peserta memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.ijazah terakhir yang telah mendapat persetujuan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara; www.peraturan.go.id 2023, No.409
4. d.surat keterangan pimpinan yang menyatakan calon peserta memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembangan teknologi pembelajaran paling singkat 2 (dua) tahun;
5. e.surat pernyataan pimpinan unit kerja yang dituju mengenai ketersediaan lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan
6. f.penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)harus dilengkapi dengan dokumen berupa:
1. a.surat pengusulan oleh pejabat pembina kepegawaian;
2. b.surat keterangan pimpinan yang menyatakan calon peserta belum menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran atau Pengembang Teknologi Pembelajaran yang akan menduduki jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi;
3. c.surat pernyataan pimpinan unit kerja yang dituju mengenai ketersediaan lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan
4. d.penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3)harus dilengkapi dengan dokumen berupa:
1. a.keputusan kenaikan pangkat dan keputusan jabatan terakhir;
2. b.surat pernyataan pimpinan yang menyatakan calon peserta memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.penetapan angka kredit;
4. d.surat pernyataan pimpinan unit kerja yang dituju mengenai ketersediaan lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan
5. e.penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 6

(1)Uji Kompetensi menggunakan metode:
1. a.tes tertulis;
2. b.portofolio;
3. c.wawancara; dan/atau
4. d.diskusi kelompok terpumpun.
(2)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
(3)Uji Kompetensi menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh pusat yang melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi. www.peraturan.go.id 2023, No.409

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Pasal 7

(1)Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran diselenggarakan oleh Instansi Pembina.
(2)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sebagai pengguna Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran setelah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina.
(3)Tata cara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian.
(2)Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi penyiapan bahan dan pembinaan teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Pasal 9

(1)Penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berwenang:
1. a.membentuk dan menetapkan tim Uji Kompetensi;
2. b.menetapkan jadwal Uji Kompetensi;
3. c.menetapkan hasil Uji Kompetensi; dan
4. d.mengumumkan hasil Uji Kompetensi.
(2)Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:
1. a.unit kerja yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan
2. b.Pengembang Teknologi Pembelajaran.
(3)Dalam hal diperlukan tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan unsur lain yang relevan.
(4)Unsur lain yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat meliputi: www.peraturan.go.id 2023, No.409
1. a.jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan/atau jabatan fungsional yang pangkat/jabatannya paling rendah 1 (satu) tingkat di atas jabatan/pangkat dengan calon peserta Uji Kompetensi;
2. b.akademisi; dan
3. c.jabatan fungsional asesor sumber daya manusia aparatur.

Pasal 10

Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2)bertugas:
1. a.menyusun materi Uji Kompetensi;
2. b.menetapkan metode Uji Kompetensi;
3. c.memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi;
4. d.melaksanakan Uji Kompetensi; dan
5. e.mengolah hasil Uji Kompetensi.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…