DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2024

Nomor: 36
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, penerima bantuan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya; pengalokasian; penyaluran; penggunaan dan pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya; dan pelaporan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penggunaan dana alokasi khusus nonfisik penyelenggaraan museum dan taman budaya harus terkelola sesuai dengan kebutuhan museum dan taman budaya serta terlaksana dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik;
c.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum yang selanjutnya disebut BOP Museum adalah dana alokasi khusus nonfisik yang digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas pengelolaan Museum agar memenuhi standar pelayanan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya yang selanjutnya disebut BOP Taman Budaya adalah dana alokasi khusus nonfisik yang digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas pengelolaan Taman Budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
4.Taman Budaya adalah lembaga kebudayaan yang berfungsi sebagai ruang publik untuk semua aktivitas pemajuan kebudayaan.
5.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
7.Direktorat Jenderal adalah unit organisasi pimpinan tinggi madya pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
8.Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
9.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Petunjuk teknis BOP Museum dan BOP Taman Budaya disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan BOP Museum dan BOP Taman Budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan manajemen talenta nasional bidang seni budaya sebagai bagian pendukungan pencapaian prioritas nasional bidang kebudayaan yang menjadi urusan daerah.

Pasal 3

Penggunaan BOP Museum dan BOP Taman Budaya dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.efisien;
b.efektif;
c.transparan;
d.akuntabel;
e.kepatutan; dan
f.manfaat.

BAB II

PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA

Pasal 4

(1)BOP Museum diberikan kepada Museum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
(2)BOP Taman Budaya diberikan kepada Taman Budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Pasal 5

(1)Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
1. a.diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki pokok pikiran kebudayaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.diselenggarakan melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan;
3. c.telah distandardisasi oleh Kementerian;
4. d.memiliki rincian program atau kegiatan Museum minimal selama 1 (satu) tahun;
5. e.memiliki surat pernyataan dari kepala daerah yang menyatakan kesanggupan menyediakan anggaran yang memadai paling sedikit selama 3 (tiga) tahun berikutnya untuk pengelolaan Museum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tidak bersumber dari dana transfer;
6. f.telah melakukan pemutakhiran data Museum dalam data pokok kebudayaan; dan
7. g.memiliki laporan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran sebelumnya bagi Museum yang telah menerima BOP Museum tahun anggaran sebelumnya.
(2)Taman Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf b harus memenuhi persyaratan:
1. a.diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki pokok pikiran kebudayaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.diselenggarakan melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan;
3. c.telah distandardisasi oleh Kementerian;
4. d.memiliki rincian program atau kegiatan Taman Budaya minimal selama 1 (satu) tahun;
5. e.memiliki surat pernyataan dari kepala daerah yang menyatakan kesanggupan menyediakan anggaran yang memadai paling sedikit selama 3 (tiga) tahun berikutnya untuk pengelolaan Taman Budaya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tidak bersumber dari dana transfer;
6. f.memiliki laporan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran sebelumnya bagi Taman Budaya yang telah menerima BOP Taman Budaya tahun anggaran sebelumnya;
7. g.memiliki bukti kepemilikan lahan dan bangunan Taman Budaya serta sarana yang diperuntukan bagi Taman Budaya; dan
8. h.memiliki surat penetapan struktur organisasi pengelola Taman Budaya.

Pasal 6

Museum dan Taman Budaya yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai penerima BOP Museum dan BOP Taman Budaya dengan Keputusan Menteri.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 7

(1)Menteri melakukan penghitungan alokasi BOP Museum dan BOP Taman Budaya untuk Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
(2)Penghitungan alokasi BOP Museum dan BOP Taman Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
(3)Direktur Jenderal menghitung alokasi BOP Museum dan BOP Taman Budaya berdasarkan:
1. a.tipe Museum untuk BOP Museum; dan
2. b.tipe Taman Budaya untuk BOP Taman Budaya.

Pasal 8

Besaran alokasi BOP Museum dan BOP Taman Budaya untuk setiap Museum dan Taman Budaya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 9

BOP Museum dan BOP Taman Budaya disalurkan melalui:

a.tahap I; dan
b.tahap II.

Pasal 10

(1)Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan setelah:
1. a.rencana kerja anggaran, kerangka acuan kerja, dan dokumen rencana penggunaan BOP Museum dan BOP Taman Budaya tahun berjalan disetujui oleh Direktorat Jenderal; dan
2. b.laporan realisasi penggunaan BOP Museum dan BOP Taman Budaya Tahap II tahun anggaran sebelumnya disetujui oleh Direktorat Jenderal.
(2)Format rencana kerja anggaran, kerangka acuan kerja, dan dokumen rencana penggunaan BOP Museum dan BOP Taman Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…