DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37 Tahun 2022

Nomor: 37
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa, perlu mengatur pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Widyabasa berwenang menyusun pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); jdih.kemdikbud.go.id
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Jabatan Fungsional Widyabasa adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra.
4.Pejabat Fungsional Widyabasa yang selanjutnya disebut Widyabasa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. jdih.kemdikbud.go.id
5.Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan keluaran hasil kerja (output) dalam waktu efektif 1 (satu) tahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
6.Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
7.Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
8.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyabasa yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
9.Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Widyabasa yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah instansi pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Widyabasa sesuai kebutuhan untuk mendukung kinerja dalam pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra.
10.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

Pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa merupakan panduan dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa pada Instansi Pemerintah.

Pasal 3

(1)Jenjang Jabatan Fungsional Widyabasa terdiri atas:
1. a.Widyabasa ahli pertama;
2. b.Widyabasa ahli muda;
3. c.Widyabasa ahli madya; dan
4. d.Widyabasa ahli utama.
(2)Jabatan Fungsional Widyabasa berkedudukan di Instansi Pemerintah.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat pada unit kerja yang memiliki fungsi di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra.

BAB II

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA

Pasal 5

(1)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyabasa harus memperhatikan:
1. a.hasil penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa; dan jdih.kemdikbud.go.id
2. b.lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Widyabasa yang akan diduduki.
(2)Lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Widyabasa yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersedia jika terdapat:
1. a.pembentukan atau perubahan unit kerja;
2. b.peningkatan volume Beban Kerja;
3. c.Jabatan Fungsional Widyabasa belum terisi; dan/atau
4. d.Widyabasa yang:
  1. 1.pindah unit kerja;
  2. 2.pindah ke dalam jabatan lain;
  3. 3.berhenti;
  4. 4.pensiun; atau
  5. 5.meninggal dunia.

BAB III

PENGHITUNGAN DAN PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA

Pasal 6

(1)Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis Instansi Pemerintah dan dengan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pemerintah.
(2)Kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci ke dalam prioritas kebutuhan per tahun.

Pasal 7

(1)Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa dilakukan melalui tahapan:
1. a.penghitungan; dan
2. b.pengusulan.
(2)Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dengan uraian tugas Jabatan Fungsional Widyabasa.

Pasal 8

(1)Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
1. a.analisis jabatan; dan
2. b.analisis Beban Kerja.
(2)Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator: jdih.kemdikbud.go.id
1. a.indeks kemahiran penutur berbahasa Indonesia;
2. b.jumlah penutur bahasa Indonesia;
3. c.persentase partisipasi pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing;
4. d.mutu penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik; dan
5. e.jumlah bahasa dan sastra terkembangkan dan terlindungi.

Pasal 9

(1)Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan menggunakan SKR.
(2)Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.korpus;
2. b.produk leksikografi;
3. c.produk pemadanan istilah;
4. d.produk pembakuan bahasa;
5. e.produk kodifikasi sastra;
6. f.karya kritik sastra;
7. g.bank soal kemahiran berbahasa Indonesia;
8. h.desain dan pedoman;
9. i.layanan pengujian kemahiran berbahasa;
10. j.layanan pengendalian penggunaan bahasa;
11. k.bahan bacaan;
12. l.materi pembinaan bahasa;
13. m.layanan penyuluhan bahasa Indonesia;
14. n.layanan penyuntingan bahasa Indonesia;
15. o.layanan ahli bahasa;
16. p.layanan penyuluhan sastra;
17. q.layanan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing;
18. r.materi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing;
19. s.bahasa dan sastra terevitalisasi; dan
20. t.peta bahasa dan sastra.
(3)Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
1. a.mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Widyabasa;
2. b.mengidentifikasi persentase kontribusi dari setiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Widyabasa;
3. c.mengidentifikasi Beban Kerja unit kerja; dan
4. d.menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa untuk setiap jenjang.
(4)Ketentuan mengenai tata cara penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 10

(1)Instansi Pengguna menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa kepada Menteri dengan melampirkan dokumen kelengkapan usulan kebutuhan.
(2)Usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
1. a.Pejabat Pembina Kepegawaian; atau
2. b.Pejabat yang Berwenang.
(3)Dokumen kelengkapan usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.surat pengantar usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa;
2. b.organisasi dan tata kerja;
3. c.rencana strategis organisasi;
4. d.formulir penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa;
5. e.peta jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa;
6. f.rekapitulasi kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa; dan
7. g.proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa, perlu mengatur pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Widyabasa berwenang menyusun pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); jdih.kemdikbud.go.id
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Jabatan Fungsional Widyabasa adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra.
4.Pejabat Fungsional Widyabasa yang selanjutnya disebut Widyabasa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. jdih.kemdikbud.go.id
5.Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan keluaran hasil kerja (output) dalam waktu efektif 1 (satu) tahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
6.Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
7.Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
8.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyabasa yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
9.Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Widyabasa yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah instansi pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Widyabasa sesuai kebutuhan untuk mendukung kinerja dalam pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra.
10.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

Pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa merupakan panduan dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa pada Instansi Pemerintah.

Pasal 3

(1)Jenjang Jabatan Fungsional Widyabasa terdiri atas:
1. a.Widyabasa ahli pertama;
2. b.Widyabasa ahli muda;
3. c.Widyabasa ahli madya; dan
4. d.Widyabasa ahli utama.
(2)Jabatan Fungsional Widyabasa berkedudukan di Instansi Pemerintah.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat pada unit kerja yang memiliki fungsi di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra.

BAB II

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA

Pasal 5

(1)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyabasa harus memperhatikan:
1. a.hasil penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa; dan jdih.kemdikbud.go.id
2. b.lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Widyabasa yang akan diduduki.
(2)Lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Widyabasa yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersedia jika terdapat:
1. a.pembentukan atau perubahan unit kerja;
2. b.peningkatan volume Beban Kerja;
3. c.Jabatan Fungsional Widyabasa belum terisi; dan/atau
4. d.Widyabasa yang:
  1. 1.pindah unit kerja;
  2. 2.pindah ke dalam jabatan lain;
  3. 3.berhenti;
  4. 4.pensiun; atau
  5. 5.meninggal dunia.

BAB III

PENGHITUNGAN DAN PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA

Pasal 6

(1)Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis Instansi Pemerintah dan dengan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pemerintah.
(2)Kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci ke dalam prioritas kebutuhan per tahun.

Pasal 7

(1)Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa dilakukan melalui tahapan:
1. a.penghitungan; dan
2. b.pengusulan.
(2)Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dengan uraian tugas Jabatan Fungsional Widyabasa.

Pasal 8

(1)Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
1. a.analisis jabatan; dan
2. b.analisis Beban Kerja.
(2)Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator: jdih.kemdikbud.go.id
1. a.indeks kemahiran penutur berbahasa Indonesia;
2. b.jumlah penutur bahasa Indonesia;
3. c.persentase partisipasi pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing;
4. d.mutu penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik; dan
5. e.jumlah bahasa dan sastra terkembangkan dan terlindungi.

Pasal 9

(1)Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan menggunakan SKR.
(2)Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.korpus;
2. b.produk leksikografi;
3. c.produk pemadanan istilah;
4. d.produk pembakuan bahasa;
5. e.produk kodifikasi sastra;
6. f.karya kritik sastra;
7. g.bank soal kemahiran berbahasa Indonesia;
8. h.desain dan pedoman;
9. i.layanan pengujian kemahiran berbahasa;
10. j.layanan pengendalian penggunaan bahasa;
11. k.bahan bacaan;
12. l.materi pembinaan bahasa;
13. m.layanan penyuluhan bahasa Indonesia;
14. n.layanan penyuntingan bahasa Indonesia;
15. o.layanan ahli bahasa;
16. p.layanan penyuluhan sastra;
17. q.layanan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing;
18. r.materi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing;
19. s.bahasa dan sastra terevitalisasi; dan
20. t.peta bahasa dan sastra.
(3)Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
1. a.mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Widyabasa;
2. b.mengidentifikasi persentase kontribusi dari setiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Widyabasa;
3. c.mengidentifikasi Beban Kerja unit kerja; dan
4. d.menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa untuk setiap jenjang.
(4)Ketentuan mengenai tata cara penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 10

(1)Instansi Pengguna menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa kepada Menteri dengan melampirkan dokumen kelengkapan usulan kebutuhan.
(2)Usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
1. a.Pejabat Pembina Kepegawaian; atau
2. b.Pejabat yang Berwenang.
(3)Dokumen kelengkapan usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.surat pengantar usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa;
2. b.organisasi dan tata kerja;
3. c.rencana strategis organisasi;
4. d.formulir penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa;
5. e.peta jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa;
6. f.rekapitulasi kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa; dan
7. g.proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA

Pasal 5

PENGHITUNGAN DAN PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA

Pasal 5

PENGHITUNGAN DAN PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022