DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2022

Nomor: 38
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui penyesuaian, perlu mengatur tata cara pengangkatan yang ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Widyabasa;
c.bahwa belum terdapat pengaturan mengenai tata cara pengangkatan pegawai negeri sipil dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui penyesuaian, sehingga perlu diatur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui Penyesuaian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); jdih.kemdikbud.go.id
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA MELALUI PENYESUAIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Widyabasa adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra.
3.Penyesuaian adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam jangka waktu tertentu. jdih.kemdikbud.go.id
4.Pejabat Fungsional Widyabasa yang selanjutnya disebut Widyabasa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra.
5.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi.
6.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyabasa yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
7.Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Widyabasa yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Jabatan Fungsional Widyabasa.
8.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
11.Badan adalah badan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra.
12.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Penilaian Prestasi Kerja PNS yang selanjutnya disingkat PPKP adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
14.Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
15.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
16.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui Penyesuaian pada Instansi Pemerintah ditujukan bagi:
1. a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan fungsi di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra yang akan diduduki berdasarkan keputusan pimpinan unit kerja; atau jdih.kemdikbud.go.id
2. b.PNS yang menduduki jabatan administrator atau pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dan Jabatan Fungsional Widyabasa yang akan diduduki.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Widyabasa jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya.
(3)Pelaksanaan Penyesuaian didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 3

PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui Penyesuaian harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.sehat jasmani dan rohani;
b.berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
c.mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra paling sedikit 2 (dua) tahun;
d.nilai Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e.memiliki pangkat terendah sesuai dengan syarat Jabatan Fungsional Widyabasa yang akan diduduki;
f.persetujuan dari pimpinan unit kerja;
g.tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
h.tidak sedang dalam proses tugas belajar yang dibebastugaskan dari tugas jabatan; dan
i.mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Pasal 4

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui Penyesuaian kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pengguna.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dalam bentuk daftar usulan pengangkatan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pengguna kepada Menteri melalui kepala Badan.
(3)Daftar usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
1. a.dokumen kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa Instansi Pengguna yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
2. b.peta jabatan yang menunjukkan kedudukan Jabatan Fungsional Widyabasa yang telah ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pengguna; dan
3. c.dokumen persyaratan administrasi. jdih.kemdikbud.go.id
(4)Daftar usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Instansi Pembina.

Pasal 5

Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c berupa:

a.keterangan sehat dari dokter pada Instansi Pemerintah;
b.fotokopi ijazah paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja;
c.keterangan dari pimpinan unit kerja bahwa yang bersangkutan telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra selama 2 (dua) tahun;
d.fotokopi SKP dan PPKP selama 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
e.fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja;
f.persetujuan tertulis dari pimpinan unit kerja;
g.pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
h.keterangan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian bahwa tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebastugaskan dari tugas jabatan.

Pasal 6

(1)Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan verifikasi dan validasi.
(2)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi.

Pasal 7

Tim verifikasi dan validasi bertugas memeriksa:

a.rekapitulasi data daftar usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui Penyesuaian;
b.kelengkapan dokumen persyaratan administrasi;
c.kesesuaian antara kelengkapan berkas dan lampiran yang diusulkan; dan
d.kesesuaian antara tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, dan masa kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Widyabasa.

Pasal 8

(1)Keanggotaan tim verifikasi dan validasi terdiri atas unsur:
1. a.Badan; dan
2. b.biro yang membidangi sumber daya manusia.
(2)Keanggotaan tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.
(3)Susunan tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: jdih.kemdikbud.go.id
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(4)Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Badan.

Pasal 9

(1)Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibantu oleh sekretariat tim.
(2)Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Badan.

Pasal 10

(1)Verifikasi dan validasi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak daftar usulan pengangkatan diterima secara lengkap.
(2)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada laman Kementerian oleh Instansi Pembina.
(3)Pengumuman hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan jadwal pelaksanaan uji kompetensi.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui penyesuaian, perlu mengatur tata cara pengangkatan yang ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Widyabasa;
c.bahwa belum terdapat pengaturan mengenai tata cara pengangkatan pegawai negeri sipil dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui penyesuaian, sehingga perlu diatur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); jdih.kemdikbud.go.id
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA MELALUI PENYESUAIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Widyabasa adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra.
3.Penyesuaian adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam jangka waktu tertentu. jdih.kemdikbud.go.id
4.Pejabat Fungsional Widyabasa yang selanjutnya disebut Widyabasa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra.
5.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi.
6.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyabasa yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
7.Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Widyabasa yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Jabatan Fungsional Widyabasa.
8.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
11.Badan adalah badan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra.
12.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Penilaian Prestasi Kerja PNS yang selanjutnya disingkat PPKP adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
14.Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
15.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
16.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui Penyesuaian pada Instansi Pemerintah ditujukan bagi:
1. a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan fungsi di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra yang akan diduduki berdasarkan keputusan pimpinan unit kerja; atau jdih.kemdikbud.go.id
2. b.PNS yang menduduki jabatan administrator atau pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dan Jabatan Fungsional Widyabasa yang akan diduduki.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Widyabasa jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya.
(3)Pelaksanaan Penyesuaian didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 3

PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui Penyesuaian harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.sehat jasmani dan rohani;
b.berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
c.mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra paling sedikit 2 (dua) tahun;
d.nilai Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e.memiliki pangkat terendah sesuai dengan syarat Jabatan Fungsional Widyabasa yang akan diduduki;
f.persetujuan dari pimpinan unit kerja;
g.tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
h.tidak sedang dalam proses tugas belajar yang dibebastugaskan dari tugas jabatan; dan
i.mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Pasal 4

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui Penyesuaian kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pengguna.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dalam bentuk daftar usulan pengangkatan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pengguna kepada Menteri melalui kepala Badan.
(3)Daftar usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
1. a.dokumen kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa Instansi Pengguna yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
2. b.peta jabatan yang menunjukkan kedudukan Jabatan Fungsional Widyabasa yang telah ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pengguna; dan
3. c.dokumen persyaratan administrasi. jdih.kemdikbud.go.id
(4)Daftar usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Instansi Pembina.

Pasal 5

Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c berupa:

a.keterangan sehat dari dokter pada Instansi Pemerintah;
b.fotokopi ijazah paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja;
c.keterangan dari pimpinan unit kerja bahwa yang bersangkutan telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra selama 2 (dua) tahun;
d.fotokopi SKP dan PPKP selama 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
e.fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja;
f.persetujuan tertulis dari pimpinan unit kerja;
g.pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
h.keterangan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian bahwa tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebastugaskan dari tugas jabatan.

Pasal 6

(1)Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan verifikasi dan validasi.
(2)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi.

Pasal 7

Tim verifikasi dan validasi bertugas memeriksa:

a.rekapitulasi data daftar usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui Penyesuaian;
b.kelengkapan dokumen persyaratan administrasi;
c.kesesuaian antara kelengkapan berkas dan lampiran yang diusulkan; dan
d.kesesuaian antara tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, dan masa kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Widyabasa.

Pasal 8

(1)Keanggotaan tim verifikasi dan validasi terdiri atas unsur:
1. a.Badan; dan
2. b.biro yang membidangi sumber daya manusia.
(2)Keanggotaan tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.
(3)Susunan tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: jdih.kemdikbud.go.id
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(4)Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Badan.

Pasal 9

(1)Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibantu oleh sekretariat tim.
(2)Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Badan.

Pasal 10

(1)Verifikasi dan validasi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak daftar usulan pengangkatan diterima secara lengkap.
(2)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada laman Kementerian oleh Instansi Pembina.
(3)Pengumuman hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan jadwal pelaksanaan uji kompetensi.