DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2022

Nomor: 42
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keprotokolan; jdih.kemdikbud.go.id
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375); jdih.kemdikbud.go.id
6.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.

BAB I

TATA TEMPAT A. Umum Aturan dasar mengenai Tata Tempat meliputi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang di maksud dengan :

1.Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
2.Petugas Protokol adalah seseorang atau tim pelaksana kegiatan pelayanan Keprotokolan.
3.Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain. jdih.kemdikbud.go.id
4.Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
5.Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
6.Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
7.Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
8.Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
9.Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
10.Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya.
11.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 2

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:

a.memberikan pedoman penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan Kementerian;
b.memberikan acuan bagi Petugas Protokol dalam penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan Kementerian; dan
c.menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar kementerian/lembaga dan unit kerja.

BAB II

TATA UPACARA A. TATA UPACARA BENDERA

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Keprotokolan dilaksanakan pada Acara Resmi di lingkungan Kementerian.
(2)Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Tata Tempat;
2. b.Tata Upacara; dan
3. c.Tata Penghormatan.
(3)Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan:
1. a.di Kementerian baik yang diselenggarakan di pusat maupun di daerah;
2. b.di perguruan tinggi negeri;
3. c.di lembaga layanan pendidikan tinggi; dan
4. d.di unit pelaksana teknis.
(4)Dalam hal Acara Resmi tidak dapat dilaksanakan karena situasi dan kondisi tertentu, pelaksanaan Acara Resmi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

Penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberlakukan kepada: jdih.kemdikbud.go.id

a.Menteri;
b.wakil Menteri;
c.pejabat pimpinan tinggi madya; dan
d.tamu Menteri/Kementerian yang terdiri atas:
1. 1.Pejabat Pemerintahan;
2. 2.Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah;
3. 3.pejabat daerah;
4. 4.perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional;
5. 5.tokoh masyarakat tertentu; dan
6. 6.tamu Menteri/Kementerian lainnya.

Pasal 5

Penyelenggaraan Keprotokolan pada Acara Resmi dilaksanakan oleh Petugas Protokol yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian.

BAB III

TATA PENGHORMATAN A. Penghormatan dengan Bendera Negara Penghormatan dengan Bendera Negara diberikan dalam bentuk pengibaran Bendera Negara setengah tiang dan dinyatakan sebagai hari berkabung Kementerian oleh pimpinan. Penghormatan dengan bendera di lingkungan Kementerian, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan urutan sebagai berikut:
1. a.Menteri;
2. b.wakil Menteri;
3. c.mantan Menteri dan mantan wakil Menteri;
4. d.pejabat pimpinan tinggi madya;
5. e.pemimpin perguruan tinggi negeri;
6. f.pejabat pimpinan tinggi pratama pusat;
7. g.kepala lembaga layanan pendidikan tinggi;
8. h.sekretaris lembaga sensor film;
9. i.kepala unit pelaksana teknis Kementerian; dan
10. j.tamu Menteri/Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d. jdih.kemdikbud.go.id
(2)Tata Tempat untuk tamu Menteri/Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disesuaikan dengan jabatan dalam negara/pemerintahan.

Pasal 7

(1)Istri/suami pejabat yang mendampingi dalam Acara Resmi menduduki tempat sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan.
(2)Dalam hal pejabat pada Acara Resmi berhalangan hadir, maka Tata Tempat bagi pejabat yang mewakili mendapatkan tempat sesuai dengan jabatan pejabat yang mewakili.

Pasal 8

(1)Acara Resmi yang dihadiri oleh beberapa menteri, urutan Tata Tempat ditentukan berdasarkan tingkatan menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Acara Resmi yang dihadiri oleh perwakilan negara asing, Tata Tempat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.duta besar/kepala perwakilan negara asing mendapat kursi di tempat utama;
2. b.dalam hal duta besar/kepala perwakilan negara asing berhalangan hadir, maka Tata Tempat bagi pejabat yang mewakili mendapatkan tempat di sebelah kanan baris depan;
3. c.dalam hal duta besar/kepala perwakilan negara asing berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka ditempatkan 1 (satu) kelompok di sebelah kanan baris depan.

Pasal 9

Tata Tempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.kemdikbud.go.id

BAB IV

TATA UPACARA

Pasal 10

Acara Resmi terdiri atas:

a.upacara bendera; dan
b.upacara bukan upacara bendera.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keprotokolan; jdih.kemdikbud.go.id
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375); jdih.kemdikbud.go.id
6.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.

BAB I

TATA TEMPAT A. Umum Aturan dasar mengenai Tata Tempat meliputi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang di maksud dengan :

1.Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
2.Petugas Protokol adalah seseorang atau tim pelaksana kegiatan pelayanan Keprotokolan.
3.Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain. jdih.kemdikbud.go.id
4.Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
5.Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
6.Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
7.Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
8.Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
9.Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
10.Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya.
11.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 2

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:

a.memberikan pedoman penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan Kementerian;
b.memberikan acuan bagi Petugas Protokol dalam penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan Kementerian; dan
c.menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar kementerian/lembaga dan unit kerja.

BAB II

TATA UPACARA A. TATA UPACARA BENDERA

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Keprotokolan dilaksanakan pada Acara Resmi di lingkungan Kementerian.
(2)Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Tata Tempat;
2. b.Tata Upacara; dan
3. c.Tata Penghormatan.
(3)Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan:
1. a.di Kementerian baik yang diselenggarakan di pusat maupun di daerah;
2. b.di perguruan tinggi negeri;
3. c.di lembaga layanan pendidikan tinggi; dan
4. d.di unit pelaksana teknis.
(4)Dalam hal Acara Resmi tidak dapat dilaksanakan karena situasi dan kondisi tertentu, pelaksanaan Acara Resmi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

Penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberlakukan kepada: jdih.kemdikbud.go.id

a.Menteri;
b.wakil Menteri;
c.pejabat pimpinan tinggi madya; dan
d.tamu Menteri/Kementerian yang terdiri atas:
1. 1.Pejabat Pemerintahan;
2. 2.Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah;
3. 3.pejabat daerah;
4. 4.perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional;
5. 5.tokoh masyarakat tertentu; dan
6. 6.tamu Menteri/Kementerian lainnya.

Pasal 5

Penyelenggaraan Keprotokolan pada Acara Resmi dilaksanakan oleh Petugas Protokol yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian.

BAB III

TATA PENGHORMATAN A. Penghormatan dengan Bendera Negara Penghormatan dengan Bendera Negara diberikan dalam bentuk pengibaran Bendera Negara setengah tiang dan dinyatakan sebagai hari berkabung Kementerian oleh pimpinan. Penghormatan dengan bendera di lingkungan Kementerian, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan urutan sebagai berikut:
1. a.Menteri;
2. b.wakil Menteri;
3. c.mantan Menteri dan mantan wakil Menteri;
4. d.pejabat pimpinan tinggi madya;
5. e.pemimpin perguruan tinggi negeri;
6. f.pejabat pimpinan tinggi pratama pusat;
7. g.kepala lembaga layanan pendidikan tinggi;
8. h.sekretaris lembaga sensor film;
9. i.kepala unit pelaksana teknis Kementerian; dan
10. j.tamu Menteri/Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d. jdih.kemdikbud.go.id
(2)Tata Tempat untuk tamu Menteri/Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disesuaikan dengan jabatan dalam negara/pemerintahan.

Pasal 7

(1)Istri/suami pejabat yang mendampingi dalam Acara Resmi menduduki tempat sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan.
(2)Dalam hal pejabat pada Acara Resmi berhalangan hadir, maka Tata Tempat bagi pejabat yang mewakili mendapatkan tempat sesuai dengan jabatan pejabat yang mewakili.

Pasal 8

(1)Acara Resmi yang dihadiri oleh beberapa menteri, urutan Tata Tempat ditentukan berdasarkan tingkatan menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Acara Resmi yang dihadiri oleh perwakilan negara asing, Tata Tempat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.duta besar/kepala perwakilan negara asing mendapat kursi di tempat utama;
2. b.dalam hal duta besar/kepala perwakilan negara asing berhalangan hadir, maka Tata Tempat bagi pejabat yang mewakili mendapatkan tempat di sebelah kanan baris depan;
3. c.dalam hal duta besar/kepala perwakilan negara asing berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka ditempatkan 1 (satu) kelompok di sebelah kanan baris depan.

Pasal 9

Tata Tempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.kemdikbud.go.id

BAB IV

TATA UPACARA

Pasal 10

Acara Resmi terdiri atas:

a.upacara bendera; dan
b.upacara bukan upacara bendera.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

TATA TEMPAT A. Umum Aturan dasar mengenai Tata Tempat meliputi:

Pasal 1

Pasal 2

TATA UPACARA A. TATA UPACARA BENDERA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

TATA UPACARA

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

TATA TEMPAT A. Umum Aturan dasar mengenai Tata Tempat meliputi:

Pasal 1

Pasal 2

TATA UPACARA A. TATA UPACARA BENDERA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

TATA UPACARA

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2006