DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2024

Nomor: 42
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai identitas; penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; Sistem Pengelolaan; Pendanaan dan Kekayaan; Kerjasama; Sistem Penjaminan Mutu pada Universitas Pertahanan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pertahanan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Pertahanan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Statuta Universitas Pertahanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); jdih.kemdikbud.go.id
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
6.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
8.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 988); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3.Menteri Pertahanan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. jdih.kemdikbud.go.id
4.Universitas Pertahanan yang selanjutnya disebut Unhan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Statuta Unhan yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unhan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Unhan.
6.Senat Unhan yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Unhan.
7.Rektor adalah pemimpin Unhan.
8.Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang pertahanan dan bela negara.
9.Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Unhan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
10.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, Kadet, dan Mahasiswa di lingkungan Unhan.
11.Organisasi Unhan adalah unit kerja Unhan yang secara bersama melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan fungsi manajemen sumber daya.
12.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang memiliki metode pembelajaran atau kurikulum tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unhan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unhan.
11.Kadet Mahasiswa yang selanjutnya disebut Kadet adalah peserta didik Program Diploma dan Program Sarjana (S-1) yang terdaftar dan sedang mengikuti pendidikan di Unhan.
12.Mahasiswa adalah peserta didik Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) yang terdaftar dan sedang mengikuti pendidikan di Unhan. jdih.kemdikbud.go.id
13.Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Unhan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Unhan memiliki visi pada tahun 2039 menjadi perguruan tinggi bidang pertahanan berbasis riset yang berdaya saing dan berstandar kelas dunia (world class defense university) dengan melestarikan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 4

Unhan memiliki misi:

a.mengembangkan potensi calon pimpinan sipil dan militer yang professional dan memiliki nilai-nilai perjuangan dan kejuangan yang diperoleh secara empiris akademik melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
b.mengembangkan ilmu pertahanan melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
c.menanamkan kesadaran bela negara kepada Sivitas Akademika guna membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
d.menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan tridharma perguruan tinggi bidang strategi pertahanan, manajemen pertahanan, keamanan nasional dan teknologi pertahanan;
e.menyelenggarakan dukungan administrasi dan operasional pendidikan bidang strategi pertahanan, manajemen pertahanan, keamanan nasional dan teknologi pertahanan secara transparansi dan akuntabel;
f.menyelenggarakan dukungan fasilitas pendidikan bidang strategi pertahanan, manajemen pertahanan, keamanan nasional dan teknologi pertahanan dalam proses pembelajaran inovatif dan modern; dan
g.melaksanakan kerjasama tridharma perguruan tinggi dengan berbagai instansi dalam negeri dan luar negeri guna peningkatan dan pengembangan ilmu pertahanan. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 5

(1)Unhan mempunyai tujuan:
1. a.terwujudnya perkembangan potensi calon pimpinan sipil dan militer yang profesional dan memiliki nilai- nilai perjuangan dan kejuangan yang diperoleh secara empiris akademik melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
2. b.terwujudnya lulusan yang menguasai bidang ilmu pertahanan dan bela negara dalam mendukung kepentingan nasional serta berdaya saing di dalam dan luar negeri;
3. c.terselenggaranya kesadaran bela negara kepada Sivitas Akademika guna membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. d.terselenggaranya pengembangan dan pembinaan tridharma perguruan tinggi bidang strategi pertahanan, manajemen pertahanan, keamanan nasional dan teknologi pertahanan;
5. e.terbentuknya dukungan administrasi dan operasional pendidikan bidang strategi pertahanan, manajemen pertahanan, keamanan nasional dan teknologi pertahanan yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.terselenggaranya dukungan fasilitas pendidikan bidang strategi pertahanan, manajemen pertahanan, keamanan nasional dan teknologi pertahanan dalam proses pembelajaran inovatif dan modern; dan
7. g.terbentuknya kerja sama tridharma perguruan tinggi dengan berbagai instansi dalam negeri dan luar negeri guna peningkatan dan pengembangan ilmu pertahanan.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Unhan berpedoman pada:
1. a.tujuan pendidikan tinggi;
2. b.kaidah, norma, dan etika ilmu pengetahuan;
3. c.kepentingan masyarakat; dan
4. d.minat, bakat, dan kemampuan.

Pasal 6

(1)Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, Unhan menyusun:
1. a.rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun; jdih.kemdikbud.go.id
2. b.rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
3. c.rencana operasional yang memuat rencana program, kegiatan, dan anggaran selama 1 (satu) tahun.
(2)Tata cara penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional ditetapkan oleh Rektor.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 7

(1)Unhan berkedudukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan memiliki kampus lain di Jakarta dan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
(2)Dalam forum internasional Unhan menggunakan isttilah bahasa Inggris “Republic of Indonesia Defense University”.
(3)Tanggal 11 Maret merupakan hari jadi Unhan.
(4)Unhan didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
(5)Unhan secara teknis akademik dibina oleh Kementerian dan secara teknis fungsional dibina oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 8

(1)Unhan mempunyai lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, busana almamater, moto, dan ciri khas.
(2)Lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, busana almamater, moto, dan ciri khas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Tata cara penggunaan lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, busana almamater, moto, dan ciri khas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor. jdih.kemdikbud.go.id

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 9

(1)Unhan menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi di bidang pertahanan dan bela negara serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.program sarjana;
2. b.program magister; dan
3. c.program doktor.
(3)Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.program diploma;
2. b.program sarjana terapan;
3. c.program magister terapan; dan
4. d.program doktor terapan.
(4)Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.program profesi; dan
2. b.program spesialis.
(5)Penyelenggaraan pendidikan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1)Tahun akademik merupakan jangka waktu masa penyelenggaraan pendidikan selama 1 (satu) tahun yang dibagi dalam 2 (dua) semester:
1. a.semester gasal; dan
2. b.semester genap.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kalender akademik.
(3)Tahun akademik dan kalender akademik ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…