DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2024

Nomor: 46
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai dasar penetapan Klasifikasi UPT yang merupakan ukuran yang menjadi dasar penentuan nilai seluruh komponen yang menggambarkan beban kerja UPT di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; Kriteria Klasifikasi UPT yang terdiri atas variabel utama dan variabel pendukung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyusunan kriteria klasifikasi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan jdih.kemdikbud.go.id Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3.Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang selanjutnya disebut Badan adalah unit organisasi yang mempunyai tugas pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra.
4.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
5.Klasifikasi UPT adalah pengelompokan organisasi UPT yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi.

Pasal 2

(1)Klasifikasi UPT ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi.
(2)Kriteria Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan ukuran yang menjadi dasar penentuan nilai seluruh komponen yang menggambarkan beban kerja UPT di lingkungan Badan.
(3)Kriteria Klasifikasi UPT terdiri atas:
1. a.variabel utama; dan
2. b.variabel pendukung.

Pasal 3

(1)Variabel utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf a terdiri atas:
1. a.jumlah bahasa/dialek/subdialek yang terpetakan;
2. b.jumlah judul sastra yang terpetakan; jdih.kemdikbud.go.id
3. c.jumlah kosakata yang terinventarisasi;
4. d.jumlah judul karya sastra yang terinventarisasi dan terkodifikasi;
5. e.jumlah bahasa daerah yang terkonservasi;
6. f.jumlah sastra daerah yang terkonservasi;
7. g.jumlah revitalisasi bahasa dan sastra daerah;
8. h.jumlah pemasyarakatan bahasa Indonesia;
9. i.jumlah layanan fasilitasi pelindungan bahasa dan sastra daerah;
10. j.jumlah layanan fasilitasi pemasyarakatan bahasa dan sastra;
11. k.jumlah hasil layanan penerjemahan;
12. l.jumlah layanan bahasa Indonesia untuk penutur asing;
13. m.jumlah kemitraan; dan
14. n.sumber daya manusia teknis.
(2)Jumlah bahasa/dialek/subdialek yang terpetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah data kebahasaan yang dapat menunjukkan status bahasa, dialek, dan subdialek yang dihasilkan dari hasil pemetaan bahasa dan sensus bahasa.
(3)Jumlah judul sastra yang terpetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah judul karya sastra dari setiap jenis sastra berdasarkan hasil pemetaan sastra dan sensus sastra.
(4)Jumlah kosakata yang terinventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah kata/ atau gabungan kata dari bahasa daerah dalam bentuk kamus, tesaurus, senarai, ensiklopedia, dan/atau yang diusulkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
(5)Jumlah judul karya sastra yang terinventarisasi dan terkodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jumlah judul karya sastra yang terinventarisasi dan terkodifikasi dari tiap jenis sastra.
(6)Jumlah bahasa daerah yang terkonservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jumlah sistem tata bahasa yang terdokumentasikan dari setiap bahasa/dialek/subdialek, dalam bentuk tertulis dan/atau audiovisual.
(7)Jumlah sastra daerah yang terkonservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jumlah judul karya sastra daerah yang terdokumentasi dari tiap jenis sastra dalam bentuk tertulis dan/atau audiovisual.
(8)Jumlah revitalisasi bahasa dan sastra daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jumlah kegiatan revitalisasi bahasa/dialek/subdialek dan sastra daerah untuk meningkatkan daya hidup melalui proses pewarisan dan pembelajaran.
(9)Jumlah pemasyarakatan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jumlah kegiatan pemasyarakatan berbahasa dan bersastra kepada lembaga pemerintah/nonpemerintah dan masyarakat.
(10)Jumlah layanan fasilitasi pelindungan bahasa dan sastra daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan jumlah layanan fasilitasi pelindungan yang jdih.kemdikbud.go.id diberikan kepada lembaga pemerintah/nonpemerintah dalam bidang bahasa dan sastra daerah.
(11)Jumlah layanan fasilitasi pemasyarakatan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan jumlah layanan fasilitasi pemasyarakatan yang diberikan kepada lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam bidang bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra daerah maupun bahasa dan sastra Indonesia.
(12)Jumlah hasil layanan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan jumlah keluaran yang dihasilkan dari penyediaan dan pemberian layanan penerjemahan yang dimaksudkan sebagai bahan peningkatan kompetensi literasi, pendukung diplomasi bahasa Indonesia, dan pelindungan bahasa daerah.
(13)Jumlah layanan bahasa indonesia untuk penutur asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan jumlah layanan teknis yang diberikan secara tuntas kepada penutur asing atau lembaga yang terfasilitasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
(14)Jumlah kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan jumlah pelaksanaan kemitraan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan yang dilaksanakan oleh UPT atas prakarsanya atau berdasarkan penugasan organisasi induknya.
(15)Sumber daya manusia teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis dalam bidang kebahasaan dan kesastraan pada UPT.

Pasal 4

(1)Variabel pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
1. a.anggaran;
2. b.sumber daya manusia administrasi;
3. c.lahan; dan
4. d.bangunan.
(2)Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak dalam satu tahun anggaran.
(3)Sumber daya manusia administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi administrasi untuk mendukung pelaksanaan pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra.
(4)Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan seluruh tanah yang dikuasai pemerintah pusat atas nama Kementerian yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra.
(5)Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan seluruh bangunan yang dikuasai pemerintah pusat atas nama Kementerian yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 5

(1)Penilaian kriteria Klasifikasi UPT dilakukan terhadap capaian variabel utama dan variabel pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2)Capaian variabel utama dan variabel pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam data interval.
(3)Data interval sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversi ke dalam nilai standar mulai dari nilai terendah 1 (satu) sampai dengan nilai tertinggi 6 (enam).
(4)Perincian data interval dan nilai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Penilaian Klasifikasi UPT diperoleh melalui penjumlahan nilai variabel utama dan variabel pendukung.
(2)Nilai variabel utama dan variabel pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian nilai standar variabel utama dan variabel pendukung dengan bobot kriteria klasifikasi dibagi jumlah kelas interval.
(3)Jumlah kelas interval sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diperoleh dengan menggunakan aturan sturgess.

Pasal 7

Bobot kriteria klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:

a.variabel utama sebesar 85% (delapan puluh lima persen); dan
b.variabel pendukung sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 8

(1)Bobot variabel utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
1. a.jumlah bahasa/dialek/subdialek yang terpetakan dengan bobot sebesar 6% (enam persen);
2. b.jumlah judul sastra yang terpetakan dengan bobot sebesar 6% (enam persen);
3. c.jumlah kosakata yang terinventarisasi dengan bobot sebesar 7% (tujuh persen);
4. d.jumlah judul karya sastra yang terinventarisasi dan terkodifikasi dengan bobot sebesar 7% (tujuh persen);
5. e.jumlah bahasa daerah yang terkonservasi dengan bobot sebesar 6% (enam persen);
6. f.jumlah sastra daerah yang terkonservasi dengan bobot sebesar 6% (enam persen);
7. g.jumlah revitalisasi bahasa dan sastra daerah dengan bobot sebesar 7% (tujuh persen);
8. h.jumlah pemasyarakatan bahasa indonesia dengan bobot sebesar 7% (tujuh persen);
9. i.jumlah layanan fasilitasi pelindungan bahasa dan sastra daerah dengan bobot sebesar 7% (tujuh persen); jdih.kemdikbud.go.id
10. j.jumlah layanan fasilitasi pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah dengan bobot sebesar 6% (tujuh persen);
11. k.jumlah hasil layanan penerjemahan dengan bobot sebesar 6% (enam persen);
12. l.jumlah layanan bahasa indonesia untuk penutur asing dengan bobot sebesar 5% (lima persen);
13. m.jumlah kemitraan dengan bobot sebesar 5% (lima persen); dan
14. n.sumber daya manusia teknis dengan bobot sebesar 4% (empat persen).
(2)Bobot variabel pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
1. a.anggaran dengan bobot sebesar 4% (empat persen);
2. b.sumber daya manusia administrasi dengan bobot sebesar 4% (empat persen);
3. c.lahan dengan bobot sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); dan
4. d.bangunan dengan bobot sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Pasal 9

Tata cara penilaian kriteria Klasifikasi UPT tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), UPT diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.Balai Bahasa; dan
2. b.Kantor Bahasa.
(2)Penilaian untuk setiap klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Balai Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai jumlah nilai ≥ 0,562 (lebih dari atau sama dengan nol koma lima enam dua); dan
2. b.Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai jumlah nilai < 0,562 (kurang dari nol koma lima enam dua).

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…