DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2022

Nomor: 47
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); jdih.kemdikbud.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEBUDAYAAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penghargaan adalah apresiasi kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam upaya Pemajuan Kebudayaan.
2.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
3.Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.
4.Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
5.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
8.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
9.Pihak adalah orang perseorangan, kelompok orang, lembaga, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.
10.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan.
11.Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan.

Pasal 2

Pemberian Penghargaan bertujuan untuk:

a.mendukung Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
b.mendorong semua Pihak agar berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan. jdih.kemdikbud.go.id

BAB II

PEMBERI DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

(1)Penghargaan Kebudayaan dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(2)Pemberian Penghargaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Presiden; dan/atau
2. b.Menteri.
(3)Pemberian Penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.gubernur;
2. b.bupati/walikota; atau
3. c.pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Penghargaan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Bentuk Penghargaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berupa:
1. a.piagam;
2. b.pin emas;
3. c.plakat;
4. d.sertifikat; dan/atau
5. e.dana apresiasi.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pihak berdasarkan kategori.
(3)Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

(1)Bentuk Penghargaan oleh gubernur atau bupati/walikota berupa:
1. a.piagam;
2. b.pin emas;
3. c.plakat;
4. d.sertifikat; dan/atau
5. e.dana apresiasi.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pihak berdasarkan kategori.
(3)Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.

BAB III

KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 7

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan yang sepadan kepada Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 8

(1)Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan Pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
(2)Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.menunjukkan dedikasi dalam pelindungan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
2. b.melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
3. c.menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.
(3)Dedikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk upaya pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Pasal 9

(1)Pengaruh besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibuktikan dengan:
1. a.kontribusi yang dihasilkan dalam Pemajuan Kebudayaan;
2. b.menjadi teladan dan menginspirasi masyarakat luas;
3. c.mencegah punahnya Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
4. d.melestarikan cagar budaya.
(2)Pemberian manfaat bagi masyarakat secara luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibuktikan dengan:
1. a.penyediaan ekosistem Kebudayaan bagi masyarakat;
2. b.peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
3. c.peningkatan ketahanan budaya masyarakat.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

Pasal 10

Pemberian Penghargaan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan usulan dari Menteri. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 11

(1)Usulan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Presiden setelah dilakukan penilaian terhadap permohonan pemberian Penghargaan.
(2)Menteri melakukan penilaian terhadap permohonan pemberian Penghargaan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk tim penilai.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); jdih.kemdikbud.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEBUDAYAAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penghargaan adalah apresiasi kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam upaya Pemajuan Kebudayaan.
2.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
3.Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.
4.Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
5.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
8.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
9.Pihak adalah orang perseorangan, kelompok orang, lembaga, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.
10.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan.
11.Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan.

Pasal 2

Pemberian Penghargaan bertujuan untuk:

a.mendukung Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
b.mendorong semua Pihak agar berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan. jdih.kemdikbud.go.id

BAB II

PEMBERI DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

(1)Penghargaan Kebudayaan dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(2)Pemberian Penghargaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Presiden; dan/atau
2. b.Menteri.
(3)Pemberian Penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.gubernur;
2. b.bupati/walikota; atau
3. c.pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Penghargaan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Bentuk Penghargaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berupa:
1. a.piagam;
2. b.pin emas;
3. c.plakat;
4. d.sertifikat; dan/atau
5. e.dana apresiasi.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pihak berdasarkan kategori.
(3)Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

(1)Bentuk Penghargaan oleh gubernur atau bupati/walikota berupa:
1. a.piagam;
2. b.pin emas;
3. c.plakat;
4. d.sertifikat; dan/atau
5. e.dana apresiasi.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pihak berdasarkan kategori.
(3)Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.

BAB III

KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 7

Pasal 8

(1)Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan Pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
(2)Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.menunjukkan dedikasi dalam pelindungan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
2. b.melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
3. c.menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.
(3)Dedikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk upaya pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Pasal 9

(1)Pengaruh besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibuktikan dengan:
1. a.kontribusi yang dihasilkan dalam Pemajuan Kebudayaan;
2. b.menjadi teladan dan menginspirasi masyarakat luas;
3. c.mencegah punahnya Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
4. d.melestarikan cagar budaya.
(2)Pemberian manfaat bagi masyarakat secara luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibuktikan dengan:
1. a.penyediaan ekosistem Kebudayaan bagi masyarakat;
2. b.peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
3. c.peningkatan ketahanan budaya masyarakat.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

Pasal 10

Pemberian Penghargaan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan usulan dari Menteri. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 11

(1)Usulan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Presiden setelah dilakukan penilaian terhadap permohonan pemberian Penghargaan.
(2)Menteri melakukan penilaian terhadap permohonan pemberian Penghargaan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk tim penilai.