DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2024

Nomor: 47
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja balai bahasa dan kantor bahasa telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa organisasi dan tata kerja mengenai kantor bahasa dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); jdih.kemdikbud.go.id
4.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DAN KANTOR BAHASA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 322) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3.Balai Bahasa adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III.a di bidang pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra.
4.Kantor Bahasa adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon IV.a di bidang pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra.
2.Ketentuan huruf p ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah serta setelah huruf q ayat (1) Pasal 526 ditambahkan 9 (sembilan) huruf, yakni huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, dan huruf z, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Balai Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.Balai Bahasa Provinsi Aceh;
2. b.Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara;
3. c.Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat; jdih.kemdikbud.go.id
4. d.Balai Bahasa Provinsi Riau;
5. e.Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan;
6. f.Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat;
7. g.Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah;
8. h.Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. i.Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur;
10. j.Balai Bahasa Provinsi Bali;
11. k.Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat;
12. l.Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah;
13. m.Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan;
14. n.Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara;
15. o.Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah;
16. p.Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan;
17. q.Balai Bahasa Provinsi Papua;
18. r.Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. s.Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur;
20. t.Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur;
21. u.Balai Bahasa Provinsi Jambi;
22. v.Balai Bahasa Provinsi Maluku;
23. w.Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara;
24. x.Balai Bahasa Provinsi Lampung;
25. y.Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
26. z.Balai Bahasa Provinsi Bengkulu.
(2)Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau;
2. b.Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. c.Kantor Bahasa Provinsi Banten; dan
4. d.Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo.
  1. 3.Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II
  2. 1.Organisasi Balai Bahasa dan Kantor Bahasa harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
  3. 2.Pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
  4. 3.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemdikbud.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2024 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2024… PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 613 … Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ttd. Ineke Indraswati NIP 197809262000122001 jdih.kemdikbud.go.id SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 47 TAHUN 2024 ... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DAN KANTOR BAHASA NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI BAHASA DAN KANTOR BAHASA NO NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA Balai Bahasa 1 Balai Bahasa Provinsi Aceh Kota Banda Aceh, Aceh Provinsi Aceh 2 Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara 3 Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Kota Padang, Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat 4 Balai Bahasa Provinsi Riau Kota Pekanbaru, Riau Provinsi Riau 5 Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang, Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan 6 Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Kota Bandung, Jawa Barat Provinsi Jawa Barat 7 Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang, Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah 8 Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 9 Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, Jawa Timur Provinsi Jawa Timur 10 Balai Bahasa Provinsi Bali Kota Denpasar, Bali Provinsi Bali 11 Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat Kota Pontianak, Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat 12 Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah 13 Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan 14 Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara Kota Manado, Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara 15 Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu, Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah 16 Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat 17 Balai Bahasa Provinsi Papua Kota Jayapura, Papua Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi jdih.kemdikbud.go.id NO NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya 18 Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat 19 Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda, Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara 20 Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur 21 Balai Bahasa Provinsi Jambi Kota Jambi, Jambi Provinsi Jambi 22 Balai Bahasa Provinsi Maluku Kota Ambon, Maluku Provinsi Maluku 23 Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara Provinsi Maluku Utara 24 Balai Bahasa Provinsi Lampung Kota Bandarlampung, Lampung Provinsi Lampung 25 Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari, Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara 26 Balai Bahasa Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu, Bengkulu Provinsi Bengkulu Kantor Bahasa 1 Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau 2 Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 Kantor Bahasa Provinsi Banten Kota Serang, Banten Provinsi Banten dan Provinsi Daerah Khusus Jakarta 4 Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Kabupaten Bone Bolango Gorontalo Provinsi Gorontalo MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ttd. Ineke Indraswati NIP 197809262000122001

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…