DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023

Nomor: 48
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerima manfaat Akomodasi yang Layak (AYL) dan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) merupakan peserta didik penyandang disabilitas pada TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK/SMKLB, dan Perguruan Tingi; Fasilitasi penyediaan AYL melalui penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan penyediaan kurikulum; Bentuk AYL memperhatikan standar nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan tinggi; Pembentukan, tugas, dan fungsi ULD pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; Sumber daya manusia, layanan, sarana, dan prasarana pada ULD; Pelaporan, pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi penyediaan AYL dan pembentukan ULD; Sanksi administratif.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6473);
9.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
10.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
2.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
3.Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
4.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
5.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
7.Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8.Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
9.Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan lanjutan Pendidikan Dasar.
10.Perguruan Tinggi adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
11.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
13.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
16.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 2

Penyediaan Akomodasi yang Layak dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas bertujuan untuk:

a.memberikan kesamaan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan sebagai warga negara;
b.memberikan akses dan layanan pendidikan yang bermutu; dan
c.mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan yang saling menghargai.

Pasal 3

Penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh:

a.Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi dan menjamin penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
b.penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan memfasilitasi dan menjamin penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
c.Satuan Pendidikan dengan menyediakan Akomodasi yang Layak.

Pasal 4

Penerima manfaat penyediaan Akomodasi yang Layak dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas ditujukan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada:

a.Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;
b.Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Paket A;
c.Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Paket B;
d.Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Paket C;
e.Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa; dan
f.Perguruan Tinggi.

BAB II

FASILITASI PENYEDIAAN DAN BENTUK AKOMODASI YANG LAYAK

Pasal 5

(1)Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan paling sedikit melalui:
1. a.penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
4. d.penyediaan kurikulum.
(2)Pemerintah Daerah atau penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap kepada seluruh Satuan Pendidikan dengan memprioritaskan Satuan Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
(3)Satuan Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan mengenai data Peserta Didik Penyandang Disabilitas melalui pemutakhiran data pada sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan belum memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat mengajukan permohonan untuk mendapat fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sesuai kebutuhannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara Satuan Pendidikan, dan Perguruan Tinggi sesuai dengan kewenangannya dapat berupa:

a.biaya dalam mendukung Penyelenggaraan Pendidikan sesuai kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
b.bantuan atau beasiswa bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
c.dana untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung Akomodasi yang Layak.

Pasal 7

(1)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat berupa:
1. a.sarana dan prasarana umum;
2. b.sarana dan prasarana khusus; dan/atau
3. c.sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh.
(2)Ketentuan mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf c terdiri atas:
1. a.guru kelas atau guru mata pelajaran; dan/atau
2. b.guru pendidikan khusus.
(2)Guru kelas atau guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperoleh kompetensi melalui pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam program sarjana kependidikan dan/atau pendidikan profesi guru.
(3)Guru kelas atau guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang:
1. a.menjadi guru penggerak dalam pendidikan inklusif;
2. b.melaksanakan pendampingan/asistensi mengajar di kelas yang ada Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
3. c.melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, dapat diberikan fasilitasi pengembangan karir dan/atau diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja.

Pasal 9

(1)Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan guru yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
(2)Kompetensi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan.
(3)Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
1. a.program sarjana pendidikan khusus/pendidikan luar biasa;
2. b.program pendidikan profesi guru untuk pendidikan khusus; dan/atau
3. c.penambahan masa studi pendidikan profesi guru untuk pelaksanaan praktik magang di Satuan Pendidikan.
(4)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan modifikasi dan penyesuaian kurikulum; dan/atau
2. b.pelatihan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam berkomunikasi dengan Peserta Didik Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
(5)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan praktik magang.
(6)Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(5)dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
(7)Dalam melaksanakan magang, guru didampingi oleh guru pendamping magang melakukan paling sedikit:
1. a.identifikasi dan asesmen Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
2. b.diskusi dengan orang tua/wali Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
3. c.penyusunan perencanaan pembelajaran individual;
4. d.proses pengajaran; dan
5. e.evaluasi terhadap hasil dan proses pembelajaran.
(8)Guru pendamping magang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau praktisi profesional di bidang pendidikan khusus.
(9)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Kementerian dan/atau lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh Kementerian.
(10)Guru kelas atau guru mata pelajaran yang telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh sertifikat kelulusan.
(11)Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 10

(1)Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b ditugaskan pada Unit Layanan Disabilitas sebagai satuan administrasi pangkal.
(2)Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
2. b.membimbing atau mendampingi guru lainnya dalam memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
(3)Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan tugas pada lebih dari 1 (satu) Satuan Pendidikan.
(4)Guru yang ditugaskan pada Unit Layanan Disabilitas terdata dalam sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian dan mendapatkan hak sebagai guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk pengembangan:
1. a.standar kompetensi lulusan;
2. b.standar isi;
3. c.standar proses; dan
4. d.standar penilaian, sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
(2)Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam bentuk modifikasi kurikulum sesuai dengan ragam disabilitas.
(3)Penyediaan kurikulum bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang tidak mengalami hambatan intelektual dilakukan dengan modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap standar proses yang ditetapkan oleh Kementerian yang disesuaikan dengan ragam disabilitas Peserta Didik.
(4)Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan intelektual dilakukan dengan modifikasi terhadap standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian yang disesuaikan dengan ragam disabilitas Peserta Didik.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…