DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024

Nomor: 50
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi; penatausahaan, pembaruan, fotokopi atas Ijazah, Transkrip Nilai, surat keterangan pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi; ijazah dari sistem pendidikan tinggi luar negeri

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain, sudah tidak memenuhi kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor l6, Tambahan Lembaran Negara jdih.kemdikbud.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
2.Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pengakuan kompetensi atas prestasi mahasiswa dan/atau lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
3.Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
4.Transkrip Nilai adalah dokumen yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh Mahasiswa selama proses pendidikan.
5.Gelar adalah sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT PROFESI JENJANG PENDIDIKAN TINGGI. jdih.kemdikbud.go.id
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8.Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
9.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat LLDikti adalah satuan kerja yang membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 2

(1)Penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi berdasarkan prinsip:
1. a.kehati-hatian;
2. b.akurasi; dan
3. c.legalitas.
(2)Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip untuk memastikan keaslian Ijazah dan kemudahan memeriksa keabsahan kepemilikan.
(3)Akurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip untuk menjaga ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi.
(4)Legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip untuk memastikan proses penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT PROFESI

Pasal 3

(1)Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi yang telah:
1. a.menyelesaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan perguruan tinggi.
(2)Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi.
(3)Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nomor Ijazah nasional;
2. b.lambang dan nama perguruan tinggi;
3. c.nomor pokok perguruan tinggi;
4. d.program pendidikan tinggi;
5. e.nama program studi; jdih.kemdikbud.go.id
6. f.nomor pokok program studi;
7. g.nama lengkap pemilik Ijazah;
8. h.tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
9. i.nomor induk mahasiswa;
10. j.Gelar akademik atau Gelar vokasi yang diberikan beserta singkatannya;
11. k.tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
12. l.tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah; dan
13. m.nama, jabatan, dan tanda tangan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah.
(4)Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituliskan dalam Bahasa Indonesia.
(5)Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam bahasa asing.

Pasal 4

(1)Gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j ditulis dengan ketentuan:
1. a.sarjana, ditulis di belakang nama lengkap pemilik Ijazah dengan mencantumkan singkatan yang dimulai dengan huruf “S.”;
2. b.magister, ditulis di belakang nama lengkap pemilik Ijazah dengan mencantumkan singkatan yang dimulai dengan huruf “M.”; dan
3. c.doktor, ditulis di depan nama lengkap pemilik Ijazah dengan mencantumkan singkatan “Dr.”.
(2)Penulisan gelar vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j dilakukan:
1. a.ahli pratama, ditulis di belakang nama lengkap pemilik Ijazah program diploma satu dengan mencantumkan singkatan yang dimulai dengan huruf “A.P.”;
2. b.ahli muda, ditulis di belakang nama lengkap pemilik Ijazah program diploma dua dengan mencantumkan singkatan yang dimulai dengan huruf “A.M.”;
3. c.ahli madya, ditulis di belakang nama lengkap pemilik Ijazah program diploma tiga dengan mencantumkan singkatan yang dimulai dengan huruf “A.Md.”;
4. d.sarjana terapan, ditulis di belakang nama lengkap pemilik Ijazah program diploma empat dengan mencantumkan singkatan yang dimulai dengan huruf “S.Tr.”
5. e.magister terapan, ditulis di belakang nama lengkap pemilik Ijazah dengan mencantumkan singkatan yang dimulai dengan huruf “M.Tr.”; dan
6. f.doktor terapan, ditulis di depan nama lengkap pemilik Ijazah dengan mencantumkan singkatan “Dr.Tr.”.

Pasal 5

(1)Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disertai dengan Transkrip Nilai.
(2)Transkrip Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nomor Transkrip Nilai; jdih.kemdikbud.go.id
2. b.lambang dan nama perguruan tinggi;
3. c.nomor pokok perguruan tinggi;
4. d.program pendidikan tinggi;
5. e.nama program studi;
6. f.nomor pokok program studi;
7. g.nama lengkap pemilik Transkrip Nilai;
8. h.tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Nilai;
9. i.nomor induk mahasiswa;
10. j.daftar nama mata kuliah;
11. k.nilai mata kuliah;
12. l.nilai indeks prestasi kumulatif;
13. m.tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Nilai; dan
14. n.nama, jabatan, dan tanda tangan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah.
(3)Transkrip Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituliskan dalam Bahasa Indonesia.
(4)Transkrip Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam bahasa asing.

Pasal 6

(1)Selain Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)dan Transkrip Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), perguruan tinggi menerbitkan surat keterangan pendamping Ijazah.
(2)Surat keterangan pendamping Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai kualifikasi dan kompetensi akademik dalam Ijazah lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi yang mempermudah penilaian oleh pemberi kerja dan/atau lembaga pendidikan.
(3)Surat keterangan pendamping Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituliskan dalam Bahasa Indonesia.
(4)Surat keterangan pendamping Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterjemahkan dalam bahasa asing.

Pasal 7

(1)Ijazah, Transkrip Nilai, dan surat keterangan pendamping ijazah disahkan dengan tanda tangan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang.
(2)Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik tersertifikasi.
(3)Ijazah, Transkrip Nilai, dan/atau surat keterangan pendamping ijazah yang disahkan dengan tanda tangan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi stempel perguruan tinggi.
(4)Ijazah, Transkrip Nilai, dan/atau surat keterangan pendamping Ijazah yang disahkan dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibubuhi stempel perguruan tinggi. jdih.kemdikbud.go.id
(5)Dalam hal Ijazah, Transkrip Nilai, dan/atau surat keterangan pendamping ijazah disahkan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi, perguruan tinggi juga memberikan dokumen elektronik kepada pemilik Ijazah, Transkrip Nilai, dan surat keterangan pendamping Ijazah.

Pasal 8

(1)Nomor Ijazah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diterbitkan melalui sistem yang dikelola oleh Kementerian.
(2)Perguruan tinggi mengajukan permohonan penerbitan nomor Ijazah nasional melalui sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung.
(3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling sedikit:
1. a.bukti kelulusan; dan
2. b.surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Pasal 9

(1)Sertifikat Kompetensi diberikan kepada lulusan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi yang telah lulus uji kompetensi sesuai bidang keahlian dalam cabang ilmunya.
(2)Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
(3)Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.nomor Sertifikat Kompetensi;
2. b.lambang dan nama perguruan tinggi;
3. c.lambang dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi;
4. d.nomor pokok perguruan tinggi;
5. e.program pendidikan tinggi;
6. f.nama program studi;
7. g.nomor pokok program studi;
8. h.nama lengkap pemilik Sertifikat Kompetensi;
9. i.tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Kompetensi;
10. j.unit kompetensi;
11. k.tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
12. l.tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Sertifikat Kompetensi; dan
13. m.nama, jabatan, dan tanda tangan pimpinan perguruan tinggi dan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi yang berwenang menandatangani sertifikat kompetensi. jdih.kemdikbud.go.id
(4)Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib dituliskan dalam Bahasa Indonesia.
(5)Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diterjemahkan dalam bahasa asing.

Pasal 10

Sertifikat Kompetensi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…