DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2023

Nomor: 51
Tahun: 2023
Ditetapkan: 11 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tugas dan fungsi Polnes dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, susunan organisasi Polnes terdiri atas Senat, Pemimpin, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Penyantun, serta tata kerja Polnes dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang dijabarkan dalam rincian tugas yang ditetapkan oleh Menteri, pengaturan mengenai jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian, dimana penyesuaian organisasi dan tata kerja serta penetapan jabatan dan pejabat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Samarinda telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/458/M.KT.01/2023;
c.bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Samarinda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Samarinda sudah tidak sesuai lagi dengan struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Samarinda; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); jdih.kemdikbud.go.id
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2.Politeknik Negeri Samarinda yang selanjutnya disebut Polnes adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
4.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar.
7.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. jdih.kemdikbud.go.id

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Polnes berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 3

Polnes mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Polnes menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi dan profesi;
b.pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pembinaan Sivitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
e.pelaksanaan kegiatan administrasi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi Polnes terdiri atas:

a.Senat;
b.pemimpin;
c.Satuan Pengawas Internal; dan
d.Dewan Penyantun.

Pasal 6

(1)Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Senat.
(3)Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 7

(1)Direktur merupakan pemimpin Polnes.
(2)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
1. a.wakil direktur; dan
2. b.unsur organisasi di bawah pemimpin.

Pasal 8

(1)Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi dan profesi;
2. b.pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
3. c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. d.pembinaan pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan; dan
5. e.pelaksanaan layanan administrasi.

Pasal 9

(1)Wakil direktur terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Akademik;
2. b.Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum;
3. c.Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
4. d.Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
(2)Wakil direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 10

(1)Wakil Direktur Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2)Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, umum, dan sistem informasi. jdih.kemdikbud.go.id
(3)Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
(4)Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kerja sama dan hubungan masyarakat.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…