DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024

Nomor: 58
Tahun: 2024
Ditetapkan: 7 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai ijazah; penatausahaan ijazah dan transkrip nilai; pembaruan ijazah dan transkrip nilai; ijazah dari sistem pendidikan luar negeri; fotokopi atas ijazah dan transkrip nilai; surat keterangan dan fotokopi atas ijazah yang terbit sebelum tahun ajaran 2024/2025

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional sudah tidak memenuhi kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IJAZAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ijazah adalah dokumen pengakuan atas kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal atau pendidikan nonformal.
2.Transkrip Nilai adalah dokumen yang memuat informasi tentang mata pelajaran dan nilai yang diperoleh peserta didik.
3.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
4.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar.
5.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai dengan kewenangan.
8.Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan, adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pasal 2

(1)Penerbitan Ijazah berdasarkan prinsip:
1. a.validitas;
2. b.akurasi; dan
3. c.legalitas.
(2)Validitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip untuk memastikan keaslian Ijazah dan kemudahan memeriksa keabsahan kepemilikan.
(3)Akurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip untuk memastikan ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam Ijazah.
(4)Legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip untuk memastikan proses penerbitan Ijazah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

IJAZAH

Pasal 3

(1)Ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah:
1. a.menyelesaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan Satuan Pendidikan.
(2)Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi.
(3)Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nomor Ijazah nasional;
2. b.nama Satuan Pendidikan;
3. c.nomor pokok sekolah nasional;
4. d.nama lengkap pemilik Ijazah;
5. e.tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
6. f.nomor induk siswa nasional;
7. g.pernyataan bahwa peserta didik dinyatakan lulus;
8. h.nomor keputusan penetapan kelulusan;
9. i.tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
10. j.foto pemilik Ijazah;
11. k.tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah; dan
12. l.nama, jabatan, dan tanda tangan kepala Satuan Pendidikan.
(4)Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituliskan dalam Bahasa Indonesia.
(5)Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam bahasa asing.

Pasal 4

(1)Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disertai dengan Transkrip Nilai.
(2)Transkrip Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nomor Transkrip Nilai;
2. b.nama Satuan Pendidikan;
3. c.nomor pokok sekolah nasional;
4. d.nama lengkap pemilik Transkrip Nilai;
5. e.tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Nilai;
6. f.nomor induk siswa nasional;
7. g.nomor Ijazah nasional;
8. h.tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
9. i.daftar mata pelajaran dan nilai yang diperoleh peserta didik;
10. j.tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Nilai; dan
11. k.nama, jabatan, dan tanda tangan kepala Satuan Pendidikan.
(3)Transkrip Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituliskan dalam Bahasa Indonesia.
(4)Transkrip Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterjemahkan dalam bahasa asing.

Pasal 5

(1)Ijazah dan Transkrip Nilai disahkan dengan tanda tangan kepala Satuan Pendidikan.
(2)Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik tersertifikasi.
(3)Ijazah dan/atau Transkrip Nilai yang disahkan dengan tanda tangan basah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dibubuhi stempel Satuan Pendidikan.
(4)Ijazah dan/atau Transkrip Nilai yang disahkan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibubuhi stempel Satuan Pendidikan.
(5)Dalam hal Ijazah dan/atau Transkrip Nilai disahkan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi, Satuan Pendidikan juga memberikan dokumen elektronik kepada pemilik Ijazah dan/atau Transkrip Nilai.

Pasal 6

(1)Nomor Ijazah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diterbitkan melalui sistem yang dikelola oleh Kementerian.
(2)Satuan Pendidikan mengajukan permohonan penerbitan nomor Ijazah nasional melalui sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Pasal 7

(1)Satuan Pendidikan menggunakan format Ijazah dan Transkrip Nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Satuan Pendidikan mengunduh format Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB III

PENATAUSAHAAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI

Pasal 8

(1)Satuan Pendidikan melakukan penatausahaan terhadap Ijazah dan Transkrip Nilai.
(2)Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit menyimpan:
1. a.hasil pindai dokumen untuk Ijazah dan Transkrip Nilai dengan tanda tangan basah; dan
2. b.dokumen elektronik untuk Ijazah dan Transkrip Nilai dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Pasal 9

Dalam hal dilakukan penutupan Satuan Pendidikan, Satuan Pendidikan menyerahkan hasil pindai dokumen serta dokumen elektronik Ijazah dan Transkrip Nilai hasil penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Dinas atau Kementerian sesuai dengan kewenangan.

BAB IV

PEMBARUAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI

Pasal 10

(1)Pembaruan Ijazah dan/atau Transkrip Nilai terdiri atas:
1. a.penerbitan perbaikan Ijazah dan/atau Transkrip Nilai;
2. b.penerbitan ulang Ijazah dan/atau Transkrip Nilai; dan
3. c.pencetakan ulang Ijazah dan/atau Transkrip Nilai.
(2)Pembaruan Ijazah dan/atau Transkrip Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan pemilik.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…