DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 60 Tahun 2023

Nomor: 60
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, perlu dilakukan penyesuaian wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV;
c.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah;
d.bahwa pembentukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVII dan penyesuaian wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X dan Wilayah XIV telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat nomor B/859/M.KT.01/2023;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas jdih.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
7.Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
10.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
11.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1315); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN jdih.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id TEKNOLOGI NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1315), diubah sebagai berikut:
1.Setelah huruf p ayat (3) Pasal 2 ditambahkan satu huruf, yakni huruf q, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)LLDIKTI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Pembinaan LLDIKTI secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan bidang tugasnya dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.
(3)LLDIKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I;
2. b.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II;
3. c.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
4. d.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV;
5. e.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V;
6. f.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI;
7. g.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII;
8. h.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII;
9. i.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX;
10. j.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X;
11. k.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI;
12. l.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII;
13. m.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII;
14. n.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV;
15. o.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV;
16. p.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI; dan
17. q.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVII.
(4)LLDIKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala.

2.Ketentuan angka 10 (sepuluh) dan angka 14 (empat belas) Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi diubah dan setelah angka 16 (enam belas) ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 17 (tujuh belas) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TTD. NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TTD. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 828 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, TTD. Ineke Indraswati NIP 197809262000122001 jdih.kemdikbud.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA LLDIKTI NO. NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA
1.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Medan Provinsi Sumatera Utara
2.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
4.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Bandung Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
5.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang Provinsi Jawa Tengah jdih.kemdikbud.go.id NO. NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA
7.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Surabaya Provinsi Jawa Timur
8.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Denpasar Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat
9.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Barat
10.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Padang Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi
11.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Utara
12.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII Ambon Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara
13.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Banda Aceh Provinsi Aceh
14.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV Biak Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
15.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur jdih.kemdikbud.go.id NO. NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA
16.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara
17.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVII Riau Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TTD. NADIEM ANWAR MAKARIM Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TTD. Ineke Indraswati NIP 197809262000122001 jdih.kemdikbud.go.id

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, perlu dilakukan penyesuaian wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV;
c.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah;
d.bahwa pembentukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVII dan penyesuaian wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X dan Wilayah XIV telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat nomor B/859/M.KT.01/2023;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
7.Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
10.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
11.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1315); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN jdih.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id TEKNOLOGI NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1315), diubah sebagai berikut:
1.Setelah huruf p ayat (3) Pasal 2 ditambahkan satu huruf, yakni huruf q, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)LLDIKTI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Pembinaan LLDIKTI secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan bidang tugasnya dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.
(3)LLDIKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I;
2. b.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II;
3. c.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
4. d.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV;
5. e.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V;
6. f.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI;
7. g.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII;
8. h.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII;
9. i.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX;
10. j.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X;
11. k.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI;
12. l.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII;
13. m.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII;
14. n.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV;
15. o.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV;
16. p.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI; dan
17. q.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVII.
(4)LLDIKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala.

2.Ketentuan angka 10 (sepuluh) dan angka 14 (empat belas) Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi diubah dan setelah angka 16 (enam belas) ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 17 (tujuh belas) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TTD. NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TTD. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 828 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, TTD. Ineke Indraswati NIP 197809262000122001 jdih.kemdikbud.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA LLDIKTI NO. NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA
1.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Medan Provinsi Sumatera Utara
2.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
4.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Bandung Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
5.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang Provinsi Jawa Tengah jdih.kemdikbud.go.id NO. NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA
7.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Surabaya Provinsi Jawa Timur
8.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Denpasar Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat
9.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Barat
10.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Padang Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi
11.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Utara
12.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII Ambon Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara
13.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Banda Aceh Provinsi Aceh
14.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV Biak Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
15.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur jdih.kemdikbud.go.id NO. NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA
16.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara
17.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVII Riau Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TTD. NADIEM ANWAR MAKARIM Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TTD. Ineke Indraswati NIP 197809262000122001 jdih.kemdikbud.go.id