DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024

Nomor: 63
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai peserta magang mahasiswa; penyelenggara magang mahasiswa; penyelenggaraan magang mahasiswa di luar negeri; tahapan magang; perlindungan; pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi; peran serta masyarakat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyelenggarakan magang mahasiswa yang akuntabel dan memberikan pelindungan optimal bagi mahasiswa dan penyelenggara magang, perlu mengatur penyelenggaraan magang mahasiswa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENYELENGGARAAN MAGANG MAHASISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Magang Mahasiswa adalah salah satu bentuk pembelajaran bagi mahasiswa pada perguruan tinggi yang dilaksanakan untuk memberikan pengalaman praktik dan kontekstual di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan sesuai kurikulum yang ditetapkan dan/atau memperkaya kompetensi utama.
2.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
3.Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
4.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi.
7.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
8.Dosen Pembimbing adalah dosen tetap yang ditugaskan pemimpin Perguruan Tinggi untuk membimbing kegiatan pembelajaran Magang Mahasiswa.
9.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

(1)Magang Mahasiswa wajib dilakukan oleh Mahasiswa program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, dan sarjana terapan.
(2)Magang Mahasiswa dapat dilakukan oleh Mahasiwa pada program pendidikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal kompetensi utama program studi Mahasiswa telah terpenuhi, Magang Mahasiswa dapat dilakukan di luar program studi untuk memperkaya kompetensi utama.
(4)Magang Mahasiswa dapat diselenggarakan di dalam negeri dan luar negeri.

BAB II

PESERTA MAGANG MAHASISWA

Pasal 3

Peserta Magang Mahasiswa harus memenuhi persyaratan:

a.berstatus sebagai Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD Dikti;
b.memperoleh persetujuan orang tua/wali dan Dosen Pembimbing akademik; dan
c.tidak sedang dalam masa cuti.

Pasal 4

(1)Magang Mahasiswa dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen Pembimbing dan dapat dibantu oleh pembimbing praktisi.
(2)Pembimbing praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan pembimbing yang berasal dari mitra penyelenggara Magang Mahasiswa.
(3)Peserta Magang Mahasiswa harus menyelesaikan Magang Mahasiswa sebelum menyelesaikan masa studi.

BAB III

PENYELENGGARA MAGANG MAHASISWA

Pasal 5

(1)Magang Mahasiswa diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan mitra penyelenggara Magang Mahasiswa.
(2)Mitra penyelenggara Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
(3)Selain mitra penyelenggara Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan Tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga pengirim dalam pelaksanaan Magang Mahasiswa di luar negeri.
(4)Lembaga pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan sebagai penghubung antara peserta Magang Mahasiswa dan Perguruan Tinggi dengan mitra penyelenggara Magang Mahasiswa di luar negeri atas penugasan dari mitra penyelenggara Magang Mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Magang Mahasiswa minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.status program studi terakreditasi; dan
2. b.tidak sedang menjalani sanksi administratif berat dari Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Magang Mahasiswa di luar negeri wajib memiliki unit/lembaga/pejabat yang mengelola fungsi urusan luar negeri.

Pasal 7

(1)Mitra penyelenggara Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
1. a.badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
2. b.badan usaha atau perusahaan;
3. c.kementerian/lembaga;
4. d.pemerintah daerah;
5. e.organisasi nonpemerintah;
6. f.organisasi internasional;
7. g.lembaga pendidikan; atau
8. h.lembaga penelitian.
(2)Badan usaha atau perusahaan, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf g, dan huruf h termasuk lembaga milik Perguruan Tinggi yang dikelola secara terpisah.
(3)Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan organisasi yang diakui sebagai subjek hukum internasional.

Pasal 8

(1)Mitra penyelenggara Magang Mahasiswa harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.memiliki fasilitas untuk pelaksanaan Magang Mahasiswa; dan
3. c.memiliki pembimbing praktisi untuk membimbing Mahasiswa dalam pelaksanaan Magang Mahasiswa.
(2)Persyaratan memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi internasional.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
1. a.fotokopi akta pendirian badan hukum;
2. b.fotokopi surat izin operasional atau izin lainnya yang masih berlaku;
3. c.pernyataan ketersediaan fasilitas untuk pelaksanaan Magang Mahasiswa;
4. d.profil lembaga, minimal meliputi struktur organisasi, alamat, telepon, portofolio pemagang Mahasiswa; dan
5. e.profil pembimbing praktisi.
(4)Fotokopi akta pendirian dan fotokopi surat izin operasional atau izin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi internasional.

BAB IV

PENYELENGGARAAN MAGANG MAHASISWA DI LUAR NEGERI

Pasal 9

(1)Perguruan Tinggi bersama dengan mitra penyelenggara Magang Mahasiswa dapat bekerja sama dengan lembaga pengirim dalam pelaksanaan Magang Mahasiswa di luar negeri.
(2)Lembaga pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab:
1. a.mengoordinasikan seluruh proses Magang Mahasiswa antara Perguruan Tinggi dan mitra penyelenggara Magang Mahasiswa dari awal sampai selesai;
2. b.memberikan informasi kepada Perguruan Tinggi perihal kebutuhan tenaga Magang Mahasiswa yang tersedia pada mitra penyelenggara Magang Mahasiswa;
3. c.membantu mitra penyelenggara Magang Mahasiswa untuk melaksanakan proses seleksi peserta Magang Mahasiswa;
4. d.membantu penyiapan administrasi dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian peserta Magang Mahasiswa;
5. e.membantu proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Magang Mahasiswa; dan
6. f.menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada peserta Magang Mahasiswa di luar negeri.
(3)Kementerian memilih dan menetapkan daftar lembaga pengirim serta mengumumkan pada laman Kementerian.

BAB V

TAHAPAN MAGANG MAHASISWA

Pasal 10

(1)Perguruan Tinggi menyelenggarakan Magang Mahasiswa dengan tahapan:
1. a.perencanaan Magang Mahasiswa;
2. b.pelaksanaan Magang Mahasiswa; dan
3. c.pelaporan Magang Mahasiswa.
(2)Tahapan Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…