DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65 Tahun 2024

Nomor: 65
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai identitas; penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; Sistem Pengelolaan; Pendanaan dan Kekayaan; Kerjasama; Sistem Penjaminan Mutu pada Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa statuta Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie diperlukan sebagai dasar perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan fungsi pendidikan tinggi di lingkungan Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Statuta Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Statuta Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. 7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198);
7. 8.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 928); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Statuta Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITH.
2.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4.Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie, yang selanjutnya disebut ITH adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5.Rektor adalah Pemimpin ITH.
6.Senat ITH yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
7.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan ITH.
8.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan ITH dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di ITH.
10.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di ITH.

Pasal 2

ITH memiliki visi menjadi institut yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis inovasi benua maritim Indonesia.

Pasal 3

ITH memiliki misi:

a.menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai dasar ITH, jiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global.
b.menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, inovatif, berkualitas tinggi, dan bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional.
c.mengembangkan infrastruktur sarana dan prasarana yang unggul dalam menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
d.mengembangkan jaringan kerja sama institusional yang unggul dalam rangka mengembangkan temuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan.
e.menyelenggarakan manajemen tata kelola pendidikan tinggi yang unggul.

Pasal 4

ITH memiliki tujuan:

a.menghasilkan pendidikan tinggi yang unggul berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai dasar ITH, jiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global.
b.menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan inovatif berbasis benua maritim yang bermanfaat bagi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional;
c.meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif berkualitas tinggi yang mendukung pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
d.meningkatkan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan inovasi wisata berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan; dan
e.menjadikan Institut yang berkinerja unggul dalam menyelenggarakan manajemen tata kelola pendidikan tinggi yang unggul

Pasal 5

(1)Nilai-nilai dasar ITH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mencakup:
1. a.karakter;
2. b.integritas ;
3. c.nasionalisme;
4. d.teknologi ; dan
5. e.adaptif ;
(2)Karakter sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tentang kepribadian seseorang yang memiliki integritas, kejujuran, etika, dan sifat-sifat moral yang kuat.
(3)Integritas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b tentang konsistensi dan keselarasan antara perkataan dan perbuatan yang menghormati nilai-nilai moral dan etika dalam setiap tindakan dan keputusan yang dilakukan.
(4)Nasionalisme sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c tentang rasa cinta dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara yang mencakup rasa kebanggaan terhadap budaya, sejarah, dan identitas nasional serta komitmen untuk memajukan kepentingan dan kesejahteraan negara.
(5)Teknologi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d tentang perkembangan dan penggunaan alat, pengetahuan, dan keterampilan dalam menciptakan barang dan jasa yang membantu masyarakat berkembang dalam menghadapi tantangan zaman.
(6)Adaptif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e tentang kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dalam menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat dan perkembangan teknologi.

Pasal 6

(1)Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,dan Pasal 4, ITH menyusun:
1. a.rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
2. b.rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
3. c.rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
(2)Tata cara penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 7

(1)ITH berkedudukan di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat membuka kampus lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)ITH didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289).
(3)Tanggal 17 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi ITH.

Pasal 8

(1)ITH memiliki lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater.
(2)Lambang, bendera, mars, himne, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan nilai-nilai ITH yang berfungsi sebagai identitas, eksistensi, dan sarana pemersatu.
(3)Lambang, bendera, mars, himne, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Tata cara penggunaan lambang, bendera, mars, himne, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 9

(1)ITH menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
(2)Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister dan program doktor.
(3)Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.
(4)Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan program spesialis sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan pendidikan di ITH menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu masa penyelenggaraan pendidikan selama 1 (satu) tahun yang dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap serta dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan kebutuhan.
(3)Tahun akademik dan kalender akademik ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…