DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 66 Tahun 2024

Nomor: 66
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pelaku perbukuan meliputi: a. perseorangan; dan b. badan usaha, sedangkan pembinaan Pelaku Perbukuan dilakukan oleh: a. pemerintah pusat; dan b. pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan Pelaku Perbukuan oleh pemerintah pusat meliputi: a. Pembinaan Manajemen; dan b. Pembinaan Profesionalitas.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pembinaan Pelaku Perbukuan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBINAAN PELAKU PERBUKUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pembinaan Profesionalitas adalah proses meningkatkan kompetensi perseorangan pelaku perbukuan berdasarkan standar profesinya.
2.Pembinaan Manajemen adalah proses meningkatkan kualitas pengelolaan usaha perbukuan untuk mewujudkan ekosistem perbukuan yang sehat bagi pelaku perbukuan yang berbentuk badan usaha.
3.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Sertifikasi Profesi Perbukuan adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kepada pelaku perbukuan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.
5.Akreditasi adalah penilaian untuk menetapkan kelayakan dan mutu pelaku perbukuan.
6.Portofolio Karya adalah kumpulan hasil karya seorang pelaku perbukuan perorangan yang relevan dan mencerminkan kompetensi profesionalnya.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
9.Pelaku Perbukuan adalah penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku.

Pasal 2

Pembinaan Pelaku Perbukuan bertujuan untuk mewujudkan Pelaku Perbukuan yang profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi perbukuan, dan menjunjung tinggi etika profesi dalam rangka membangun ekosistem perbukuan yang sehat dan bermutu.

Pasal 3

(1)Pelaku Perbukuan meliputi:
1. a.perseorangan; dan
2. b.badan usaha.
(2)Pelaku Perbukuan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.penulis;
2. b.penerjemah;
3. c.penyadur;
4. d.editor;
5. e.desainer; dan
6. f.ilustrator.
(3)Pelaku Perbukuan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pencetak;
2. b.pengembang buku elektronik;
3. c.penerbit; dan
4. d.toko buku.

Pasal 4

(1)Pembinaan Pelaku Perbukuan dilakukan oleh:
1. a.pemerintah pusat; dan
2. b.pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pembinaan Pelaku Perbukuan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kementerian.
(3)Pembinaan Pelaku Perbukuan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pendidikan.
(4)Pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan Pelaku Perbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Pembinaan Pelaku Perbukuan oleh pemerintah pusat meliputi:
1. a.Pembinaan Manajemen; dan
2. b.Pembinaan Profesionalitas.
(2)Pembinaan Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Pelaku Perbukuan badan usaha.
(3)Pembinaan Profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Pelaku Perbukuan perseorangan.

Pasal 6

(1)Pembinaan Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui:
1. a.pengembangan standar tata kelola usaha perbukuan; dan
2. b.pelaksanaan Akreditasi usaha perbukuan.
(2)Pengembangan standar tata kelola usaha perbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.standar tata kelola percetakan;
2. b.standar tata kelola pengembangan buku elektronik;
3. c.standar tata kelola penerbitan; dan
4. d.standar tata kelola toko buku.
(3)Standar tata kelola percetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Standar tata kelola pengembangan buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Standar tata kelola penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Standar tata kelola toko buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7)Pelaksanaan Akreditasi usaha perbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap usaha:
1. a.percetakan;
2. b.pengembangan buku elektronik;
3. c.penerbitan; dan
4. d.toko buku.

Pasal 7

Pembinaan Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi aspek:

a.kelembagaan;
b.operasional;
c.sumber daya manusia;
d.sarana dan prasarana; dan
e.kinerja.

Pasal 8

(1)Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
1. a.legalitas badan usaha; dan
2. b.organisasi dan tata laksana.
(2)Legalitas badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.kepemilikan badan hukum usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.kepemilikan perizinan berusaha yang berlaku efektif.
(3)Organisasi dan tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.struktur organisasi yang definitif dan representatif untuk menyelenggarakan fungsi organisasi dan fungsi usaha;
2. b.efektivitas peran personel dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan badan usaha perbukuan;
3. c.sistem penghargaan atas dasar kinerja;
4. d.perencanaan usaha dan keuangan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang; dan
5. e.desain sistem tata laksana usaha.

Pasal 9

(1)Aspek operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup:
1. a.manajemen operasional;
2. b.sistem manajemen mutu; dan
3. c.manajemen pelanggan.
(2)Manajemen operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penerapan standar badan usaha perbukuan;
2. b.ketersediaan pedoman kerja badan usaha perbukuan;
3. c.ketersediaan prosedur operasional baku badan usaha perbukuan;
4. d.ketersediaan prosedur atau mekanisme perjanjian kerja; dan
5. e.ketersediaan prosedur atau mekanisme penetapan mitra usaha.
(3)Sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penetapan dan penerapan sistem manajemen mutu;
2. b.pengembangan prosedur operasional baku penjaminan mutu internal; dan
3. c.pembentukan satuan pengendali internal.
(4)Manajemen pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.penetapan dan penerapan sistem manajemen pelanggan; dan
2. b.ketersediaan prosedur atau mekanisme penanganan umpan balik dari pelanggan.

Pasal 10

(1)Aspek sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
1. a.ketersediaan personel; dan
2. b.manajemen sumber daya manusia.
(2)Ketersediaan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pemenuhan kompetensi personel untuk bidang usaha perbukuan yang relevan;
2. b.kecukupan personel sesuai dengan kebutuhan organisasi; dan
3. c.kejelasan status kepegawaian dalam organisasi.
(3)Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.ketersediaan dan penerapan pedoman mengenai sistem rekrutmen, pembinaan, dan pemberhentian pegawai;
2. b.ketersediaan dan penerapan pedoman mengenai perjanjian kerja;
3. c.ketersediaan dan penerapan sistem pemantauan dan evaluasi pegawai; dan
4. d.ketersediaan rekam jejak kinerja pegawai.

Pasal 11

(1)Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
1. a.ketersediaan sarana dan prasarana; dan
2. b.sistem informasi.
(2)Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.keberadaan, akses, dan pendayagunaan sarana dan prasarana; dan
2. b.kelayakan jenis, jumlah, luas, dan/atau kualitas sarana dan prasarana.
(3)Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.penerapan sistem informasi dan fasilitas yang terkait; dan
2. b.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…