DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 67 Tahun 2024

Nomor: 67
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai organisasi profesi guru; fasilitasi; pelaporan; pemantauan dan evaluasi; peran pemerintah daerah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Fasilitasi terhadap Organisasi Profesi Guru; Mengingat: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG FASILITASI TERHADAP ORGANISASI PROFESI GURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.
2.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru.
5.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

BAB II

ORGANISASI PROFESI GURU

Pasal 2

(1)Guru membentuk Organisasi Profesi Guru yang bersifat independen.
(2)Organisasi Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Guru wajib menjadi anggota Organisasi Profesi Guru.

Pasal 3

Organisasi Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

Organisasi Profesi Guru diselenggarakan berlandaskan pada:

a.menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, demokrasi, hak asasi manusia, etika lingkungan, dan kebhinekaan global;
b.menghargai kebebasan Guru untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Guru;
c.menjaga serta meningkatkan kehormatan dan martabat Guru dalam menjalankan tugas keprofesionalan;
d.turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional; dan
e.akuntabel dan transparan.

Pasal 5

Organisasi Profesi Guru mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a.menetapkan dan menegakkan kode etik Guru;
b.memberikan bantuan hukum kepada Guru;
c.memberikan perlindungan profesi Guru;
d.melakukan pembinaan dan pengembangan profesi Guru; dan
e.memajukan pendidikan nasional.

BAB III

FASILITASI

Pasal 6

(1)Menteri dapat memfasilitasi Organisasi Profesi Guru.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pembinaan dan pengembangan profesi guru.
(3)Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
1. a.pelibatan dalam penyusunan kebijakan pendidikan nasional;
2. b.pelibatan dalam pelaksanaan program-program strategis;
3. c.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
4. d.pemberian bantuan dana;
5. e.pemanfaatan sarana dan prasarana;
6. f.pemberian penghargaan dan pengakuan;
7. g.pemberian konsultasi dan bimbingan;
8. h.menjadikan mitra dalam peningkatan mutu pendidikan; dan/atau
9. i.bentuk fasilitasi lainnya.

Pasal 7

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada Organisasi Profesi Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.terdaftar sebagai badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
b.memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memuat tujuan, fungsi, dan program kerja untuk mengembangkan profesi Guru dan meningkatkan mutu pendidikan nasional;
c.memiliki struktur organisasi tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
d.susunan kepengurusan terdiri atas Guru aktif yang terdata pada sistem yang ditetapkan pemerintah;
e.keanggotaan terdiri atas Guru aktif yang terdata pada sistem yang ditetapkan pemerintah;
f.memiliki organ dewan kehormatan;
g.memiliki kode etik guru yang memuat norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan; dan
h.tidak pernah melakukan tindakan atau perbuatan yang terlarang.

Pasal 8

(1)Kode etik Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, memuat tanggung jawab moral Guru terhadap:
1. a.profesi;
2. b.peserta didik;
3. c.rekan seprofesi;
4. d.orang tua/wali peserta didik;
5. e.masyarakat; dan
6. f.peraturan perundang-undangan.
(2)Kode etik Guru paling sedikit memuat ketentuan bahwa Guru:
1. a.setia dan patuh terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;
2. b.menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;
3. c.memberikan keteladanan dan menumbuhkembangkan sikap bangga dan cinta tanah air;
4. d.menjaga sikap kebersamaan, menjalin hubungan profesional, kesetiakawanan dan empati antar sesama rekan seprofesi;
5. e.mengedepankan musyawarah untuk mufakat, memiliki motivasi, serta menjaga harkat dan reputasi profesi;
6. f.menegakkan prinsip keadilan, keberagaman, toleransi, fasilitatif, dan akomodatif;
7. g.menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, menyenangkan, bersikap objektif, terbuka, edukatif, dan saling menghargai;
8. h.membentuk pribadi peserta didik yang berkarakter dan memberikan fasilitasi pembelajaran berorientasi pada peserta didik;
9. i.memastikan keamanan dan kesehatan jiwa raga peserta didik terkait dengan tindak/bentuk kekerasan;
10. j.menjalin hubungan dan komunikasi yang harmonis dan demokratis serta bekerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan potensi peserta didik guna meningkatkan mutu pendidikan; dan
11. k.menghormati privasi, berempati atas kondisi dan kemampuan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 9

Tindakan atau perbuatan yang terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h meliputi:

a.tindakan yang melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.tindakan yang dilarang pada organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.ikut dalam politik praktis, politik transaksional, dan terafiliasi dengan partai politik; dan/atau
d.aktivitas di luar fungsi dan kewenangannya dalam mengatur hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Pasal 10

(1)Organisasi Profesi Guru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat mengajukan permohonan fasilitasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi melalui sistem yang ditetapkan Menteri.
(3)Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan bentuk fasilitasi yang dapat diberikan kepada Organisasi Profesi Guru.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…