DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 3 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Kebijakan umum; Prinsip pinjaman; Sumber, jenis, penggunaan; Jaminan pinjaman; Kriteria, persyaratan; Perencanaan; Pengelolaan; Pelaporan; Pengawasan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Pinjaman Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5.Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
6.Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PINJAMAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disebut PTN Badan Hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.
2.Pinjaman adalah fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PTN Badan Hukum dari kreditor berupa sejumlah dana yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan kewajiban pembayaran bunga dan/atau imbal hasil sesuai perjanjian, yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan usaha PTN Badan Hukum.
3.Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ PTN Badan Hukum yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4.Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5.Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM DAN PRINSIP PINJAMAN

Pasal 2

PTN Badan Hukum dapat melakukan Pinjaman.

Pasal 3

PTN Badan Hukum merupakan badan hukum publik dan tidak dapat dipailitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)PTN Badan Hukum bertanggung jawab penuh atas Pinjaman yang dilakukan.
(2)PTN Badan Hukum wajib melunasi Pinjaman dan/atau melaksanakan prestasi lainnya sesuai dengan perjanjian Pinjaman.
(3)Dalam hal terjadi kegagalan pembayaran atas Pinjaman, PTN Badan Hukum wajib melakukan upaya negosiasi restrukturisasi utang.

Pasal 5

(1)Pemimpin PTN Badan Hukum berwenang bertindak untuk dan atas nama PTN Badan Hukum dalam melakukan Pinjaman.
(2)Kewenangan Pemimpin PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat didelegasikan.
(3)Dalam hal jangka waktu perjanjian Pinjaman melewati masa jabatan Pemimpin PTN Badan Hukum, Pemimpin PTN Badan Hukum berikutnya bertanggung jawab melaksanakan perjanjian Pinjaman yang telah dibuat.

Pasal 6

MWA berwenang memberikan persetujuan terhadap usulan Pinjaman PTN Badan Hukum.

Pasal 7

(1)Menteri berwenang memberikan pertimbangan terhadap usulan Pinjaman PTN Badan Hukum.
(2)Menteri tidak bertanggung jawab atas Pinjaman yang dilakukan oleh PTN Badan Hukum.

Pasal 8

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan prinsip:

a.kehati-hatian, bahwa Pinjaman dilakukan melalui kajian kelayakan dan analisis manajemen risiko secara menyeluruh, termasuk kemampuan pengembalian Pinjaman dan batas maksimum kumulatif Pinjaman, untuk menjamin PTN Badan Hukum dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian Pinjaman;
b.transparansi, bahwa Pinjaman dilakukan dengan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan dan publik mengenai tujuan, jumlah, jangka waktu, dan proyeksi pengembalian Pinjaman;
c.akuntabilitas, bahwa pelaksanaan Pinjaman harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan dan publik;
d.keberlanjutan, bahwa Pinjaman dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan proyeksi pendapatan jangka panjang PTN Badan Hukum; dan
e.orientasi akademik, bahwa Pinjaman dilakukan untuk memperluas akses pendidikan, menjaga keadilan, dan membangun generasi unggul.

BAB III

SUMBER, JENIS, PENGGUNAAN, DAN JAMINAN PINJAMAN

Pasal 9

Pinjaman PTN Badan Hukum bersumber dari:

a.lembaga keuangan bank;
b.lembaga keuangan bukan bank; atau
c.konsorsium lembaga keuangan bukan bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PTN Badan Hukum dilarang melakukan Pinjaman secara langsung kepada:

a.lembaga keuangan bank;
b.lembaga keuangan bukan bank; atau
c.konsorsium lembaga keuangan bukan bank, luar negeri.

Pasal 11

(1)Jenis Pinjaman PTN Badan Hukum terdiri atas:
1. a.Pinjaman jangka pendek; dan
2. b.Pinjaman jangka panjang.
(2)Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pinjaman dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…