DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai identitas; penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; Sistem Pengelolaan; Pendanaan dan Kekayaan; Kerjasama; Sistem Penjaminan Mutu pada Universitas Tanjungpura

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan penyelenggaran pendidikan tinggi pada Universitas Tanjungpura sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Universitas Tanjungpura; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
6.Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS TANJUNGPURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut Untan adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
4.Statuta Untan yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Untan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Untan.
5.Senat Untan yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di lingkungan Untan.
6.Rektor adalah pemimpin Untan.
7.Senat Fakultas adalah organ fakultas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di lingkungan fakultas.
8.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Untan.
9.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Untan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Untan.
11.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di Untan.

Pasal 2

Untan memiliki visi menjadi institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah di Kalimantan Barat, serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi di tingkat global.

Pasal 3

Untan memiliki misi:

a.menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan luaran yang berkualitas dan bermoral Pancasila, serta mampu mengikuti, mengembangkan, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global; dan
b.menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi sebuah institusi preservasi dan pusat informasi di Kalimantan Barat.

Pasal 4

(1)Untan dalam bidang pendidikan dan pengajaran bertujuan memberikan pengetahuan yang bertaraf nasional dan internasional dengan tidak meninggalkan kearifan lokal daerah Kalimantan Barat, untuk:
1. a.membentuk insan akademis beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
2. b.membentuk insan akademis yang sehat, berilmu, dan cakap;
3. c.membentuk insan akademis yang kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha;
4. d.membentuk insan akademis yang toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab;
5. e.menjadi masyarakat akademis yang menjunjung tinggi budaya ilmiah dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
6. f.menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi sikap dan nilai ilmiah, berprestasi, berdayaguna, beradaptasi dan bekerjasama sehingga dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan bangsa; dan
7. g.menjadi institusi preservasi, baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.
(2)Untan dalam bidang penelitian bertujuan melaksanakan penelitian yang berskala daerah, nasional, dan internasional yang dapat menghasilkan luaran yang berkualitas, berupa:
1. a.produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan;
2. b.kajian pembangunan;
3. c.model pembangunan yang dapat ditawarkan bagi program pembangunan yang berkelanjutan; dan
4. d.model dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.
(3)Untan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat bertujuan melaksanakan pengabdian/pelayanan pada masyarakat dalam bentuk:
1. a.menyediakan informasi ilmiah, bersifat lokal, nasional, regional, dan internasional;
2. b.memberikan inspirasi dan arah bagi pembangunan serta berperan dalam pembangunan daerah maupun nasional;
3. c.menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri;
4. d.menjadi wahana bagi pembentukan kader pemimpin bangsa dan sumber daya manusia berkemampuan lanjut; dan
5. e.menjadi wahana pendidik dan Mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.

Pasal 5

(1)Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, Untan menyusun:
1. a.rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
2. b.rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
3. c.rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
(2)Rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 6

(1)Untan berkedudukan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sebagai kampus utama dan dapat membuka kampus lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundng-undangan.
(2)Nama Tanjungpura diambil dari nama kerajaan yang pernah berdiri di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
(3)Untan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Universitas Dwikora berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 175 Tahun 1967 tentang Penggantian nama Universitas Dwikora menjadi Universitas Tandjungpura terhitung mulai tanggal 15 Agustus 1967, yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 1967.
(4)Universitas Dwikora sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Universitas Negeri Pontianak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 278 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Dwikora pada tanggal 14 September 1965.
(5)Universitas Negeri Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Universitas Daya Nasional yang dinegerikan berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 53 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Pontianak tanggal 16 Mei 1963.
(6)Universitas Daya Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Daya Nasional pada tanggal 20 Mei 1959, dengan Akte Notaris Nomor 13 tanggal 10 Maret 1959 oleh Kantor Notaris (ws) Achmad Mourtadha Pontianak.
(7)Tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai hari jadi Untan.

Pasal 7

Untan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 8

(1)Untan memiliki lambang, bendera, pataka, himne, busana akademik, dan busana almamater.
(2)Lambang, bendera, pataka, himne, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Tata cara penggunaan lambang, bendera, pataka, himne, busana akademik, dan busana almamater Untan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 9

(1)Untan menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
(3)Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan/atau doktor terapan.
(4)Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan/atau spesialis.
(5)Penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1)Tahun akademik merupakan jangka waktu masa penyelenggaraan pendidikan selama 1 (satu) tahun yang dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang dituangkan dalam kalender akademik.
(2)Setiap semester terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu.
(3)Dalam 1 (satu) tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Untan dapat menyelenggarakan semester antara.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…