DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 18 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Tujuan PIP Dikti; Prinsip PIP Dikti; Bentuk bantuan, Sumber pendanaan; Penerima bantuan; Mekanisme pemberian bantuan; Pengelolaan; Evaluasi; Kewajiban, sanksi;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar sepanjang mengatur mengenai Program Indonesia Pintar pada jenjang pendidikan tinggi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
5.Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PIP Dikti adalah bantuan pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang diberikan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi.
2.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat LLDIKTI adalah satuan kerja yang membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

PIP Dikti bertujuan untuk:

a.memperluas akses pendidikan tinggi;
b.meningkatkan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi calon mahasiswa dan mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi; dan
c.meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.

Pasal 3

PIP Dikti dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.adil, yaitu PIP Dikti dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon mahasiswa dan mahasiswa yang memenuhi kriteria tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya;
b.tepat sasaran, yaitu PIP Dikti diberikan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa yang memenuhi kriteria berdasarkan data dan hasil verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
c.akuntabel, yaitu pelaksanaan PIP Dikti pada setiap tahapan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.transparan, yaitu PIP Dikti dilaksanakan dengan keterbukaan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses.

BAB III

BENTUK BANTUAN DAN SUMBER PENDANAAN

Pasal 4

(1)PIP Dikti merupakan program bantuan sosial pada jenjang pendidikan tinggi.
(2)PIP Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
1. a.bantuan biaya pendaftaran;
2. b.bantuan biaya pendidikan; dan/atau
3. c.bantuan biaya hidup.
(3)Pendanaan PIP Dikti bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 5

(1)Besaran bantuan biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan sesuai dengan satuan biaya pendaftaran yang ditetapkan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi asesmen pendidikan tinggi pada Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bantuan biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada calon mahasiswa yang mendaftar seleksi nasional berdasarkan tes pada Perguruan Tinggi negeri.

Pasal 6

(1)Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan:
1. a.akreditasi program studi;
2. b.bidang ilmu program studi;
3. c.jumlah target penerima PIP Dikti; dan
4. d.ketersediaan anggaran PIP Dikti.
(2)Pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan masa tempuh kurikulum pada setiap program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Besaran bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Kementerian dengan mempertimbangkan besaran indeks harga konsumen pada masing-masing wilayah Perguruan Tinggi.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bantuan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN

Pasal 9

(1)Penerima PIP Dikti merupakan calon mahasiswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi yang terdata pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional pada kelompok sangat miskin sampai dengan rentan miskin.
(2)Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional pada kelompok sangat miskin sampai dengan rentan miskin, penetapan sebagai penerima PIP Dikti dapat dilakukan jika penghasilan orang tua atau wali yang membiayai tidak melebihi upah minimum provinsi.
(3)Penetapan penerima PIP Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memprioritaskan calon mahasiswa dan mahasiswa yang merupakan penerima Program Indonesia Pintar pada jenjang pendidikan menengah.
(4)Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat menetapkan kriteria lain berdasarkan program afirmasi, program prioritas strategis, dan/atau keadaan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Mahasiswa yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.terdata dan berstatus aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi dan program studi yang terakreditasi; dan
3. c.tidak sedang menerima bantuan atau beasiswa untuk komponen pembiayaan yang sejenis dari pihak lain.
(2)Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perguruan Tinggi di bawah pembinaan Kementerian.
(3)Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…