DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai tunjangan kinerja pegawai; pemotongan dan pengurangan tunjangan kinerja; dan keadaan darurat bencana

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
4.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
5.Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
4.Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat atau hari lain yang diperintahkan oleh pimpinan, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan pemerintah.
5.Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
6.Kelas Jabatan adalah tingkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional pada satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
7.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
8.Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dapat diterima akal sehat.
9.Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang selanjutnya disebut Pegawai Tugas Belajar adalah pegawai negeri sipil Kementerian yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang menetapkan tugas belajar untuk mengikuti pendidikan lanjut ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri atas biaya negara.
10.Pegawai yang memperoleh izin belajar yang selanjutnya disebut Pegawai Izin Belajar adalah pegawai negeri sipil Kementerian yang diberi izin oleh pejabat yang berwenang memberikan izin belajar atas biaya sendiri.
11.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Pegawai diberikan tunjangan kinerja setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran tunjangan kinerja Pegawai ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Pegawai yang menerima tunjangan kinerja wajib mempertahankan dan terus meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri dan tim reformasi birokrasi nasional.

Pasal 4

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 dengan memperhitungkan tunjangan kinerja yang telah diterima.

Pasal 5

(1)Tunjangan kinerja selain diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, juga diberikan kepada Menteri dan wakil Menteri.
(2)Besaran tunjangan kinerja Menteri dan wakil Menteri diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai mempertimbangkan capaian kinerja Pegawai.
(2)Capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penilaian terhadap pemenuhan:
1. a.kinerja dan kehadiran bagi Pegawai selain jabatan fungsional dosen; dan
2. b.kinerja dasar dan kinerja prestasi bagi Pegawai dengan jabatan fungsional dosen.
(3)Komponen penghitungan besaran tunjangan kinerja bagi Pegawai selain jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan:
1. a.kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
2. b.kehadiran sebesar 30% (tiga puluh persen).
(4)Komponen penghitungan besaran tunjangan kinerja bagi Pegawai dengan jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan:
1. a.kinerja dasar sebesar 60% (enam puluh persen); dan
2. b.kinerja prestasi sebesar 40% (empat puluh persen).
(5)Tata cara penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja Pegawai dengan jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

(1)Capaian kinerja Pegawai dengan jabatan fungsional dosen di perguruan tinggi negeri dinilai setiap semester oleh pimpinan perguruan tinggi negeri.
(2)Capaian kinerja Pegawai dengan jabatan fungsional dosen yang ditugaskan di perguruan tinggi swasta dinilai setiap semester oleh pimpinan perguruan tinggi swasta dan disampaikan ke kepala lembaga layanan pendidikan tinggi.

Pasal 8

(1)Dalam hal Pegawai diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
(2)Jika tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan yaitu tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 9

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
d.Pegawai yang menjalani Cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun;
e.Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum; dan
f.Pegawai pada perguruan tinggi negeri badan hukum.

Pasal 10

(1)Kelas Jabatan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama Menteri.
(3)Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.pejabat pimpinan tinggi madya menetapkan Kelas Jabatan 11 (sebelas) sampai dengan 16 (enam belas) untuk Pegawai di unit utama, unit pelaksana teknis, dan lembaga layanan pendidikan tinggi;
2. b.pejabat pimpinan tinggi madya menetapkan Kelas Jabatan 13 (tiga belas) sampai dengan 16 (enam belas) untuk Pegawai di perguruan tinggi negeri;
3. c.pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia menetapkan Kelas Jabatan 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) untuk Pegawai di Sekretariat Jenderal Kementerian;
4. d.pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia menetapkan Kelas Jabatan 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) untuk Pegawai di unit utama selain Sekretariat Jenderal Kementerian;
5. e.kepala unit pelaksana teknis setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama, kepala unit pelaksana teknis setingkat pejabat administrator, dan kepala unit pelaksana teknis setingkat pejabat pengawas menetapkan Kelas Jabatan 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) untuk Pegawai di unit pelaksana teknis;
6. f.rektor dan direktur menetapkan Kelas Jabatan 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) untuk Pegawai di perguruan tinggi negeri; dan
7. g.kepala lembaga layanan pendidikan tinggi menetapkan Kelas Jabatan 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) untuk Pegawai di lembaga layanan pendidikan tinggi.
(4)Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan atau berhalangan tetap, kuasa diberikan kepada pejabat paling rendah setingkat di atasnya.

Pasal 11

(1)Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dan merangkap jabatan manajerial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tunjangan kinerja dibayarkan berdasarkan Kelas Jabatan yang lebih tinggi.
(2)Penyesuaian tunjangan kinerja atas perubahan Kelas Jabatan bagi Pegawai diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…