DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 18 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penerimaan mahasiswa baru; Seleksi nasional; Pemimpin PTN; Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru; Pendanaan, pengelolaan, Pertanggung jawaban keuangan; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan, pengawasan, evaluasi; Ketentuan peralihan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
6.Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
2.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
3.Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
4.Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
5.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6.Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah Mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di PTN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
9.Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disebut Pemimpin PTN adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.

Pasal 2

Penerimaan Mahasiswa baru pada PTN diselenggarakan dengan prinsip:

a.adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan, dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi;
b.akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
c.fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi calon Mahasiswa untuk memilih jalur seleksi, Program Studi, dan PTN yang dituju;
d.efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk PTN menggunakan sumber daya secara optimal;
e.transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru PTN dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah; dan
f.larangan konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru PTN dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 3

Penerimaan Mahasiswa baru merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.

Pasal 4

(1)Penerimaan Mahasiswa baru pada PTN dilakukan melalui pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk lain.
(2)Pola penerimaan Mahasiswa baru secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.seleksi nasional berdasarkan prestasi; dan
2. b.seleksi nasional berdasarkan tes.
(3)Pola penerimaan Mahasiswa baru dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri.

Pasal 5

(1)Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
1. a.Program Diploma; dan
2. b.Program Sarjana.
(2)Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.diploma tiga; dan
2. b.diploma empat atau sarjana terapan.

Pasal 6

(1)Seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh Kementerian bersama PTN.
(2)Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk panitia pelaksana.
(3)Seleksi secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diselenggarakan oleh PTN.

Pasal 7

Dalam penerimaan Mahasiswa baru, PTN wajib:

a.mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan/atau calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi; dan
b.memberikan akses bagi calon Mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas calon Mahasiswa.

Pasal 8

Penerimaan Mahasiswa baru pada PTN diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB II

DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU

Pasal 9

(1)Pemimpin PTN menetapkan jumlah dan alokasi Daya Tampung Mahasiswa baru untuk setiap Program Studi.
(2)Penetapan jumlah Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional antara jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program Studi dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.
(3)Alokasi Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi paling sedikit 20% (dua puluh persen).
(4)Alokasi Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk seleksi nasional berdasarkan tes paling sedikit:
1. a.30% (tiga puluh persen) bagi PTN Badan Hukum; dan
2. b.40% (empat puluh persen) bagi PTN selain PTN Badan Hukum.
(5)Daya Tampung yang tidak dialokasikan untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes dialokasikan untuk penerimaan Mahasiswa baru melalui seleksi secara mandiri.

Pasal 10

(1)Pemimpin PTN menyampaikan penetapan jumlah dan alokasi Daya Tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Menteri.
(2)Menteri melakukan evaluasi terhadap penetapan jumlah dan alokasi Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal hasil evaluasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan penyesuaian jumlah dan alokasi Daya Tampung, Pemimpin PTN menindaklanjuti dengan menetapkan penyesuaian jumlah dan alokasi Daya Tampung.
(4)Pemimpin PTN mengumumkan jumlah dan alokasi Daya Tampung yang telah dievaluasi oleh Menteri sebelum pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan prestasi.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…