DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 27 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Perencanaan kebutuhan tugas; Pemberian tugas belajar; Pembiayaan; Pengaktifan kembali; Pemantauan evaluasi; Sanksi pegawai tugas belajar

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6.Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
7.Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Menerima Delegasi Kewenangan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan formal.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pegawai Tugas Belajar adalah PNS Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang diberi Tugas Belajar.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Pejabat yang Menerima Delegasi Kewenangan yang selanjutnya disebut PyMDK adalah pejabat pimpinan tinggi yang ditunjuk oleh PPK untuk memberikan, memperpanjang, memberhentikan, dan membatalkan Tugas Belajar.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

Pemberian Tugas Belajar bertujuan untuk:

a.mengembangkan kompetensi untuk memenuhi standar kompetensi jabatan;
b.menghasilkan PNS dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengembangan organisasi; dan
c.pengembangan karier PNS.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar disusun dalam rangka pemenuhan dan pengembangan kompetensi jabatan PNS.
(2)Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bagian dari rencana pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan pegawai pada unit kerja paling sedikit 60% (enam puluh persen).

BAB III

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

(1)Pemberian Tugas Belajar meliputi jenis program pendidikan:
1. a.akademik;
2. b.vokasi; dan
3. c.profesi.
(2)Jenis program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor.
(3)Jenis program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas program diploma empat atau sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan.
(4)Jenis program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan program profesi, program spesialis, dan program subspesialis.

Pasal 5

(1)Tugas Belajar dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu.
(2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang ditentukan di masing-masing perguruan tinggi.
(3)Dalam hal perguruan tinggi tidak menentukan batas waktu normatif program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu Tugas Belajar berpedoman pada masa tempuh kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelaksanaan cuti akademik.
(5)Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
(6)Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan kriteria:
1. a.perubahan kondisi sistem pendidikan atau perkuliahan; atau
2. b.penyelesaian tugas akhir yang membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan Pegawai Tugas Belajar.
(7)Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan persetujuan dari:
1. a.perguruan tinggi tempat pelaksanaan Tugas Belajar;
2. b.PPK; dan
3. c.pemberi layanan pembiayaan Tugas Belajar.

Pasal 6

(1)Tugas Belajar diselenggarakan pada:
1. a.perguruan tinggi dalam negeri; dan/atau
2. b.perguruan tinggi luar negeri.
(2)Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perguruan tinggi dan program studi yang telah terakreditasi.
(3)Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perguruan tinggi yang terdaftar sebagai perguruan tinggi resmi oleh pemerintah negara asal perguruan tinggi tujuan.

Pasal 7

(1)Tugas Belajar dilaksanakan dengan tidak melaksanakan tugas jabatan.
(2)Selain dilaksanakan dengan tidak melaksanakan tugas jabatan, Tugas Belajar dapat dilaksanakan dengan melaksanakan tugas jabatan dengan mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan organisasi; dan
2. b.kemampuan Pegawai Tugas Belajar dalam melaksanakan tugas jabatan.
(3)Kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a mengacu pada perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 8

(1)Calon Pegawai Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mempunyai masa kerja pegawai paling singkat 1 (satu) tahun;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.memiliki penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
4. d.mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
5. e.telah diterima di lembaga pendidikan tempat pelaksanaan Tugas Belajar;
6. f.menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
7. g.mendapatkan jaminan pembiayaan bagi Tugas Belajar dengan beasiswa;
8. h.mendapatkan persetujuan perjalanan dinas luar negeri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk Tugas Belajar yang dilaksanakan di luar negeri;
9. i.telah mendapatkan pengakuan ijazah pada jenjang pendidikan sebelumnya dari lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit;
10. j.tidak sedang:
  1. 1.menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  2. 2.menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  3. 3.dalam proses banding administratif ke badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas banding administratif atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
  4. 4.dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  5. 5.dalam proses perkara pidana sebagai tersangka/terdakwa;
  6. 6.menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
  7. 7.melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  8. 8.melaksanakan pendidikan tinggi lainnya; dan/atau
  9. 9.menerima pembiayaan Tugas Belajar dalam komponen pembiayaan yang sama dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penyelenggara beasiswa.
11. k.tidak pernah:
  1. 1.dibatalkan dan/atau diberhentikan dalam melaksanakan Tugas Belajar sebelumnya minimal 2 (dua) tahun terakhir;
  2. 2.menempuh jenjang pendidikan tinggi yang sama dengan jenjang pendidikan tinggi yang akan diikuti;
  3. 3.dijatuhi hukuman disiplin paling singkat tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah selesai dijalani; dan
  4. 4.dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2)Persyaratan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dapat dikecualikan bagi Pegawai Tugas Belajar yang belum berstatus sebagai PNS dengan ketentuan:
1. a.pegawai yang bersangkutan telah menempuh pendidikan sejak sebelum diangkat sebagai calon PNS;
2. b.kompetensinya dibutuhkan organisasi;
3. c.calon PNS tidak memiliki perikatan dan/atau kewajiban terkait dengan pendidikan yang telah dilakukan sebelum diangkat sebagai calon PNS dengan pihak ketiga atau instansi asal; dan
4. d.calon PNS tetap akan mengikuti pendidikan pelatihan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Calon Pegawai Tugas Belajar yang belum berstatus sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Tugas Belajar setelah pegawai yang bersangkutan mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, sepanjang masih memiliki sisa masa pendidikan normatif.
(4)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh pimpinan unit kerja kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala unit kerja yang membidangi urusan sumber daya manusia.
(5)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan dokumen yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.
(6)Dalam hal rekomendasi pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diberikan oleh pimpinan unit kerja, calon Pegawai Tugas Belajar dapat mengajukan keberatan secara berjenjang.
(7)Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

(1)Batas usia calon Pegawai Tugas Belajar ditetapkan bagi PNS dengan ketentuan memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
1. a.3 (tiga) kali waktu normatif program studi ditambah masa perpanjangan sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak melaksanakan tugas jabatan; atau
2. b.2 (dua) kali waktu normatif program studi ditambah masa perpanjangan sebelum batas usia pensiun jabatan untuk Tugas Belajar yang melaksanakan tugas jabatan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai batas usia calon Pegawai Tugas Belajar ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

(1)Pimpinan unit kerja mengusulkan pemberian Tugas Belajar bagi calon Pegawai Tugas Belajar kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala unit kerja yang membidangi urusan sumber daya manusia dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Kementerian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa pendidikan dimulai.
(2)Pengusulan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen paling sedikit terdiri atas:
1. a.surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
2. b.surat penerimaan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan Tugas Belajar;
3. c.jaminan pembiayaan Tugas Belajar;
4. d.persetujuan penugasan ke luar negeri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bagi Tugas Belajar yang dilaksanakan di luar negeri;
5. e.ijazah pendidikan terakhir sebagaimana tercantum dalam data kepegawaian pada sistem informasi yang dikelola oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit;
6. f.dokumen pendukung pelaksanaan Tugas Belajar; dan
7. g.dokumen kepegawaian yang relevan.
(3)Dalam hal terdapat keterlambatan penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenuhan dokumen pengusulan pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) semester setelah masa pendidikan dimulai.
(4)Pemenuhan dokumen pengusulan pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) semester setelah dimulainya masa pendidikan berdasarkan pertimbangan khusus sesuai dengan kebutuhan setelah memperoleh persetujuan PPK.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan pemberian Tugas Belajar ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…