DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai identitas; penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; Sistem Pengelolaan; Pendanaan dan Kekayaan; Kerjasama; Sistem Penjaminan Mutu pada Universitas Singaperbangsa Karawang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Singaperbangsa Karawang, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 59 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 782);
7.Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.Universitas Singaperbangsa Karawang yang selanjutnya disebut Unsika adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
4.Statuta Unsika yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unsika yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unsika.
5.Senat Unsika yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di Unsika.
6.Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di fakultas.
7.Rektor adalah pemimpin Unsika.
8.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Unsika.
9.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unsika dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unsika.
11.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unsika.
12.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Unsika memiliki visi “Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pengembangan pertanian dan industri berkelanjutan”.

Pasal 3

Unsika memiliki misi:

a.menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam menyiapkan sumber daya yang unggul, profesional, dan berakhlak mulia;
b.mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjang pertanian dan industri berkelanjutan;
c.melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset secara aktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
d.menyelenggarakan sistem pengelolaan perguruan tinggi yang akuntabel, transparan, efisien, efektif, dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Unsika mempunyai tujuan:

a.meningkatkan kualitas lulusan melampaui standar nasional pendidikan tinggi, kualifikasi, kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang profesional serta berakhlak mulia;
b.menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
c.menyediakan sarana dan prasarana akademik yang memadai;
d.mengaplikasikan inovasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
e.memberikan kontribusi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Pasal 5

(1)Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, Unsika menyusun:
1. a.rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
2. b.rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
3. c.rencana kerja tahunan yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari rencana strategis.
(2)Ketentuan mengenai penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 6

(1)Unsika berkedudukan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
(2)Unsika didirikan pada tanggal 6 Oktober tahun 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang.
(3)Unsika berasal dari perguruan tinggi swasta yang dideklarasikan pada tanggal 2 Februari 1982 oleh yayasan perguruan tinggi pangkal perjuangan merupakan penggabungan dari Sekolah Tinggi Hukum Pangkal Perjuangan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Karawang berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0503/D/O/1986 tanggal 23 Juli 1986 tentang Pemberian Status terdaftar kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang.
(4)Tanggal 6 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi Unsika.

Pasal 7

(1)Unsika memiliki lambang, logo, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater.
(2)Lambang, logo, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang, logo, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

(1)Unsika menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
(2)Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan dapat menyelenggarakan program doktor.
(3)Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan.
(4)Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan dapat menyelenggarakan program spesialis.
(5)Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
(6)Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pendidikan di Unsika menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
(3)Semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(4)Selain semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan semester antara.
(5)Ketentuan mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan proses pembelajaran di Unsika dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
(2)Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
(3)Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
(4)Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…