DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 118

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai identitas; penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; Sistem Pengelolaan; Pendanaan dan Kekayaan; Kerjasama; Sistem Penjaminan Mutu pada Universitas Mulawarman

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Mulawarman, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Universitas Mulawarman; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
6.Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7.Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MULAWARMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut Unmul adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
4.Statuta Unmul yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unmul yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unmul.
5.Senat Unmul yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di Unmul.
6.Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di fakultas.
7.Rektor adalah pemimpin Unmul.
8.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Unmul.
9.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unmul dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unmul.
11.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unmul.
12.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Unmul memiliki visi menjadi universitas berstandar internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada sumber daya alam khususnya hutan tropis lembab (tropical rain forest) dan lingkungannya.

Pasal 3

Unmul memiliki misi:

a.menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian, dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berstandar internasional;
b.menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan hidup; dan
c.menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga yang bermakna dan bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan universitas yang akuntabel dan mandiri sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Pasal 4

Unmul memiliki tujuan:

a.meningkatkan kualitas, kompetensi, dan keterampilan untuk Mahasiswa dan sumber daya manusia Unmul yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, budi pekerti, kreativitas, dan inovasi dalam satu kesatuan;
b.menciptakan pemerataan, perluasan akses serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi masa depan;
c.mewujudkan atmosfer akademik yang mengedepankan penelitian;
d.memperkuat struktur organisasi dan tata kelola yang efektif dan efesien;
e.memperkuat kemandirian, akuntabilitas, dan transparansi keuangan berdasarkan prinsip tata kelola universitas yang baik; dan
f.menciptakan keselarasan yang saling bermanfaat antara masyarakat dan Unmul.

Pasal 5

(1)Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, Unmul menyusun:
1. a.rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
2. b.rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
3. c.rencana kerja tahunan yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari rencana strategis.
(2)Ketentuan mengenai penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 6

(1)Unmul berkedudukan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagai kampus utama.
(2)Unmul didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 yang berlaku surut pada tanggal 27 September 1962.
(3)Unmul diprakarsai dan dibentuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 15/PPK/KDH/1962 tanggal 7 Juni 1962.
(4)Tanggal 27 September ditetapkan sebagai hari jadi Unmul.

Pasal 7

(1)Unmul memiliki lambang, bendera, himne, mars, motto, busana akademik, dan busana almamater.
(2)Lambang, bendera, himne, mars, motto, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang, bendera, himne, mars, motto, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

(1)Unmul menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan/atau spesialis dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi, dan dapat menyelenggarakan program spesialis.
(5)Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
(6)Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pendidikan di Unmul menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
(3)Semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan/atau bentuk penilaian lainnya yang setara.
(4)Ketentuan mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan proses pembelajaran di Unmul dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
(2)Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
(2)Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
(3)Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dapat menyelenggarakan program magister terapan dan/atau program doktor terapan.
(3)Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kuliah, responsi dan tutorial, praktikum, praktik lapangan, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
(4)Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Isi peraturan

Teks118PDFHirarki

Memuat teks peraturan…