DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2025

Nomor: 47
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut Seni Indonesia Surakarta, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
6.Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan suburusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan suburusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.Institut Seni Indonesia Surakarta yang selanjutnya disebut ISI Surakarta adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
4.Statuta ISI Surakarta yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan ISI Surakarta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ISI Surakarta.
5.Senat ISI Surakarta yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan ISI Surakarta.
6.Senat Fakultas adalah organ fakultas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di fakultas.
7.Rektor adalah pemimpin ISI Surakarta.
8.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di ISI Surakarta.
9.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan ISI Surakarta dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ISI Surakarta.
11.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ISI Surakarta.

Pasal 2

ISI Surakarta memiliki visi menjadi perguruan tinggi seni berbasis kearifan budaya nusantara yang berkelas dunia dalam sistem tata kelola yang akuntabel dan transparan.

Pasal 3

ISI Surakarta memiliki misi melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pelestarian dan pengembangan seni dan ilmu seni berbasis budaya nusantara yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 4

ISI Surakarta mempunyai tujuan:

a.menyiapkan Mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik dan/atau profesional di bidang seni agar dapat berperan dalam melestarikan, mengembangkan, menerapkan, dan/atau memperkaya khazanah seni dan ilmu seni serta budaya nusantara sebagai akar budaya bangsa;
b.memajukan seni dan ilmu seni untuk menunjang tumbuh kembangnya seni dan budaya nusantara sebagai akar budaya bangsa melalui kegiatan penelitian, pengkajian, aktivitas seni yang kreatif dan inovatif, publikasi karya ilmiah dan karya seni demi kejayaan bangsa;
c.mengembangkan dan menyebarluaskan seni dan ilmu seni serta budaya nusantara untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa;
d.meningkatkan kualitas tata kelola yang baik, sehingga mampu mengantisipasi perubahan; dan
e.meningkatkan jaringan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 5

(1)Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, ISI Surakarta menyusun:
1. a.rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
2. b.rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
3. c.rencana operasional yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari rencana strategis.
(2)Ketentuan mengenai penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 6

(1)ISI Surakarta berkedudukan di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.
(2)ISI Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan pada tanggal 20 Juli 2006 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta.
(3)ISI Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta.
(4)Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didirikan pada tanggal 20 April 1992 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta.
(5)Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perubahan bentuk dari Akademi Seni Karawitan Indonesia Surakarta.
(6)Akademi Seni Karawitan Indonesia Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didirikan pada tanggal tanggal 15 Juli 1964 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 1964 tentang Akademi Seni Karawitan Indonesia Surakarta.
(7)Tanggal 15 Juli ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) ISI Surakarta.
(8)ISI Surakarta dapat menggunakan nama “Indonesia Institute of the Arts Surakarta” dalam komunikasi internasional.

Pasal 7

(1)ISI Surakarta mempunyai lambang, bendera, duaja, himne, mars, tari, gending, busana akademik, dan busana almamater.
(2)Lambang, bendera, duaja, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Ketentuan mengenai tari dan gending sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.
(4)Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang, bendera, duaja, himne, mars, tari, gending, busana akademik, dan busana almamater ISI Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

(1)ISI Surakarta menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
(2)Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
(3)Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan doktor terapan.
(4)Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program spesialis.
(5)Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pendidikan di ISI Surakarta menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap, serta dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan kebutuhan.
(3)Semester gasal dan genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(4)ketentuan mengenai tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan proses pembelajaran di ISI Surakarta dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
(2)Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
(3)Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
(4)Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut Seni Indonesia Surakarta, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
6.Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan suburusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan suburusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.Institut Seni Indonesia Surakarta yang selanjutnya disebut ISI Surakarta adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
4.Statuta ISI Surakarta yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan ISI Surakarta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ISI Surakarta.
5.Senat ISI Surakarta yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan ISI Surakarta.
6.Senat Fakultas adalah organ fakultas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di fakultas.
7.Rektor adalah pemimpin ISI Surakarta.
8.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di ISI Surakarta.
9.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan ISI Surakarta dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ISI Surakarta.
11.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ISI Surakarta.

Pasal 2

ISI Surakarta memiliki visi menjadi perguruan tinggi seni berbasis kearifan budaya nusantara yang berkelas dunia dalam sistem tata kelola yang akuntabel dan transparan.

Pasal 3

Pasal 4

ISI Surakarta mempunyai tujuan:

a.menyiapkan Mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik dan/atau profesional di bidang seni agar dapat berperan dalam melestarikan, mengembangkan, menerapkan, dan/atau memperkaya khazanah seni dan ilmu seni serta budaya nusantara sebagai akar budaya bangsa;
b.memajukan seni dan ilmu seni untuk menunjang tumbuh kembangnya seni dan budaya nusantara sebagai akar budaya bangsa melalui kegiatan penelitian, pengkajian, aktivitas seni yang kreatif dan inovatif, publikasi karya ilmiah dan karya seni demi kejayaan bangsa;
c.mengembangkan dan menyebarluaskan seni dan ilmu seni serta budaya nusantara untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa;
d.meningkatkan kualitas tata kelola yang baik, sehingga mampu mengantisipasi perubahan; dan
e.meningkatkan jaringan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 5

(1)Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, ISI Surakarta menyusun:
1. a.rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
2. b.rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
3. c.rencana operasional yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari rencana strategis.
(2)Ketentuan mengenai penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 6

(1)ISI Surakarta berkedudukan di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.
(2)ISI Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan pada tanggal 20 Juli 2006 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta.
(3)ISI Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta.
(4)Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didirikan pada tanggal 20 April 1992 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta.
(5)Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perubahan bentuk dari Akademi Seni Karawitan Indonesia Surakarta.
(6)Akademi Seni Karawitan Indonesia Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didirikan pada tanggal tanggal 15 Juli 1964 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 1964 tentang Akademi Seni Karawitan Indonesia Surakarta.
(7)Tanggal 15 Juli ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) ISI Surakarta.
(8)ISI Surakarta dapat menggunakan nama “Indonesia Institute of the Arts Surakarta” dalam komunikasi internasional.

Pasal 7

(1)ISI Surakarta mempunyai lambang, bendera, duaja, himne, mars, tari, gending, busana akademik, dan busana almamater.
(2)Lambang, bendera, duaja, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Ketentuan mengenai tari dan gending sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.
(4)Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang, bendera, duaja, himne, mars, tari, gending, busana akademik, dan busana almamater ISI Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

(1)ISI Surakarta menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
(2)Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
(3)Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan doktor terapan.
(4)Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program spesialis.
(5)Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pendidikan di ISI Surakarta menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap, serta dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan kebutuhan.
(3)Semester gasal dan genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(4)ketentuan mengenai tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan proses pembelajaran di ISI Surakarta dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
(2)Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
(3)Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
(4)Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.