DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 49 Tahun 2025

Nomor: 49
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai identitas; penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; Sistem Pengelolaan; Pendanaan dan Kekayaan; Kerjasama; Sistem Penjaminan Mutu pada Universitas Sam Ratulangi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Sam Ratulangi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
6.Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7.Peraturan Menteri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 170); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SAM RATULANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.Universitas Sam Ratulangi yang selanjutnya disebut Unsrat adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
4.Statuta Unsrat yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unsrat yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Unsrat.
5.Senat Unsrat yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di Unsrat.
6.Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di fakultas.
7.Rektor adalah pemimpin Unsrat.
8.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Unsrat.
9.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unsrat dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unsrat.
11.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unsrat.
12.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Unsrat memiliki visi “Unsrat Unggul dan Berbudaya Berstandar Internasional.”

Pasal 3

Unsrat memiliki misi:

a.menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul, inklusif, dan berdampak luas bagi masyarakat berwawasan pasifik, serta menjunjung tinggi kearifan lokal dan mengacu pada pemenuhan standar internasional;
b.meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang profesional, adaptif, serta berdaya saing global dalam ekosistem akademik kreatif dan inovatif;
c.mengoptimalkan peran kelembagaan dalam jejaring kolaboratif dengan memperluas kemitraan strategis di tingkat nasional maupun internasional; dan
d.mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang bersih, akuntabel dan transparan melalui penerapan sistem digitalisasi dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 4

Unsrat memiliki tujuan:

a.memperkuat tata kelola berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel;
b.meningkatkan akuntabilitas dalam manajemen universitas melalui evaluasi kinerja berkala;
c.meningkatkan jumlah dan kualitas kolaborasi internasional di bidang akademik dan riset;
d.memperluas jaringan alumni dan mitra internasional untuk mendukung pengembangan karir Mahasiswa di tingkat global;
e.mengembangkan kurikulum yang berorientasi internasional dan sesuai kebutuhan industri global;
f.meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama internasional di bidang akademik dan riset;
g.memperluas jaringan alumni global dan membangun kemitraan strategis untuk mendukung pengembangan karir Mahasiswa; dan
h.mengimplementasikan kurikulum yang berstandar internasional dan sesuai dengan kebutuhan industri global.

Pasal 5

(1)Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, Unsrat menyusun:
1. a.rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
2. b.rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
3. c.rencana kerja tahunan yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari rencana strategis.
(2)Ketentuan mengenai penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 6

(1)Unsrat berkedudukan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara sebagai kampus utama.
(2)Selain kampus utama, Unsrat memiliki kampus di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara dan dapat membuka kampus lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Unsrat didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri di Manado yang diberi nama Sam Ratulangi ditetapkan tanggal 8 Juni 1965 dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 September 1961.
(4)Unsrat merupakan perubahan dari Universitas Sulawesi Utara dan Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 22 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Sulawesi Utara dan Tengah di Manado tanggal 4 Juli 1961.
(5)Universitas Sulawesi Utara dan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengembangan dari Perguruan Tinggi Manado yang ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1958.
(6)Perguruan Tinggi Manado sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penggabungan dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru dan Universitas Pinaesaan di Tondano.
(7)Tanggal 1 September ditetapkan sebagai hari jadi Unsrat.

Pasal 7

(1)Unsrat mempunyai lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater.
(2)Lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

(1)Unsrat menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
(2)Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan dapat menyelenggarakan program doktor.
(3)Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan.
(4)Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan dapat menyelenggarakan program spesialis.
(5)Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pendidikan di Unsrat menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
(3)Semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(4)Selain semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan semester antara.
(5)Ketentuan mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan proses pembelajaran di Unsrat dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
(2)Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
(3)Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
(4)Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…