DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2025

Nomor: 51
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai identitas; penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; Sistem Pengelolaan; Pendanaan dan Kekayaan; Kerjasama; Sistem Penjaminan Mutu pada Politeknik Negeri Semarang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Negeri Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Politeknik Negeri Semarang, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tentang Statuta Politeknik Negeri Semarang; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 431);
7.Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.Politeknik Negeri Semarang yang selanjutnya disebut Polines adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
4.Statuta Polines yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Polines yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Polines.
5.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
6.Senat Polines yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di Polines.
7.Direktur adalah Pemimpin Polines.
8.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Polines dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Polines.
10.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polines.
11.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di Polines.

Pasal 2

Polines memiliki visi “Menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul, akuntabel, berkarakter, beretika, dan diakui secara nasional dan internasional”.

Pasal 3

Polines memiliki misi:

a.mewujudkan pendidikan tinggi vokasi yang unggul, berkarakter, dan beretika;
b.mewujudkan penelitian dan pengabdian masyarakat terapan yang berorientasi pada inovasi untuk penyelesaian permasalahan di industri dan masyarakat;
c.mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, terampil, beretika, dan berdaya saing;
d.mewujudkan sistem tata kelola pendidikan tinggi vokasi yang transparan dan akuntabel; dan
e.membangun sinergi kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

Pasal 4

Polines memiliki tujuan:

a.mewujudkan sistem pendidikan tinggi vokasi berbasis pada lulusan yang selaras dengan kebutuhan industri di bidang teknologi dan bisnis;
b.mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada kemandirian bidang inovasi teknologi dan bisnis untuk penyelesaian permasalahan di industri dan masyarakat;
c.menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan bisnis yang unggul, terampil, beretika, dan berdaya saing;
d.mewujudkan sistem tata kelola pendidikan tinggi vokasi yang bertanggung jawab, jujur, efektif, dan efisien; dan
e.menghasilkan kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang bersinergi.

Pasal 5

(1)Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, Polines menyusun;
1. a.rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
2. b.rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
3. c.rencana kerja tahunan yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari rencana strategis.
(2)Ketentuan mengenai penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 6

(1)Polines berkedudukan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
(2)Polines didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 175/O/1997 tanggal 6 Agustus 1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Semarang.
(3)Polines merupakan perubahan dari Politeknik Universitas Diponegoro yang didirikan pada tahun 1979 melalui bantuan Bank Dunia sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/Kep/DJ/1979 tentang Pembukaan Program Pendidikan Diploma dalam Bidang Teknik dan Akuntansi serta Pusat Pengembangan Pendidikan Ahli Teknik tanggal 27 Januari 1979.
(4)Tanggal 6 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi Polines.

Pasal 7

(1)Polines memiliki lambang, bendera, pataka, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater.
(2)Lambang, bendera, pataka, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang, bendera, pataka, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

(1)Polines menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
(2)Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, program sarjana terapan, program magister terapan, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program doktor terapan.
(3)Polines dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pendidikan di Polines menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
(3)Selain semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Polines dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan proses pembelajaran di Polines dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
(2)Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
(3)Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
(4)Ketentuan mengenai penyelenggaraan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…