DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2025

Nomor: 53
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi SMA Unggul Garuda Baru terdiri atas: a. Kepala Sekolah; b. wakil Kepala Sekolah; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; tata kerja; jabatan; nomenklatur, lokasi, dan bagan susunan organisasi; penataan organisasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Baru telah mendapatkan persetujuan teknis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Baru; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
4.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 184);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
6.Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH ATAS UNGGUL GARUDA BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda yang selanjutnya disebut SMA Unggul Garuda adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan unggul dan inklusif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang sains dan teknologi serta dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik.
2.SMA Unggul Garuda Baru adalah SMA Unggul Garuda yang dibangun baru dan dikelola oleh pemerintah pusat dengan kriteria khusus dalam rangka mempersiapkan lulusan dengan kompetensi unggul di bidang sains dan teknologi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik.
3.Kepala SMA Unggul Garuda Baru yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin pembelajaran dan mengelola SMA Unggul Garuda Baru.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
6.Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi adalah unit organisasi Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sains dan teknologi.
7.Direktur Jenderal Sains dan Teknologi yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sains dan teknologi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)SMA Unggul Garuda Baru merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi.
(2)SMA Unggul Garuda Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
(3)SMA Unggul Garuda Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekolah.

Pasal 3

SMA Unggul Garuda Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal jenjang pendidikan menengah kelas X sampai dengan kelas XII dengan kurikulum yang mengacu pada standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan menggunakan kurikulum pengayaan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SMA Unggul Garuda Baru menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.penyelenggaraan SMA Unggul Garuda Baru sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan;
c.pelaksanaan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan peserta didik;
d.pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler untuk menyalurkan bakat dan minat peserta didik;
e.pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan masyarakat;
f.pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru dan tenaga kependidikan;
g.pengelolaan sarana, prasarana, serta unit penunjang pengajaran;
h.pelaksanaan administrasi akademik dan kesiswaan;
i.pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pendidikan;
j.pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SMA Unggul Garuda Baru; dan
k.pelaksanaan administrasi umum.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi SMA Unggul Garuda Baru terdiri atas:

a.Kepala Sekolah;
b.wakil Kepala Sekolah;
c.Subbagian Tata Usaha; dan
d.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 6

(1)Kepala Sekolah merupakan pemimpin SMA Unggul Garuda Baru.
(2)Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh wakil Kepala Sekolah.

Pasal 7

Kepala Sekolah melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 8

(1)Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berjumlah paling banyak 4 (empat) orang dan memiliki tugas membantu Kepala Sekolah dalam urusan akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana prasarana, keasramaan, dan administrasi.
(2)Jumlah wakil kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan beban kerja dan atas persetujuan Menteri.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melakukan administrasi umum, akademik, kesiswaan, sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, barang milik negara, pengumpulan dan pengolahan data informasi pendidikan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 10

(1)Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pada SMA Unggul Garuda Baru, dibentuk unit penunjang.
(2)Unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang guru yang mempunyai kompetensi yang relevan sebagai tugas tambahan dan/atau jabatan fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Pembentukan dan jumlah unit penunjang ditetapkan oleh Kepala Sekolah atas persetujuan Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…