DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 57 Tahun 2025

Nomor: 57
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai identitas; penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; Sistem Pengelolaan; Pendanaan dan Kekayaan; Kerjasama; Sistem Penjaminan Mutu pada Politeknik Negeri Bengkalis

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Bengkalis sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Politeknik Negeri Bengkalis, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Politeknik Negeri Bengkalis; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 43 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bengkalis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 741);
7.Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.Politeknik Negeri Bengkalis yang selanjutnya disebut Polbeng adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
4.Statuta Polbeng yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Polbeng yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Polbeng.
5.Senat Polbeng yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di lingkungan Polbeng.
6.Direktur adalah pemimpin Polbeng.
7.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Polbeng.
8.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Polbeng dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Polbeng.
10.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polbeng.

Pasal 2

Polbeng memiliki visi “Menjadi perguruan tinggi vokasi unggul, adaptif, dan berwawasan global”.

Pasal 3

Polbeng memiliki misi:

a.menyelenggarakan pendidikan vokasi yang unggul dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan sesuai kebutuhan industri nasional maupun internasional;
b.menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, berjiwa wirausaha dan berdaya saing global;
c.mengembangkan penelitian terapan dan inovasi teknologi sesuai bidang kajian untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta merespon isu strategis global;
d.melaksanakan pengabdian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang solutif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan industri serta mendukung pembangunan berkelanjutan; dan
e.membudayakan kolaborasi nasional dan internasional dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 4

Polbeng memiliki tujuan:

a.terwujudnya pendidikan vokasi bermutu dengan kurikulum adaptif, sarana dan prasarana modern, serta tenaga pendidik profesional untuk memenuhi kebutuhan industri nasional dan internasional;
b.menghasilkan lulusan vokasi yang menguasai kompetensi bidang keahliannya, berkarakter, berjiwa wirausaha, dan berdaya saing global;
c.menghasilkan penelitian terapan dan inovasi teknologi yang solutif dan bereputasi berbasis pada sektor unggulan daerah di wilayah terluar/terdepan yang berkontribusi nyata pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju pemenuhan kebutuhan global;
d.terwujudnya pengabdian masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat, berdampak pada peningkatan kualitas hidup, serta mendukung pembangunan berkelanjutan; dan
e.terbangunnya budaya kolaborasi yang kuat dengan institusi nasional dan global untuk memperkuat mutu tridharma perguruan tinggi.

Pasal 5

(1)Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, Polbeng menyusun:
1. a.rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
2. b.rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
3. c.rencana kerja tahunan yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari rencana strategis.
(2)Ketentuan mengenai penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 6

(1)Polbeng berkedudukan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
(2)Polbeng didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bengkalis pada tanggal 29 Juli 2011.
(3)Polbeng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perubahan dari Politeknik Bengkalis yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45/D/O/2002 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Politeknik Bengkalis di Bengkalis yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bangun Insani di Bengkalis pada tanggal 14 Februari 2002.
(4)Tanggal 17 September ditetapkan sebagai hari jadi Polbeng.

Pasal 7

(1)Polbeng memiliki lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater.
(2)Lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

(1)Polbeng menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
(2)Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, program sarjana terapan, dan dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan.
(3)Selain menyelenggarakan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polbeng dapat menyelenggarakan pendidikan profesi jika memenuhi syarat.
(4)Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
(5)Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pendidikan di Polbeng menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
(3)Semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(4)Selain semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan semester antara.
(5)Ketentuan mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan proses pembelajaran di Polbeng dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
(2)Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
(3)Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
(4)Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…