PERATURANMENTER! PERDAGANGANTENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKARLAIN. MEMUTUSKAN:
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biojueij Sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2014;
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 /M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/ 12/2012;
19.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;
20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 03/M-DAG/PER/ 1/2015 Menetapkan 4
6.Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi Minyak Bumi dan Gas Bumi.
7.Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga.
8.Badan Usaha, yang selanjutnya disingkat BU adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
9.Bentuk Usaha Tetap, yang selanjutnya disingkat BUT adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
10.Pengguna Langsung MinyakBumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, yang selanjutnya disebut Pengguna Langsung adalah badan usaha baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan impor Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Bahan Bakar Lain untuk keperluan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.
11.Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut ET Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah perusahaan yang melakukan ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi.
12.Eksportir Terdaftar Bahan Bakar Lain, yang selanjutnya disebut ET Bahan Bakar Lain adalah perusahaan yang melakukan ekspor Bahan Bakar Lain.
13.lmportir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut IT Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah perusahaan yang melakukan impor Minyak Bumi dan Gas Bumi.
14.Importir Terdaftar Bahan Bakar Lain, yang selanjutnya disebut IT Bahan Bakar Lain adalah perusahaan yang melakukan impor Bahan Bakar Lain.
15.Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit teknis terkait yang berwenang dan merupakan persyaratan untuk bahan pertimbangan diterbitkannya persetujuan ekspor atau impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain.
16.Persetujuan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut PE Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah izin ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi.
1 7. Persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain, yang selanjutnya disebut PE Bahan Bakar Lain adalah izin ekspor Bahan Bakar Lain.
18.Persetujuan lmpor Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut PI Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah izin impor Minyak Bumi dan Gas Bumi.
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 03/M-DAG/PER/ 1/2015 5
(1)Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diekspor oleh BU yang melakukan kegiatan usaha Bahan Bakar Lain.
(1)Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diekspor oleh:
a.BU yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi;
b.BUT yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan
c.BU yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi.
(2)BU dan BUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus mendapatkan pengakuan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Menteri.
(3)Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan pengakuan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.